Dewan Pers

Dark/Light Mode

PUPR Tata Ulang Kawasan Kumuh Kelayan Barat Di Banjarmasin

Senin, 15 Agustus 2022 23:02 WIB
Taman Kelayan Barat di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Taman Kelayan Barat di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan penataan kawasan kumuh Kelayan Barat di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel). Dengan peningkatan kualitas permukiman kumuh di sekitar Sungai Martapura akan menciptakan kualitas lingkungan yang lebih baik, sekaligus menjadi destinasi wisata kebanggaan masyarakat Kota Banjarmasin.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan, penataan kawasan Kelayan Barat ini merupakan contoh yang baik dari kolaborasi antara Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin.

"Tujuannya untuk mengubah kawasan kumuh ini supaya tidak kumuh lagi dan  ini kolaborasi yang sangat bagus sekali," kata Basuki., Senin (15/8).

Berita Terkait : KPK Segera Tahan Konsultan Pajak Jhonlin Baratama Dan Bank Panin

Penataan kawasan kumuh Kelayan Barat, mulai dikerjakan sejak kontrak 20 April 2020 dan telah selesai pada 10 Desember 2021. Dukungan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR mencakup kawasan kumuh seluas 15,26 hektare dengan anggaran APBN sebesar Rp 44 miliar.

Adapun sebagai kontraktor pelaksana PT Media Cipta Perkasa dengan penanggungjawab Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalsel, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR.   

Untuk pekerjaannya sendiri dilakukan dengan penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pembangunan jalan lingkungan, pile slab siring, perbaikan drainase, pekerjaan drop off area, plaza, amphitheater, lapangan futsal mini, gerbang kawasan, dan area parkir, toilet, dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Berita Terkait : Ulama Tanah Melayu Mufakat Dukung Ganjar Jadi Presiden 2024

Kawasan Kelayan Barat merupakan salah satu kawasan kumuh yang telah ditetapkan melalui SK Wali Kota Banjarmasin. Permasalahan utama kawasan tersebut antara lain keteraturan bangunan yang buruk dan terletak di bantaran sungai, belum optimalnya sistem sanitasi dan aksesbilitas.

Penanganan dilakukan dengan pendekatan kolaboratif untuk mengurangi aspek kumuh di lokasi padat penduduk dalam rangka mengubah wajah kawasan dan membangkitkan peluang ekonomi yang selaras dengan permukiman layak huni. Di kawasan tersebut, disalurkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang populer dikenal sebagai bedah rumah untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni (RTLH).

Kepala BPPW Kalsel, Teuku Davis Hamid mengatakan, dalam pembangunan kawasan Kelayan Barat terdapat kolaborasi dari Pemerintah Kota Banjarmasin berupa pembebasan lahan yang awalnya permukiman kumuh di bantaran Sungai Martapura dengan biaya pembebasan sekitar Rp 30 miliar dan kolaborasi dari CSR PT. Propan berupa pengecatan rumah di lokasi BSPS.

Berita Terkait : Sambo Diancam Hukuman Mati

Penataan kawasan Kelayan Barat Banjarmasin menjadi contoh kegiatan kolaborasi antara program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dengan BSPS serta Pemerintah Provinsi dan Kota. Program ini juga teritegrasi dengan pembangunan rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga mendukung pengurangan kawasan kumuh di Kota Banjarmasin menjadi 6 persen.■