Penuhi Rasio Elektrifikasi 100 Persen, Pemerintah Butuh Dana Rp 22 Triliun

RM.id  Rakyat Merdeka - Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jisman P. Hutajulu menyampaikan, hingga akhir tahun 2023, realisasi rasio elektrifikasi (RE) mencapai 99,78 persen, sedangkan rasio desa berlistrik (RD) sebesar 99,83 persen.

Baca juga : Survei indEX: Elektabilitas Gerindra 17,7 Persen, PSI Bentuk Fraksi Di Senayan

Pemenuhan RE dan RD terus diupayakan oleh pemerintah hingga mencapai 100 persen, untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal tersebut Ia ungkapkan ketika konferensi pers capaian kinerja sektor ketenagalistrikan di Jakarta, Kamis (18/1/2024).

Meski demikian, Jisman mengatakan bahwa untuk mencapai RE 100 persen bukan perkara mudah, selain berada di remote area, dana yang dibutuhkan untuk mengejar RE 100 persen juga tidak sedikit. Hingga tahun 2025 membutuhkan dana sebesar Rp 22,08 triliun.

Baca juga : Utang Luar Negeri Indonesia Per November 2023 Tembus Rp 6.241,25 Triliun

"Kami sudah hitung bersama PLN, kita sudah konsinyiring 3 hari 3 malam untuk menghitung berapa sih kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan 100 persen RE dalam 2 tahun ke depan, sampai 2025 ada Rp 22,08 triliun," ujarnya.

Dari sekitar Rp 22 triliun tersebut, tuturnya, akan difokuskan menjadi tiga hal, yaitu dengan perluasan jaringan yang mencapai porsi 55,59 persen. Kemudian pembangunan pembangkit komunal dengan porsi 44,33 persen, pada umumnya menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) ditambah baterai, dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sebesar 1,3 MW di 20 lokasi.

"Kita akan lakukan perluasan jaringan nanti, tapi jika jaringan PLN masih jauh kita nanti upayakan menggunakan energi setempat pembangkit komunal untuk memperkuat menggunakan baterai," imbuh Jisman.

Selain itu akan diterapkan program dari Ditjen EBTKE Kementerian ESDM yaitu APDAL (Alat Penyalur Daya Listrik) dan SPEL (Stasiun Pengisian Energi Listrik) yang diperuntukkan di daerah yang sulit dijangkau, dengan porsi 0,08 persen.

Lebih lanjut, Jisman mengatakan dari jumlah RE yang mencapai 99,78 persen pada tahun 2023, sebanyak 98,32 persen listriknya berasal dari listrik PLN, dan 1,46 persen sisanya berlistrik non-PLN, seperti dari program-program Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE), maupun program dari Kementerian lain menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk di remote area.

"Namun, ke depan kita menginginkan supaya lebih sustain dan lebih andal ini kelistrikan di rumah tangga, termasuk di remote area itu, agar dilayani oleh PLN. Karena pelayanan PLN itu akan lebih baik daripada yang swakelola," ujar Jisman.

Selain itu, dengan menikmati jaringan listrik dari PLN, masyarakat yang tidak mampu khususnya yang berada di wilayah timur Indonesia juga bisa menikmati subsidi listrik yang sama dengan masyarakat lainnya serta menerima haknya sebagai warga negara. Sementara apabila menggunakan listrik yang berasal dari swakelola atau non-PLN, tidak ada subsidinya.

Baca juga : Ke Real Madrid, Mbbape Dirayu Gaji Rp 2,2 Triliun

Adapun, hingga akhir Desember 2023, jumlah rumah tangga belum berlistrik diproyeksikan sebanyak 185.662 rumah tangga. Sementara sebanyak 140 desa belum dialiri listrik. Dari jumlah tersebut, 12 desa di Provinsi Papua Barat Daya, 9 desa di Papua, 56 desa di Papua Pegunungan, 47 desa di Papua Tengah, dan 16 desa di Papua Selatan. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.