Kolaborasi Pemerintah Dan Peksos Dorong Keadilan Sosial

RM.id  Rakyat Merdeka - Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat sesuai amanah UUD 1945. 

“Untuk itu, negara mengupayakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan agar mewujudkan kehidupan layak dan bermartabat serta guna memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara, ” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam acara Konsolidasi Nasional Pekerja Sosial Indonesia Tahun 2024 melalui zoom meeting di Aula Gedung Pudiklatbangprof Margaguna, Jakarta, Senin (16/12/2024).

Pada kesempatan tersebut, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menjadi Keynote Speech, “Rembuk Nasional Akselerasi Praktik Pekerjaan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Menuju Indonesia Emas Tahun 2045”. 

Baca juga : Gelar Program CSR, Nanovest Dorong 300 Warga Rusun Benhil 2 Mandiri Finansial

Menurutnya, hingga kini masalah kesejahteraan sosial semakin kompleks, seperti kemiskinan, ketidakadilan, kekerasan, perdagangan orang (human trafficking), konflik sosial, HIV/AIDS, dan NAPZA. “Dari berbagai masalah kesejahteraan sosial yang ada tersebut, semua membutuhkan penanganan yang profesional, ” katanya.

UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; mengamanahkan Pemerintah bertanggung jawab menyelenggaran kesejahteraan sosial yang meliputi peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM di bidang kesejahteraan sosial serta menetapkan standar pelayanan, registrasi, akreditasi, dan sertifikasi pelayanan kesejahteraan sosial. 

“Maka Pemerintah dan masyarakat mengakselerasi implementasi Undang-Undang No 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Peksos), sehingga diharapkan terwujudnya pelayanan yang terstandar serta menghindarkan Praktik Pekerjaan Sosial yang salah atau malapraktik,“ ujarnya. 

Baca juga : Pemindahan Napi Bali Nine Dan Mary Jane Dilakukan Secara Profesional

Sedangkan, akselerasi implementasi amanah UU tersebut mencakup Praktik Pekerjaan Sosial yang terstandar; Pendidikan profesi Pekerja Sosial; Registrasi dan ijin praktik bagi Peksos; Pemenuhan Kewajiban dan hak bagi Penerima Manfaaf atau clien serta Pekerja Sosial itu sendiri. Lalu, optimalisasi tugas dan fungsi organisasi profesi; Penegakan etik profesi Peksos; Memastikan berjalannya pembagian tugas Pemerintah Pusat dan Pemda di bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. 

Berdasarkan tugas dan fungsinya, kata dia, Pemerintah melalui Kemensos bersama Pemda memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional. “Maka kehadiran organisasi Profesi beserta para Peksos sangat dibutuhkan sebagai mitra strategis untuk menciptakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional, ” pungkasnya.

Kegiatan dihadiri Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/ Pratama, Ketua Konsorsium Pekerja Sosial Indonesia, Ketua Independen Pekerja Sosial Profesional Indonesia, Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Kesejahteraan Sosial Indonesia, Ketua Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial, Ketua Social Worker Indonesia dalam Pengembangan Masyarakat.

Baca juga : Pemerintah Kebut Bangun 61 Bendungan

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.