Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) berkomitmen menciptakan pelayanan publik yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta pelayanan prima di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) melalui pembangunan Zona Integritas (ZI).
Pembangunan Zona Integritas juga dilakukan untuk menciptakan pemerintah yang bersih, akuntabel, efektif, efisien.
Juga, berorientasi pada pelayanan publik yang prima, untuk mengimplementasikan prinsip dan asas good and clean government. Sekaligus, untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang berintegritas, profesional dan melayani.
Hal tersebut disampaikan Restuardy Daud, Sekretaris BNPP, saat mencanangkan Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada Pos Lintas Batas Negara (PLBN), di Kantor Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Jakarta Pusat.
Baca juga : Si Nyoya Tua Merana
Pencanangan Pembangunan ZI menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dilakukan oleh Sekretaris BNPP bersama Kedeputian Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan seluruh Administrator/Kepala Bidang PLBN.
Kegiatan diikuti penandatanganan Piagam Pencanangan, yang disaksikan Anggota Ombudsman Republik Indonesia Robert Na Endi Jaweng, Analis Kebijakan Utama Kementerian PANRB Hendro Witjaksono, Wastama Inspektorat Jenderal Kemendagri Rolekson Simatupang, Kasatgas Program Pengendalian Gratifikasi KPK Sugiarto.
Pencanangan dilakukan pada delapan PLBN, yaitu PLBN Aruk, PLBN Entikong, dan PLBN Badau (Kalimantan Barat), PLBN Motaain, PLBN Motamasin, dan PLBN Wini (Nusa Tenggara Timur), serta PLBN Skouw (Provinsi Papua) dan PLBN Sota (Papua Selatan).
Restuardy menjelaskan, Pembangunan ZI merupakan miniatur pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan pada unit/satuan kerja di lingkungan BNPP, khususnya pada unit kerja yang memberikan pelayanan kepada publik yaitu PLBN.
Baca juga : Ridwan Kamil Luncurkan Sekoper Cinta di 80 Desa
“Dengan pencanangan ZI, jajaran BNPP berkomitmen untuk mengupayakan pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, sebagai bagian dari langkah kebijakan Reformasi Birokrasi, terutama dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta pelayanan publik yang prima pada setiap unit layanan di PLBN," jelasnya.
Menurutnya, keberadaan PLBN di perbatasan bukan hanya menjadi tempat pelayanan lintas batas semata, tetapi juga menjadi tempat pelayanan publik.
"Zona Integritas dilihat pada konteks yang lebih luas, tidak hanya pada area yang melayani lalu lintas orang dan barang, tetapi juga untuk pelayanan publik lainnya termasuk didalamnya menjadi media untuk membangun sinergi dan hubungan diplomasi yang harmonis dengan negara tetangga," tambahnya.
Selanjutnya, dalam kesempatan tersebut, Restuardy meminta atensi para Administrator/Kepala Bidang PLBN dan seluruh jajarannya untuk melakukan empat langkah.
Baca juga : Penangkapan Enembe, Nasi Bungkus Ikut Berjasa
Pertama, melanjutkan internalisasi Rencana Aksi ZI serta mempersiapkan diri untuk menuju WBK.
Berikutnya kedua, mengajak untuk membangun komitmen integritas (dengan menjaga nama institusi dan pribadi), baik secara internal maupun dengan mitra atau unsur penyelenggara pelayanan (CIQS).
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
