Cak Imin Minta Prioritaskan Pengiriman PMI yang Punya High Skill

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah mendorong adanya peningkatan devisa dari Pekerja Migran Indonesia (PMI). Sebab, berdasarkan data, PMI menjadi penyumbang devisa terbesar kedua di Indonesia setelah sektor migas.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar usai rapat bersama Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, di kantornya, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Cak Imin mengungkapkan, kontribusi PMI bagi negara sangat besar. Tercatat hampir Rp 300 triliun per tahun devisa yang masuk ke dalam negeri karena PMI.

"Saking besarnya devisa itu, kita berharap semua kementerian/lembaga benar-benar memberikan perhatian serius kepada pekerja migran," kata Cak Imin.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini berharap, kementerian/lembaga dan pihak-pihak terkait, terutama Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia memperhatikan segala prosedur menyangkut pekerja migran.

Mulai dari proses rekrutmen, persiapan keberangkatan, penempatan negara tujuan, perlindungan di negara tujuan hingga perlindungan sampai kembali ke Tanah Air.

Cak Imin meminta prioritas pengiriman PMI yang memiliki keterampilan menengah hingga tinggi (middle-high skill).

Baca juga : Persaingan Ketat Menuju Piala Dunia, Erick Minta STY Matangkan Tim Dan Taktik

"Persentase keberangkatan pekerja yang unskilled jauh lebih tinggi dibanding yang skilled. Ke depan harus kita buat seimbang, setidaknya lebih banyak yang high skill atau middle skill untuk bisa ke luar negeri," ujarnya.

Cak Imin menjelaskan, ada tiga aspek yang akan difokuskan Pemerintah. Pertama, soal penanganan masalah PMI.

Kedua, persiapan pihak terkait, terutama Pemerintah daerah yang menyiapkan pengiriman PMI. Ketiga, diplomasi.

"Kita tadi diskusi panjang, salah satunya berharap pekerja migran di luar negeri mendapatkan prioritas diplomasi," jelasnya.

Selain devisa, Cak Imin menekankan perlindungan bagi PMI harus kembali ditegakan. Apalagi, ini merupakan harapan dan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

Untuk itu, dalam Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo membentuk kementerian khusus yang mengurusi pekerja migran yakni Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat.

"Jadi bersyukur Pak Presiden memberikan satu penghormatan kepada PMI dengan mengangkat Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dari sebuah badan menjadi kementerian. Ini langkah yang sangat strategis dalam mengarungi proses mulai dari persiapan dalam negeri maupun luar negeri," tuturnya.

Baca juga : Agus Gumiwang: Pemerintah Prioritaskan Penyelamatan Karyawan Sritex

Sementara, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding menambahkan, devisa dari pekerja migran merupakan nomor dua terbesar setelah migas. Menurutnya, rata-rata sebanyak Rp 227 triliun devisa dihasilkan PMI untuk negara.

"Kalau kita bisa kerjakan dari hulu ke hilir, dan buka lapangan pekerja, pangsa pasar yang bagus ke depan, kami yakin PMI bisa menyalip devisa migas," katanya.

Karding berjanji akan mengetatkan syarat perekrutan PMI. Pengetatan dilakukan agar PMI tak mudah dieksploitasi di luar negeri.

Ia meyakini Pemerintah dapat menjalankan rencana tersebut. Ia mengacu pada Filipina yang mampu mendapatkan devisa pekerja migran hingga 20 persen dari pendapatan negara.

"Nah kita negara besar, punya sumber daya yang bagus, masa kita tidak bisa mengikuti Filipina," sesalnya. 

Selain peningkatan skill PMI, Karding juga memastikan akan memperkuat Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).

Karding menduga ada sejumlah LPK melakukan praktik ilegal, yang disinyalir melakukan praktik perdagangan orang.

Baca juga : Ingrid Terima Penghargaan Pemimpin Gerakan Perempuan Paling Progresif

"Jadi, ada beberapa LPK nakal. Malah oknum jadi kayak calo gitu. Inilah yang biasanya perdagangan orang Ilegal terjadi," ungkapnya.

Untuk itu, lanjut Karding, LPK yang ada bakal diklasifikan sesuai dengan kualitas pelayanan terhadap PMI.

Adapun, berdasarkan data, devisa yang dihasilkan dari para PMI memang terus meningkat.

Pada 2022, jumlah devisa yang dihasilkan Rp 135,9 triliun, kemudian di tahun berikutnya devisa negara berhasil melonjak menjadi Rp 227 triliun.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.