Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar berharap asas kerukunan, kegotong royongan, dan transparansi pembangunan Desa tetap menyala di tengah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dengan demikian, maka IKN tak hanya akan disebut sebagai pusat Ibu Kota baru saja, namun juga dikenal sebagai etalase desa nusantara di mata dunia.
"Yang 14 desa itu kalau bisa jangan diubah jadi Kelurahan. Supaya jadi etalase. Ini loh desa di Indonesia sebagus ini. Demokrasinya, transparansi pembangunannya, begitu juga dengan pelaksanaan kegotong royongan dan kerukunannya. Itu harapan kita ya beberapa (Desa) itu diambil sebagai etalase," ungkap lria yang akrab disapa Gus Halim ini.
Hal itu disampaikannya saat menerima Audiensi Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara, di ruang kerjanya, Jumat (24/2).
Baca juga : Gus Halim: Gaya Hidup yang Salah Juga Bisa Picu Stunting
Menurut Gus Halim, desa dengan kearifan budayanya telah terbukti mampu memanajemen pembangunan di setiap lini persoalannya, termasuk tranparansi data yang terus ditampilkan.
Sehingga, warga desa dapat berpartisipasi dan mengoreksi dalam setiap program kebijakan pembangunan, baik yang akan dan sudah dilakukan oleh Pemerintah Desa.
"Soal transparansi data, di Desa sudah terbiasa mulai Daftar Pemilih Sementara (DPS), dan ditampilkan agar warga bisa ngecek. Namanya sudah masuk apa belum, kalau belum segera melaporkan," tutur Doctor Honoris Causa UNY itu.
"Kemudian setelah itu DPT, ditampilkan lagi, sehingga akhirnya membudaya," imbuhnya.
Baca juga : Gus Halim Lepas Ekspor Perdana Produk Pertanian BUMDesa Ke Singapura
Di samping itu, Gus Halim mencontohkan BLT sebagai program pembangunan yang terus digulirkan dan menjadi perhatian bersama oleh seluruh warga desa.
Dengan mengadopsi musyawarah desa, kata Gus Halim, BLT Dana Desa tersalurkan secara detail dan proporsional. Sehingga manfaatnya mampu menyerap kebutuhan berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat secara keseluruhan.
"Kemarin waktu BLT Dana Desa, saya minta juga, ditampilkan juga. Siapa hasil pendataan yang dihasilkan oleh Musyawarah Desa. Ditampilkan juga by name by address," tutur mantan Ketua DPRD Jawa Timur itu.
Gus Halim memastikan bahwa dengan dilakukannya Musyawarah Desa secara berkelanjutan, akan mampu mengevaluasi kelayakan pada kualitas hidup masyarakat secara bertahap.
Baca juga : Hore, El Real Juara Piala Dunia Antar Klub Kali Ke-5
Dengan begitu, desa tidak saja menjadi objek, namun juga sebagai subjek pada pembangunan tersebut.
"Biar semua warga juga tau, oh iya itu layak. Oh itu nggak layak itu, ada yang komplain," ujar Gus Halim.
"Transparansi seperti ini hanya bisa ditemukan di Desa," pungkasnya.
Turut hadir mendampingi Gus Halim dalam Audiensi tersebut, Sekretaris Jenderal Taufik Madjid, Dirjen PDP Sugito, Dirjen PEID, Harlina Sulistyorini, Dirjen PPDT Eko Sri Haryanto, Dirjen PPKTrans, Danton Ginting Munthe, dan Kepala BPI Ivanovich Agusta. ■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
