Reformasi Birokrasi Jadi Landasan Majunya KLHK

RM.id  Rakyat Merdeka - Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK), Bambang Hendroyono mengatakan, pihaknya terus melakukan perbaikan tata kelola KLHK sesuai tujuan utama, yaitu Reformasi Birokrasi. Hal ini sesuai dengan visi Presiden Jokowi membentuk birokrasi berdampak serta lincah dan cepat. 

KLHK mewujudkannya reformasi birokrasi dengan fokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi pemerintahan (SPBE), serta belanja produk dalam negeri. 

Seiring perbaikan tata kelola KLHK, telah dicapai beberapa keberhasilan yang signifikan selama periode ini. Misalnya pada 2015, nilai Reformasi Birokrasi KLHK masih di angka 61.80, tapi di 2023, nilainya naik kategori A. 

"Inilah hasil Reformasi Birokrasi yang ketat dijalankan selama ini," ujar Bambang dalam video 10 Tahun untuk Sustainabilitas yang disiarkan di YouTube Kementerian LHK, Jumat (6/9/2024)

Baca juga : Dewa United Disebut Bakal Jadi Kandidat Juara Liga 1

KLHK juga memiliki begitu banyak program untuk memastikan kelanjutan lingkungan hidup atau sumber daya alam Indonesia hingga masa nanti, serta didukung banyak unit kerja dan sumber daya manusia yang luas tersebar di seluruh pelosok Indonesia.

“KLHK perlu memastikan kelancaran segala kegiatan dengan seksama bersama Sekretariat Jenderal,” ujarnya.

Bambang menjelaskan, sebagai birokrat, dirinya harus selalu berpegang teguh dengan undang-undang yang memperkuat yuridiksi dalam setiap tindakan. Oleh karena itu, tantangan utama yang harus diatasi oleh Sekretariat Jenderal diawal adalah bagaimana prinsip Undang-Undang Dasar 1945 harus diterapkan dalam segala kegiatan.

Terutama adalah pasal 28 (h) yang menjelaskan Pemerintah harus memerhatikan hak masyarakat mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, juga pasal 33 Ayat 4, yang menyatakan pemerintah harus menjamin pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Baca juga : Resmi Deklarasi, Airin-Ade Siap Lawan Calon KIM

Untuk terus melayani publik baik para pelaku usaha maupun masyarakat dengan lebih cepat dan efisien, KLHK memperkuat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang bisa menjadikan percepatan pelayanan publik yang berdasarkan good governance. 

"Di awal, KLHK memiliki sekitar 347 aplikasi  disederhanakan proses bisnisnya menuju satu aplikasi yang lebih terintegrasi dan mudah diakses baik. Nilai Indeks SPBE KLHK meningkat secara signifikan pada tahun 2023 sebesar 3.62 atau predikat sangat baik dari Kementerian PANRB," jelas Bambang.

Kemudian pada 2023, KLHK mendapat Anugerah Layanan Investasi dengan predikat Terbaik II dari Menteri Investasi/Kepala BKPM.

Lebih lanjut, Bambang mengatakan, Keterbukaan Informasi Publik KLHK selalu meningkat setiap tahunnya. Di awal, KLHK dinilai Tidak Informatif, setelah dilakukan berbagai upaya yang menyeluruh KLHK menjadi Badan Publik Informatif di tahun 2019 hingga 2023.  

Baca juga : Transformasi Paskibraka Menjadi Garda Terdepan Pancasila

Dalam penilaian keuangan, kata dia, di awal KLHK dinilai Wajar Dengan Pengecualian (WDP), karena belum ada standarisasi pengaturan dan pengelolaan aset. Selanjutnya selama tujuh tahun terakhir, KLHK selalu mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 

Beberapa keberhasilan ini adalah contoh nyata hasil Reformasi Birokrasi berdampak yang mengedepankan dua hal. Pertama, deregulasi. Pihaknya terus berusaha untuk menyederhanakan regulasi sehingga tidak saling bertumpuk dan mudah dipahami.

Kedua, debirokratisasi. Menurut dia, semua tahapan birokrasi tidak perlu berbelit lagi, sehingga semua menjadi efektif dan tentunya efisien, tidak memberatkan masyarakat. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.