Dewan Pers

Dark/Light Mode

19 Paket Proyek Pembangunan IKN Resmi Diteken, Ini Daftarnya

Selasa, 30 Agustus 2022 08:12 WIB
Penandatangan kontrak pekerjaan pembangunan IKN TA 2022 sebanyak 19 paket di Auditorium Kementerian PUPR, Senin (29/8/).
Penandatangan kontrak pekerjaan pembangunan IKN TA 2022 sebanyak 19 paket di Auditorium Kementerian PUPR, Senin (29/8/).

RM.id  Rakyat Merdeka - Sebanyak 19 paket proyek pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tahap pertama sebesar Rp 5,3 triliun resmi diteken pada, Senin (29/8).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyusun rencana atau tahapan pembangunan infrastruktur dasar IKN Nusantara periode 2022-2024 dengan total anggaran sebesar Rp 43,73 triliun. 

“Tahun ini anggaran yang dialokasikan untuk tahap pertama sebesar Rp 5,1 triliun," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. 

Berita Terkait : MotoGP, Bastianini-Bagnaia Resmi Duet Di Ducati

Dari 19 paket proyek IKN yang teken, Ditjen Bina Marga yang terbesar mendapatkan 8 paket dengan nilai kontrak Rp 4,599 triliun. Lalu Ditjen Sumber Daya Air sebanyak 6 paket dengan nilai kontrak Rp 42,8 miliar, Ditjen Cipta Karya 4 paket dengan nilai kontrak sebesar Rp 111,9 miliar, dan Ditjen Perumahan 1 paket dengan nilai kontrak Rp 567 miliar.

"Direncanakan akan dilakukan penandatanganan kontrak kembali pada 5 September 2022 dengan nilai kontrak sekitar Rp 4 triliun," ujar Basuki.

Dalam pelaksanaan pekerjaan, Menteri dari PDI Perjuangan ini mengingatkan, para PPK dan Penyedia Jasa untuk selalu bertindak profesional, kerja cepat, kerja keras, dan kerja produktif, memeriksa permasalahan di lapangan dan aktif menemukan solusi, serta berorientasi pada hasil nyata.  Melaksanakan tugas bukan hanya menjamin selesai, tapi betul-betul menjamin infrastruktur berfungsi baik.

Berita Terkait : Cuaca Ekstrem Tingkatkan Risiko Dehidrasi, Ini Solusinya

“Pastikan jaminan mutu pekerjaan konstruksi dan estetika, perhatikan aspek kelestarian lingkungan, hindari terjadinya kekumuhan baru di lokasi IKN, tertib penyelenggaraan keselamatan konstruksi, dan hindari perilaku koruptif dalam pelaksanaan pekerjaan,” tegas Basuki. 

Sekjen Zainal Fatah mengatakan, Kementerian PUPR akan memastikan pekerjaan pembangunan IKN segera dimulai setelah penandatanganan kontrak hari ini agar infrastruktur dasar IKN dapat selesai sesuai target pada tahun 2024. 

"Kami akan terus konsultasi terkait pengadaan dengan LKPP, konsultasi terkait prosedur dengan BPKP, serta mengumpulkan semua team leader kontraktor dan konsultan untuk memastikan pekerjaannya berjalan baik," terangnya.■