Per 14 November, Realisasi Anggaran 2023 Perpusnas Sudah Capai 88,2 Persen

RM.id  Rakyat Merdeka - Realisasi anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) tahun anggaran 2023 sudah mencapai mencapai 88,22 persen atau Rp 630,125 miliar dari total anggaran Rp 714,275 miliar. Angka ini berlaku hingga 14 November 2023. Untuk realisasi program prioritas nasional, sudah mencapai 91,04 persen atau sebesar Rp 335,235 miliar.

"Meskipun target awal adalah 90 persen, namun demikian, anggaran yang tersisa akan dipercepat untuk mencapai target tersebut. Kami akan berusaha semaksimal mungkin akan merealisasikan sampai tanggal 15 Desember 2023,” kata Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi X DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/11).

Sedangkan progres program Dana Alokasi Khusus (DAK) subbidang perpustakaan tahun 2023, dengan jumlah kontrak Rp 509,54 miliar atau 97,05 persen, sudah tersalur senilai Rp 392,607 miliar atau 74,78 persen dari pagu Rp 525 miliar. "Memang daya serap masih 74 persen, tetapi rata-rata sudah masuk kontrak. Bukti fisik realisasi lapangan juga sudah mulai terlihat pembangunannya," jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi X Andreas Hugo Pareira mengatakan, pelaksanaan pembangunan perpustakaan di daerah merupakan suatu kebanggaan, terutama di daerah dan menjadi suatu ikon di wilayah tersebut. Namun, dirinya melihat, dalam pelaksanaannya, ada kendala yang dihadapi kepala daerah ketika mengusulkan dan merencanakan pembangunan perpustakaan.

"Kami di Komisi X sangat ingin mengetahui data lebih lanjut terkait kendala-kendala tersebut. Data ini sangat penting agar kami dapat memahami dengan lebih jelas di mana persoalan-persoalan tersebut muncul," ucap legislator dari Fraksi PDIP ini.

Baca juga : 15 November Memperingati Hari Apa Di 2023? Ada HUT Palestina Hingga HUT Marinir

Dengan data tersebut, pihaknya dapat lebih fokus dalam memberikan bantuan dan mencari solusi untuk kendala yang dihadapi. “Kami ingin memastikan bahwa pembangunan perpustakaan di setiap daerah berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi masyarakat," lanjutnya.

Sementara, anggota Komisi X DPR Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti meski telah banyak pembicaraan dan penekanan terkait literasi, namun output yang dihasilkan masih belum memenuhi harapan. Legislator Partai Golkar ini berharap, anggaran yang dialokasikan untuk literasi dapat ditingkatkan.

"Pada saat di rapat Banggar (Badan Anggaran), saya sering mengingatkan tentang narasi pentingnya literasi. Ini bukan hanya di rapat, tetapi juga di berbagai kesempatan. Namun, belum ada perubahan signifikan. Kami berharap anggaran di tingkat nasional setidaknya dapat meningkat satu digit, yang sampai sekarang belum terpenuhi," tambah anggota Banggar DPR ini.

Pihaknya juga mendorong agar Perpusnas dapat melakukan evaluasi kinerja perpustakaan di daerah. "Saya berharap dapat dipertimbangkan pelibatan pihak ketiga dalam mengukur kinerja perpustakaan. Ini bisa menjadi bahan evaluasi yang lebih baik untuk memastikan bahwa investasi besar ini benar-benar mencapai tujuannya," rincinya.

Hal senada diungkapkan legislator Partai Nasdem Ratih Megasari Singkarru. Dia menyatakan pentingnya investasi jangka panjang dalam pembangunan perpustakaan. Dia berharap agar kepala daerah di berbagai provinsi menyadari bahwa pembangunan perpustakaan bukan hanya investasi fisik, tetapi juga investasi dalam literasi dan minat baca anak.

Baca juga : Pembangunan Jalan Sisi Barat IKN Sudah Capai 72 Persen

"Kami selalu menyampaikan bahwa pembangunan perpustakaan itu adalah investasi jangka panjang. Ini bukan hanya soal fisik, tapi juga literasi dan minat baca anak-anak. Harapannya, kepala daerah dapat memahami hal ini," tegasnya.

Sedangkan anggota Komisi X DPR Ledia Hanifa Amaliah menyoroti perlunya pengembangan alat ukur untuk menilai dampak bantuan Perpusnas di setiap daerah.

"Penting adanya alat ukur, misalnya indeks literasi, untuk melihat apakah bantuan dari Perpusnas benar-benar meningkatkan literasi di daerah yang menerimanya. Jangan hanya fokus pada infrastruktur fisik, tapi juga optimalisasi pemanfaatan bantuan tersebut oleh masyarakat setempat," ujar legislator PKS ini.

Selain itu, pihaknya mengusulkan kerja sama lebih erat dengan Kemendikbudristek untuk menyediakan buku bacaan anak berbahasa daerah dan mengoptimalkan literasi pada usia tertentu. "Kerja sama dengan Kemendikbudristek perlu diperkuat agar distribusi buku berjalan lancar. Jangan hanya terfokus pada jumlah gedung perpustakaan, tapi pastikan juga kualitas bahan bacaan yang memadai," imbuhnya.

Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf menilai, anggaran Perpusnas terbatas dan tidak proporsional dengan peran serta Perpusnas dalam meningkatkan literasi di Indonesia. "Harus kita akui bahwa Perpusnas memiliki anggaran yang minim, itu tidak lebih besar daripada APBD sebuah kabupaten kecil. Sehingga untuk mengakses permasalahan yang ada di Indonesia, tentu ini sangat kecil sekali," ungkapnya.

Baca juga : Penyaluran Bantuan Sembako Dan PKH Kemensos Capai 98 Persen

Legislator Partai Demokrat ini juga menyampaikan pemikirannya mengenai masalah literasi di Indonesia. Menurutnya, pergeseran dari membaca dan menonton telah mempengaruhi kemampuan literasi terutama di kalangan anak-anak. Dia menyarankan agar Perpusnas fokus memberikan peningkatan literasi di daerah, di mana masalah literasi menjadi lebih nyata.

"Permasalahan literasi ini ternyata di dunia pendidikan juga sangat kurang sekali. Ada literasi dan numerasi yang saat ini sedang didorong, tetapi permasalahan terbesarnya adalah kurangnya penggerak dari Perpustakaan Nasional atau pustakawan," ungkapnya.

Dalam menjawab permasalahan tersebut, Dede Yusuf mengusulkan dua gagasan. Pertama, menarik pustakawan dari daerah ke pusat sebagai pegawai pemerintah pusat, dengan harapan dapat meningkatkan jumlah pustakawan dan mendukung peningkatan literasi. Kedua, Perpusnas perlu diubah menjadi Badan Literasi dan Perpustakaan Nasional dengan nomenklatur yang mencakup literasi digital, literasi buku, literasi membaca aksara, dan lainnya.

"Saya berpikir, mungkin ke depan perlu kita pikirkan Perpusnas menjadi Badan Literasi dan Perpustakaan Nasional yang memiliki nomenklatur yang lebih luas. Sehingga tanggung jawab negara terhadap literasinya dapat diturunkan secara lebih efektif," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Panja Literasi Abdul Fikri Faqih menyerahkan laporan Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan kepada Kepala Perpusnas. Komisi X DPR berharap agar laporan tersebut dapat ditindaklanjuti.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.