Dark/Light Mode

Menhub Sambut Baik Keputusan WFH Bagi ASN Guna Urai Kepadatan Arus Balik Lebaran

Sabtu, 13 April 2024 18:50 WIB
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (tengah). (Foto: Instagram @budikaryas)
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (tengah). (Foto: Instagram @budikaryas)

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyambut baik keputusan untuk menerapkan pengombinasian tugas kedinasan dari kantor (work from office/WFO) dan tugas kedinasan dari rumah (work from home/WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) pada Selasa-Rabu, 16 dan 17 April 2024.

Hal ini dilakukan untuk memperkuat manajemen arus balik Lebaran.

“Pada saat arus mudik yang lalu, saat puncak 6-7 April 2024, beberapa ruas jalan tol sangat padat. Bahkan volume to capacity ratio (vc ratio)  hampir mencapai 1 yang artinya kecepatan kendaraan sangat lambat bahkan hampir berhenti, meskipun sudah dilakukan rekayasa lalu lintas,"ujar Menhub di Semarang, Sabtu (13/4/2024).

Baca juga : Duh, Ribuan Pemudik Kena Tilang Elektronik Saat Arus Balik Lebaran

Menhub berharap keputusan ini dapat dimanfaatkan masyarakat khususnya ASN untuk tidak kembali secara bersamaan pada 14 dan 15 April 2024. Para ASN dapat kembali pada 16 atau 17 April atau bahkan sebelum puncak arus balik.

Lebih lanjut Menhub mengatakan, sudah ada keputusan dari Menteri PanRB bahwa akan ada WFH dua hari (16 dan 17 April).

"Silahkan ASN dapat memanfaatkan dengan menunda balik karena masih ada waktu. Namun pastikan bahwa Kamis dan Jumat sudah masuk seperti biasa, sehingga tidak menggangu pekerjaan," pesan Menhub.

Baca juga : Menhub Minta Semua Unsur Pastikan Arus Balik Berjalan Lancar

Sebagai informasi kebijakan dua hari WFH bagi ASN bertujuan untuk menampung antusiasme mudik yang luar biasa besar, karena ditopang aksesibilitas yang semakin baik di berbagai penjuru Tanah Air.

Pemerintah memandang perlu untuk melakukan penyesuaian kerja ASN sebagai bagian dari manajemen arus mudik. Diharapkan dengan kebijakan ini arus balik bisa semakin lancar, tidak ada penumpukan yang menimbulkan kemacetan panjang.

Namun bagi instansi pemerintah yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik seperti bagian kesehatan, keamanan dan ketertiban, penanganan bencana, energi, logistik, pos, transportasi dan distribusi, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, dan utilitas dasar, tidak dilakukan WFH alias tetap WFO 100 persen.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.