Tanggapi Rencana Penghapusan Tenaga Honorer, Ganjar Pranowo Usulkan Hal Ini

RM.id  Rakyat Merdeka - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membuktikan kepeduliannya terhadap nasib tenaga honorer yang rencananya akan dihapus oleh Pemerintah Pusat.

Ganjar menilai, penghapusan tenaga honorer bisa berdampak buruk bagi Pemerintah Daerah. Ganjar menuturkan tenaga honorer sangat berperan di Jateng. Sebab, saat ini daerah yang dipimpinnya kekurangan SDM di beberapa sektor.

Di Jawa Tengah sendiri, honorer sangat berperan penting dalam bidang pendidikan, yang banyak diisi oleh guru honorer.

Baca juga : Rencanakan Pembangunan Di Jateng, Gubernur Ganjar Ajak Masyarakat Rembug Bareng

"Kalau itu dihapus dan tidak boleh, maka kami kekurangan pegawai. Guru saja kami kurang. Kalau itu (honorer) dipangkas, kami ndak ada guru. Lha yang mau ngisi siapa?" tanya dia.

Ganjar sendiri melihat, negara masih belum bisa menyediakan pegawai atau SDM yang sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

Tak heran, banyak Kepala Daerah merekrut tenaga honorer untuk menyelesaikan masalah tersebut. Direkrutnya tenaga honorer juga bertujuan untuk menutupi kekurangan pegawai di setiap instansi Pemerintah Daerah.

Baca juga : Cordela Hotel Tawarkan Pengalaman Menginap dan Promo Nikah Hanya 9 Jutaan

"Bisa saja solusinya boleh mengangkat honorer, tapi syaratnya daerah yang mengangkat honorer harus membiayai sendiri, tidak membebani Pemerintah Pusat. Saya kira, itu solusi yang sangat bagus," usul Ganjar.

Ganjar berharap, solusi yang ditawarkan pemerintah bisa menjawab masalah kekosongan SDM di setiap instansi pemerintah daerah.

Apalagi instansi yang cukup penting, seperti pendidikan, yang jumlah guru honorernya lebih banyak dari guru ASN.

Baca juga : Seruan Dukung Ganjar Pranowo 2024 Berkumandang Di Pesta Rakyat Indramayu

"Yang penting kontraknya saja. Sebenarnya ada format Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang bisa ditempuh. Tapi untuk kerja yang sifatnya terbatas, maka tenaga kontrak diperlukan. Untuk menghindari honorer, ya tinggal dikontrakkan saja, jadi ada determinasi waktu untuk mengerjakan itu," terangnya.

Ganjar ingin solusi dan inovasi yang diambil tidak membuat pelayanan publik menjadi terganggu karena inovasi yang diambil.

"Ketika pemerintah belum sanggup memberikan jaminan suplai pegawai, maka tenaga kontrak diperlukan. Tinggal formatnya apa? P3K, harian lepas (harlep) atau konsep honorer? Kalau honorer sekarang tidak boleh, pakai harlep saja," pungkas Ganjar. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.