Soal Rencana Ekspor Benih Lobster, Ini Kata Presiden Jokowi

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Jokowi memberikan tanggapan terkait polemik kebijakan untuk membuka kembali ekspor benih lobster oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Menurut Jokowi, yang paling penting negara mendapatkan manfaat, nelayan mendapatkan manfaat, dan lingkungan tidak rusak. 

“Yang paling penting itu, nilai tambah ada di dalam negeri. Ekspor dan tidak ekspor hitungannya dari situ,” kata Presiden Jokowi seperti dikutip situs Setkab usai meresmikan seksi II, III, dan IV Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, di Gerbang Tol Samboja, Selasa (17/12). 

Presiden mengingatkan, jangan hanya melihat lingkungannya saja, tetapi nilai ekonominya juga dilihat. Jangan juga nilai ekonominya saja, tetapi lingkungannya juga harus dipelihara. Keseimbangan antara itu yang penting. 

Baca juga : Edhy Tak Sekeren Susi

“Bukan hanya bilang jangan, ndak, mestinya keseimbangan itu yang diperlukan, jangan juga awur-awuran, semua ditangkapin diekspor itu juga enggak benar,” tegas Presiden. 

Presiden meyakini, para pakar tentunya mengetahui bagaimana tetap menjaga lingkungan agar benih lobster tidak diseludupkan, tidak diekspor awur-awuran, tapi juga nelayan mendapat manfaat dari sana, nilai tambah ada di negara kita. 

Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo mengingatkan, selama ini langkah menyetop ekspor kenyataannya sepenuhnya tidak mampu membendung kasus-kasus penyelundupan benih ekspor. “Penyelundupan ada terus,” tegas Edhy. 

Baca juga : SBY Sepakat dengan Jokowi

Ia menjelaskan, rencana untuk membuka kembali ekspor benih lobster adalah dalam rangka meningkatkan nilai keekonomian di masyarakat.

Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan dana penyelundupan benih  lobster ke luar negeri mencapai Rp 900 miliar per tahun. Dana tersebut digunakan mendanai pengepul dalam negeri dan membeli benih tangkapan nelayan lokal. 

“Dalam setahun, aliran dana dari luar negeri yang diduga untuk mendanai pengepul membeli benur tangkapan nelayan lokal mencapai Rp 300 miliar hingga Rp 900 miliar,” kata Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin.

Baca juga : Digugat Uni Eropa Ke WTO, Indonesia Nggak Ngeper

Penyelundupan lobster ke luar negeri ini, menurut Badaruddin, menggunakan sindikat internasional. Ia mengemukakan, aliran dana sindikat di luar negeri ke pelaku Indonesia menggunakan perantara kegiatan usaha valuta asing atau money changer. [DIT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.