Birokrasi Jangan Berbelit!

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Pemerintah Daerah (Pemda) tidak membuat birokrasi berbelit yang bisa membuat masyarakat frustrasi.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, langkah itu perlu dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Makanya dibentuk mulai dari Mal Pelayanan Publik (MPP), kemudian juga diberi­kan akses kepada perbankan, diperkenalkan,” kata Tito dalam rapat koordinasi kepala dae­rah se-Jawa Barat (Jabar) di Gedung Sate, Bandung, Jumat (19/7/2024).

Eks Kapolri ini menilai, pendapatan bisa ditingkatkan. Salah satunya, dengan menghidupkan sektor swasta. Hal ini sekaligus mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat.

Menurutnya, dengan meng­hidupkan sektor riil swasta, maka otomatis retribusi dan pendapatan dari pajak akan me­ningkat. “Ini menjadi PAD yang akan tinggi,” tuturnya.

Tito mencontohkan rata-rata realisasi pendapatan kabupaten/kota, termasuk Pemerintah Provinsi Jabar, relatif bagus.

“Di atas nasional. Dari segi belanja juga rata-rata di atas nasional, tapi ada beberapa daerah yang belanjanya di bawah nasional,” jelasnya.

Baca juga : Partai Vietnam Bakal Hadir Di Acara HUT Ke-60 Golkar

Namun, masih ada kota/ka­bupaten di Jabar yang realisasi pendapatannya di bawah rata-rata nasional, yaitu Kabu­paten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Kota Tasik­malaya, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon dan Kabupaten Indramayu.

Enam kota/kabupaten tersebut jauh di bawah rata-rata nasional, sebesar 38,15 persen.

Tito juga menyoroti kapasitas fiskal kabupaten/kota di Jabar. Hanya Pemerintah Provinsi Jabar dan Kota Bekasi yang memiliki kapasitas fiskal dalam kategori kuat.

Kapasitas fiskal yang di­maksud adalah perbandingan antara PAD dengan pendapatan yang diperoleh daerah dari dana transfer.

Pemerintah Jabar misalnya, porsi PAD berada di angka 70,14 persen, sementara dana transfer hanya 29, 78 persen. Sedangkan Kota Bekasi dengan porsi PAD 51,4 persen dan dana transfer 48,53 persen.

Di bawahnya, mulai dari Kota Bogor dengan porsi PAD 47,24 persen, hingga yang terendah Kabupaten Ciamis dengan porsi PAD 10.65 persen.

Kota Bandung yang menjadi Ibu Kota Jabar memiliki porsi PAD hanya 47,23 persen dari seluruh pendapatannya.

Baca juga : Adik Mensesneg Akhirnya Dapat Tiket Di Bojonegoro

Di level nasional, Jabar berada di posisi 3 untuk kapasitas fiskal. Di atasnya, Provinsi Banten dengan porsi PAD 73,08 persen, dan Jakarta dengan porsi PAD 72,33 persen.

Dari 38 provinsi di Indonesia hanya 13 provinsi yang me­miliki PAD di atas pendapatan dari dana transfer pusat, yakni Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Riau, Lampung, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, serta Kalimantan Timur.

“Kalau mengandalkan dana transfer, kita tahu PAD-nya kurang, uangnya nanti habis untuk belanja pegawai, gaji dan lain-lain termasuk operasional pegawai yang nggak perlu. Makanya perlu diefisiensikan betul belanjanya,” tutur Tito.

Dia juga meminta Pemda mengatur belanja agar tidak dihabiskan di akhir tahun. Hal tersebut akan mendorong pere­daran uang di masyarakat.

Karena uang yang beredar ini akan mendorong swasta, sekaligus memperkuat daya beli masyarakat, daya beli masyara­kat meningkatkan konsumsi rumah tangga.

“Kalau konsumsi rumah tangganya turun maka pertum­buhan ekonominya melambat,” ucapnya.

Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Machmudin menekankan pentingnya kolaborasi dalam membangun Jabar.

Baca juga : Room Tour Petugas Damkar Depok Viral

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jabar terus mengawal proses pembangunan dari level paling rendah desa atau kelu­rahan.

Dia mengaku berkeliling ke seluruh kabupaten/kota di Jabar untuk bertemu hingga tingkat lurah dan camat untuk menyam­paikan indikator makro.

“Karena kita tahu angka-angka di Jabar ini terbentuk dari lingkungan terkecil,” kata Bey.

Dia juga mengajak semua pihak sama-sama membangun Jabar sebagai provinsi yang maju dan menjadi kebanggaan Indonesia.

“Mari membangun Jabar agar menjadi provinsi yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan dengan semangat Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh dan Silih Wawangi,” ajak Bey.

Sementara, Pj Wali Kota Bandung Bambang Tirtoyuliono memastikan Pemerintah Kota Bandung bakal terus menggen­jot potensi pendapatan yang ada dari sektor ekonomi yang meng­geliat di Kota Bandung. Mulai dari sektor jasa, pariwisata, retribusi seperti parkir dan juga BUMD.

“Kalau melihat data dan fakta, kami optimistis dengan potensi yang kami miliki,” tan­dasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.