Dewan Pers

Dark/Light Mode

PUPR Dorong Infrastruktur Perkotaan Berkelanjutan Atasi Perubahan Iklim

Rabu, 31 Agustus 2022 10:53 WIB
Pelaksanaan The World Bank Urban-20 Mayor Summit Side Event,Selasa (30/8).
Pelaksanaan The World Bank Urban-20 Mayor Summit Side Event,Selasa (30/8).

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah berkomitmen untuk terus membangun infrastruktur sumber daya air yang berkelanjutan untuk meningkatkan daya dukung kota dan pengendalian banjir. 

Ketersediaan infrastruktur sumber daya air yang berkelanjutan dinilai menjadi salah satu kunci dalam transformasi daerah perkotaan. 

“Keberlanjutan adalah kunci untuk perkotaan masa depan, di mana air adalah kunci untuk daya dukung kota. Dalam hal ini, sangat erat kaitannya dengan pencegahan banjir,” kata Menteri PUPR, Basuki Hadimuldjono dalam sambutannya yang dibacakan oleh DirJen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna pada The World Bank Urban-20 Mayor Summit Side Event,Selasa (30/8). 

Berita Terkait : BKS Volution, Instrumen Dongkrak Kinerja Perusahaan

Menteri dari PDI Perjuangan mengatakan, penelitian, pengembangan teknologi, serta pendidikan sangat penting untuk mengembangkan inovasi dalam pemanfaatan, konservasi, dan pengendalian daya rusak sumber daya air, serta kebijakan dan pengembangan pengelolaan sumber daya air, air limbah, dan sistem penyediaan air minum.  

Selain itu, Kementerian PUPR juga mendorong sirkularitas dalam pembangunan infrastruktur agar sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon. Langkah yang telah dilakukan di antaranya mempromosikan konstruksi berkelanjutan berdasarkan 3 pilar, yaitu layak secara ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melestarikan lingkungan, dan mengurangi kesenjangan sosial. 

“Kami juga menerapkan konsep Green Building di berbagai proyek pembangunan, serta mengembangkan infrastruktur pengelolaan sampah yang berkelanjutan untuk meningkatkan kawasan perkotaan yang terlayani menjadi 100% pada tahun 2024,” ujar Basuki. 

Berita Terkait : 6 Perusahaan Besar Teken MoU Dengan 30 Institusi Pendidikan Vokasi

Dengan dilakukannya langkah-langkah tersebut berpotensi mengurangi emisi karbon sebesar 58% di sektor bangunan dan 5% di sektor limbah. Kementerian PUPR saat ini juga sedang menyiapkan Program Indonesia Green and Affordable Housing Program (IGAHP) untuk mendukung percepatan penurunan emisi yang bersumber dari sektor perumahan.

Untuk selanjutnya, Kementerian PUPR mendorong pengembangan visi yang melibatkan semua sektor kota dan pemangku kepentingan yang diterjemahkan ke dalam strategi atau peta jalan ekonomi sirkular. Serta melibatkan kolaborasi antara Pemerintah dan sektor swasta untuk mengisi kesenjangan pendanaan dan menerapkan teknologi yang andal dan berkelanjutan untuk mencapai target dekarbonisasi. 

“Transisi ke ekonomi sirkular membutuhkan dana yang cukup besar dan tidak bisa hanya mengandalkan anggaran Pemerintah. Menciptakan kemitraan publik-swasta-masyarakat dengan pemangku kepentingan terkait dapat menjadi kunci untuk mengisi kesenjangan pendanaan dan memungkinkan mekanisme pembiayaan yang inovatif dan alternatif untuk inisiatif kota sirkular,” terang Basuki.■