TNI Ancam Orang Yang Mau Gagalkan Pelantikan Presiden

RM.id  Rakyat Merdeka - Menjelang pelantikan Jokowi dan KH Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden, 20 Oktober, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto unjuk gigi. Jenderal bintang empat itu menyatakan siap mengamankan pelantikan tersebut. “Siapapun yang bertindak anarkis dan melanggar konstitusi akan ber­hadapan dengan TNI,” kata Hadi, tegas, dan keras.

Maraknya aksi demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah tiga hari terakhir langsung disikapi oleh TNI. Kemarin, Hadi mengumpulkan jajarannya di Skuadron 17 Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta. Acara pertama, Hadi meresmikan pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) di tiga wilayah, yakni Tanjung Pinang, Balikpapan dan Biak. Panglima kemudian melantik tiga Panglima Kogabwilhan, yakni Laksda TNI Yudo Margono sebagai Pangkogabwilhan I, Marsda TNI Fadjar Prasetyo sebagai Pangkogabwilhan II dan Mayjen TNI Ganip Warsito sebagai Pangkogabwilhan III.

Usai pelantikan, Hadi menyampaikan pernyataan sikap bersama satuan-satuan di tiga matra TNI. Tiga kepala staf dari tiga angkatan ikut hadir, yaitu KSAD Jenderal Andika Prakasa, KSAU Marsekal Yuyu Sutisna, dan KSAL Siwi Sukma Adji. Para prajurit dari pasukan elite TNI seperti Kopassus, Kopaska dan Paskhas berbaris rapi di belakang dengan seragam lengkap.

Baca juga : Terbukti Mahasiswa Ditunggangi Provokator

Hadi mengatakan, siapa pun dapat menyampaikan aspirasi. Namun penyampaian aspirasi itu harus sesuai dengan konstitusi. "Saya Panglima TNI ingin menegaskan bahwa tugas TNI adalah menjaga keutuhan dan keselamatan bangsa sehingga demokrasi dan konstitusi dapat ditegakkan," kata Hadi.

Eks KSAU ini memastikan, TNI berada di garis terdepan apabila ada yang ingin menjegal pelantikan presiden-wakil presiden terpilih. "Siapa pun yang melakukan tindakan anarkis, inkonstitusional, cara-cara yang kurang baik, termasuk ingin menggagalkan pelantikan presiden dan wapres terpilih hasil pemilu, akan berhadapan dengan TNI," tegasnya.

Dia kembali menegaskan, TNI mendukung pengamanan oleh Polri. Prajurit TNI sudah di tempatkan di beberapa titik di sekitar Gedung DPR/MPR. "Seperti yang saya sampaikan, tugas TNI mendukung, memberikan perbantuan kepada Polri, dalam tugas keamanan dan ketertiban masyarakat. Di mana saja kita akan dukung Polri, seperti kejadian di Gedung DPR/MPR seperti saya jelaskan TNI menggelar kekuatan di enam titik, untuk mengamankan Gedung DPR/MPR," ujar Hadi.

Baca juga : Anies ke Anak STM: Jangan Lakukan Pelanggaran Hukum

Pasukan TNI tersebar antara lain di Pintu Utama DPR, Pejompongan, Slipi, Palmerah, Pintu Belakang dan Lapangan Tembak. “Semua kita gelar kekuatan di situ, serta kekuatan di dalam. Di daerah juga seperti itu, kita dukung, supaya keamanan dan ketertiban masyarakat terjaga," tuntasnya.

Menkopolhukam Wiranto sebelumnya mengungkapkan, soal adanya upaya untuk menggagalkan pelantikan presiden pada 20 Oktober nanti. Dia bilang, sangat menghargai aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Hanya saja, aksi itu kemudian diambil alih untuk kepentingan politik tertentu. Buktinya munculnya perusuh, melawan petugas, melempar batu, meluncurkan kembang api kepada petugas dan bergerak di malam hari.

Mantan Menpangab itu mengatakan, kelompok perusuh sudah sistematis dan terencana dalam menjalankan aksinya untuk melakukan hal yang bersifat inkonstitusional. “Karena mereka mengerahkan bukan lagi pelajar, tetapi juga mengerahkan preman dan perusuh yang bertindak brutal semalam. Jadi, biar masyarakat menjadi paham,” kata Wiranto, di kantornya, Jakarta, Kamis lalu.

Baca juga : Yasonna: Kita Nggak Asbun

Ia mengaku, telah mendapatkan cukup bukti ada gerakan yang bertujuan untuk menduduki DPR dan MPR agar legislatif tidak dapat melaksanakan tugasnya. “Dalam arti, DPR tidak dapat dilantik, dan lebih jauh lagi tujuan akhirnya adalah menggagalkan presiden dan wakil presiden terpilih,” katanya.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga menyampaikan hal serupa. Menurut Tito, ada pihak-pihak yang memanfaatkan aksi ini. Mereka yang mengubah aksi demo damai menjadi aksi anarkis yang inkonstitusional. Aksi ini ditandai dengan adanya perusakan, pembakaran, penutupan jalan, serta penganiayaan terhadap petugas. Mereka sudah mempersiapkan diri dengan mercon dan bom molotov.

Agendanya politis. Yakni, power struggle alias menjatuhkan pemerintah yang sah secara konstitusional. Gerakan ini disebut Jenderal Tito mirip pola kerusuhan 21-23 Mei lalu. Kerusuhan dimulai sejak sore sampai malam hari. "Ini terlihat cukup sistematis. Artinya ada pihak-pihak yang mengatur itu," imbuhnya. [BCG]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.