Waspada Potensi Serangan Fisik Dan Siber Di Daerah

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi serangan di pusat dan berbagai daerah, baik secara nyata maupun virtual. Peningkatan keamanan diperlukan, mengingat sebentar lagi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 bakal digelar

MenteriI Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjah­janto mengatakan, stabilitas keamanan secara fisik maupun dunia maya atau siber akan memberi dampak pada kinerja di daerah, termasuk kesuksesan Pilkada. Sebab itu, keamanan daerah harus selalu kondusif.

“Di dunia maya ada ancaman sistem ada juga berbentuk dis­informasi. Ini akan berdampak langsung pada proses demokrasi kita,” ujar Hadi dalam acara diskusi yang disiarkan virtual, Rabu (10/7/2024).

Menurutnya, Pilkada tahun ini merupakan rekor jumlah penye­lenggaraan pemilihan terbanyak sepanjang sejarah karena digelar serentak. Kondisi ini membuka peningkatan ancaman secara konvensional maupun virtual.

Saat ini, yang menjadi fokus tidak hanya dunia nyata atau fisik. Dunia maya atau virtual juga harus diperhatikan. Serangan dunia maya terjadi ketika momen Pilkada akan berdampak langsung pada kondisi demokrasi di daerah-daerah.

“Karena itu, untuk dapat mensukseskan penyelengga­raan Pilkada serentak, kita harus mampu menempatkan peran kita masing-masing,” bebernya.

Eks Panglima TNI ini mengatakan, kesuksesan dalam men­jaga stabilitas keamanan ini tak hanya menjadi tugas Kemenko Polhukam saja. Namun juga, seluruh kementerian lembaga atau instansi lainnya untuk ber­sinergi menjalankan tugas dan fungsinya.

Baca juga : Cak Imin: PKB Tetap Kuat Karena Konsisten

Seluruh komponen bangsa perlu menjaga stabilitas politik hukum dan HAM dan keamanan tahapan Pilkada.

Komponen bangsa yang di­maksud adalah penyelenggara Pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Komponen berikutnya, Pemerintah Pusat dan Pemda diikuti aparat keamanan. Lalu peserta Pemilu, unsur media dan ma­syarakat.

Hadi menekankan, aparat ke­amanan yaitu TNI dan Polri me­miliki peran yang besar. Aparat harus memberikan dukungan keamanan yang maksimal pada penyelenggaraan Pilkada seren­tak tahun ini.

“Aparat keamanan harus tetap menjaga netralitas sebagai TNI dan Polri,” katanya.

Dia mengatakan, sinergi men­jaga keamanan selain oleh TNI, Polri juga dilakukan oleh Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Semuanya bersinergi memetakan wilayah yang berpotensi konflik dan memetakan potensi bentuk serangan.

Baca juga : Golkar, PKS, Dan PDIP Koalisi Di Pilbup Bandung

“Ini harus dilakukan antisipasi dan pengamanan untuk menjaga stabilitas politik, hukum dan keamanan,” tuturnya.

Mengingat tahun ini adalah tahun yang bersejarah karena Pilkada dilakukan serentak, maka aparat keamanan TNI dan Polri akan dikerahkan semuanya. Baik di kabupaten, kota sampai tingkat provinsi.

“Aparat akan dibagi habis. Diharapkan dalam pelaksanaan­nya tidak ada gangguan sedikit pun,” tegasnya.

Aparat intelijen diminta memetakan wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami ancaman keamanan.

Hadi juga meminta BSSN memastikan keamanan siber, baik serangan virus maupun penyebaran hoax.

Kepala BSSN Hinsa Sibu­rian menjelaskan, ancaman siber sering kali bersifat teknis. Namun, tidak bisa diremehkan karena bisa mengganggu sistem elektronik yang digunakan.

“Sistem itu bisa mengubah, mencuri dan menyandera data KPU dan bisa memasukkan data juga. Maka ini harus diwaspa­dai,” ujar Hinsa.

Baca juga : Penambahan Rangkaian KRL Sangat Didamba-dambakan

Dia mengatakan, BSSN me­mastikan saat ini berupaya me­ningkatkan keamanan sistem elektronik yang digunakan oleh KPU. Langkah ini sekaligus menyikapi beragam serangan yang kini makin masif.

“Kami melakukan pengamanan, antara lain dengan mema­sang dan menginstalasi berbagai perangkat dan sebagainya. Kami juga berkoordinasi,” tuturnya.

BSSN meminta dinas Kemen­terian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di daerah lebih aktif. Mereka ini yang akan menangani masalah siber di masing-masing instansi provinsi.

“Yang paling sesuai dengan landscape keamanan cyber di tahun ini adalah malware atau ransomware yang terjadi be­berapa waktu lalu,” beber Hinsa.

BSSN juga membentuk operasi khusus untuk mengamankan data nasional dari serangan siber se­lama penyelenggaraan Pilkada 2024. Operasi khusus itu akan dijalankan oleh empat satuan tugas di bawah BSSN.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.