Dark/Light Mode

Kolaborasi Dengan UMKM

Makan Bergizi Gratis Genjot Ekonomi Lokal

Rabu, 6 November 2024 07:35 WIB
Wakil Menteri Sosial (Wa­mensos) Agus Jabo Priyono dalam diskusi Forum Merdeka Barat (FMB) 9 tentang program makan bergizi gratis secara daring di Jakarta, Senin (4/11/2024). (Foto: Istimewa)
Wakil Menteri Sosial (Wa­mensos) Agus Jabo Priyono dalam diskusi Forum Merdeka Barat (FMB) 9 tentang program makan bergizi gratis secara daring di Jakarta, Senin (4/11/2024). (Foto: Istimewa)

 Sebelumnya 
“Ini untuk memastikan ketersediaan pangan sebagai ba­han baku program. Kolaborasi semoga ikut membantu ke­daulatan pangan,” paparnya.

Menurut Ikeu, keterlibatan UMKM lokal sangat penting agar dana yang dialokasikan juga berdampak positif bagi ekonomi daerah.

BGN juga ingin memastikan bahan makanan yang diberikan memenuhi standar gizi sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.

Baca juga : Tindak Tegas TPA Ilegal, Menteri LH Lakukan Penertiban Bertahap

Dia menerangkan, program makan bergizi gratis saat ini telah memasuki masa uji coba yang dilaksanakan di 80 titik di seluruh Indonesia.

Diharapkan pada 2 Januari 2025, program ini akan mema­suki fase perluasan yang diren­canakan menjangkau seluruh provinsi di Indonesia.

BGN berencana mendirikan unit layanan di berbagai wilayah untuk memastikan distribusi makanan bergizi tepat sasaran, mulai dari siswa sekolah hingga kelompok rentan lainnya.

Baca juga : 2 Rumah Warga Dipaksa Pindah Beramai-ramai

Pada tahap awal, program ini akan menyasar sekitar 15 hingga 20 juta anak di seluruh Indonesia, sesuai dengan alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Untuk mendukung efektivi­tas pelaksanaan, BGN meng­gandeng Kodim di berbagai wilayah. Kodim memiliki peran strategis dalam membantu penyaluran ke wilayah-wilayah sulit jangkauan, terutama di daerah-daerah terpencil dan daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T).

Di samping anak sekolah, tar­get penerima manfaat mencakup ibu hamil, ibu menyusui dan balita, dengan pendekatan dapur umum yang mampu melayani 2.500 hingga 3.000 anak per unit layanan.

Baca juga : DPR Minta KPAI Proaktif Tangani Kekerasan Anak

Keberhasilan program akan dievaluasi secara berkala, ter­masuk melalui indikator kesehatan seperti tinggi badan dan berat badan anak yang diukur oleh tenaga gizi di setiap unit pelayanan.

Evaluasi ini nantinya akan melibatkan beberapa instansi, termasuk Puskesmas dan seko­lah, dengan dukungan penga­wasan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memastikan standar keamanan pangan terjaga.

“Semua ini dilakukan agar program berjalan dengan kuali­tas yang terjaga dan manfaat yang optimal,” tegas Ikeu.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.