Arahan Presiden Ke PU: Hold Infrastruktur Baru, Utamakan Swasembada Pangan

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Menteri Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti bertemu Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintahan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Aryanto Wibowo di Kantor BPKP. 

Wamen PU datang untuk berkoordinasi terkait sinkronisasi perencanaan program kerja 2025.

Diana mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan untuk refocussing di mana pembangunan infrastruktur baru harus di-hold. 

”Kita diminta excersice kegiatan, yang luncuran harus dilanjutkan begitu juga yang kita sudah berkomitmen. Sementara yang baru-baru diarahkan untuk swasembada pangan,” kata Wamen, Kamis (14/11).

Baca juga : Kembangkan Infrastruktur Gas di Aceh, PLN Gandeng Mubadala Energy

Ditambahkan Wamen, Presiden Prabowo memerintahkan untuk melakukan review perencanaan kegiatan dengan BPKP. 

“Untuk itu saya bersilaturahmi ke sini, berdiskusi dulu. Menteri PU juga meminta kami bersama BPKP melakukan review yang akan menjadi dasar dari apa yang akan kita lakukan di 2025,” tambahnya.

Pada TA 2025,  Kementerian PUPR mendapatkan tambahan alokasi anggaran sebesar Rp 40,59 triliun untuk meningkatkan Dukungan Ketahanan Pangan dan Energi, Renovasi Prasarana Sarana Sekolah, dan keberlanjutan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sehingga total pagu menjadi sebesar Rp 116,23 triliun dari sebelumnya Rp 75,63 triliun. 

Dalam pertemuan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintahan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Aryanto Wibowo meminta Kementerian PU untuk bisa berkomunikasi dan melakukan sinkronisasi dengan Kementerian/Lembaga lain yang menjadi leading sector dan juga pemerintah daerah.

Baca juga : Wamen PU Bertekad Wujudkan Visi Swasembada Pangan Prabowo

“Kementerian PU ini sebetulnya bukan instansi pemegang program, lebih ke pendukung. Contoh swasembada pangan dukungannya apa. Misalnya, bendungan ini oleh Kementerian PU sudah selesai dikerjakan, tetapi bangunan pendukungnya seperti irigasi belum jalan sehingga belum bisa dimanfaatkan ini jadi tidak efektif. Kuncinya, koordinasi dengan Kementerian/Lembaga lain dan pemerintah daerah,” kata Aryanto.

Lebih lanjut, Aryanto menerangkan perlu melakukan sinkronisasi terutama terkait program-program prioritas Presiden Prabowo, seperti swasembada pangan, swasembada energi, program hilirisasi dan pendidikan. Diharapkan Kementerian PU dapat melakukan refocussing yang berfokus ke sana.  

“Mohon disinkronkan program di Kementerian PU dengan program pemerintah. Kita harus tahu prioritas mana yang harus kita kejar, dengan uang yang terbatas kita optimalisasi yang mana,” tambahnya.

Selain swasembada pangan, Kementerian PU turut berpartisipasi pada program swasembada energi melalui PLTM dan PLTS Terapung di bendungan. Di bidang pendidikan, direncanakan pada TA 2025 Kementerian PU akan melakukan renovasi dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan yang terdiri dari 11.420 unit sekolah dan 22 unit perguruan tinggi. Di bidang kesehatan, Kementerian PU berpartisipasi menurunkan angka stunting melalui infrastruktur sanitasi dan air bersih.

Baca juga : KPK: Korporasi Bisa Saja Jadi Tersangka

Sebagai penutup, Wamen Diana mengatakan, saat ini kementerian PU sedang menyusun rencana strategis berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang tengah disusun oleh Bappenas. 

“Untuk mensinkronisasi sehingga di 2025 kita tidak meleset. Kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan itu harus dilaksanakan supaya target rencana tidak meleset,” tutup Diana.
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.