Jokowi: Anggaran Pendidikan Rp 508 Triliun, Gunakan dengan Hati-hati

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggaran pendidikan dalam APBN 2020 mencapai Rp 508 triliun. Presiden Jokowi berpersan, dana sebesar itu penggunaannya harus dilakukan secara hati-hati.

"Dalam APBN 2020 kita telah menetapkan anggarannya, secara garis besar Rp 423 triliun untuk belanja infrastruktur, sekali lagi Rp 423 triliun untuk belanja infrastruktur. Kemudian Rp 508 triliun untuk pendidikan dan Rp132 triliun untuk kesehatan," kata Presiden Jokowi dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2019, di Jakarta, Rabu (6/11) seperti dikutip antaranews.com.

Baca juga : Man United Dan Liverpool Raih Tiga Poin, Gudang Peluru Imbang

Presiden berpesan, anggaran itu digunakan seefektif mungkin. "Ini adalah duit semua, duit semua, hati-hati dengan angka-angka sebesar ini, belum bidang-bidang lainnya, dengan anggaran sebesar ini tantangannya adalah alokasi yang efektif," tambah Presiden.

Presiden menerangkan, dalam 5 tahun ke depan, belanja pemerintah masih tetap fokus kepada infrastruktur. "Infrastruktur akan berlanjut jadi prioritas. Tapi, paling utama adalah kita ingin di wilayah pembangunan sumber daya manusia. Ini menjadi fokus dan konsentrasi kita dan alokasi harus efektif walau kebijakan alokasi anggaran dalam kewenangan kementerian dan lembaga namun LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dapat proaktif mempercepat belanja anggaran agar segera mempercepat perekonomian. Jangan cara-cara yang lalu digunakan," jelas Presiden.

Baca juga : Jokowi Minta Menag Tuntaskan Radikalisme dan Intoleransi

Presiden mengakui, hingga saat ini peran swasta sangat dominan di bidang ekonomi. Tapi, peran APBN pun masih tetap sangat penting.

"Oleh sebab itu, pengadaan barang dan jasa merupakan penggerak penting yang memacu pertumbuhan ekonomi baik nasional dan daerah. Apalagi di daerah-daerah yang swastanya belum kuat, APBD akan memacu perputaran uang di daerah dan tentu memacu pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut," kata Presiden.

Baca juga : Jokowi Minta Sri Mulyani Jadi Menteri Keuangan Lagi

Dalam sambutannya, Kepala LKPP, Roni Dwi Susanto, mengatakan, sampai November 2019, masih ada paket pekerjaan senilai Rp 39 triliun yang masih berproses pada sistem e-tendering. Termasuk pekerjaan konstruksi senilai Rp 31,7 triliun, yang akan mempengaruhi kinerja dan penyerapan anggaran.

Pengadaan barang/jasa pemerintah sendiri secara langsung telah mendorong berputarnya roda ekonomi nasional. Total belanja barang/jasa pemerintah pada periode 2015–2019 adalah sebesar Rp 5.335 triliun. Dengan nilai penghematan sebesar Rp 177,93 triliun dari proses pengadaan melalui e-tendering dan e-purchasing. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.