Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Prabowo: Tidak Benar Proyek Infrastruktur Dihentikan, Nanti Swasta Yang Kerjakan
Kamis, 16 Januari 2025 18:05 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Presiden Prabowo Subianto membantah kabar yang menyebutkan pemerintahannya menghentikan proyek-proyek infrastruktur. Presiden justru ingin memberikan peran yang lebih besar kepada pihak swasta, untuk menjalankan proyek infrastruktur.
“Tidak benar. Saya tidak menghentikan. Saya mengubah pelaksanaan sebagian besar proyek infrastruktur, dengan menyerahkannya ke pihak swasta,” tegas Prabowo dalam acara Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia di Hotel Ritz-Carlton di Jakarta, Kamis (16/1/2025).
Prabowo pun menyebut alasan mengapa dia menjatuhkan pilihan kepada pihak swasta untuk menjalankan beragam proyek infrastruktur. Menurutnya, swasta lebih efisien, lebih inovatif, dan lebih berpengalaman.
Baca juga : Prabowo Pangkas Anggaran Infrastruktur, Wamenkeu: Bukan Berarti Dinomorduakan
"Saudara-saudara sekalian, jadi nanti jalan tol, pelabuhan, dan bandara saya serahkan ke swasta. Silakan bergerak semuanya,” kata Prabowo.
“Berkali-kali saya katakan, pemerintah hanya akan ambil yang penting-penting dan inti-inti yang menyangkut perlindungan kepada rakyat dan sebagainya. Yang bisa dikerjakan oleh swasta, silakan. Swasta harus berkembang,” imbuhnya.
Untuk Program Makan Bergizi Gratis
Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono mengatakan, pemerintah bakal memangkas anggaran infrastruktur demi program makan bergizi gratis (MBG), yang anggarannya telah ditetapkan dengan angka Rp 71 triliun.
Baca juga : Jepang Beri Contoh Makan Bergizi Gratis
Namun, itu tak berarti pemerintah menomorduakan proyek infrastruktur. Pemerintah, kata Thomas, akan lebih banyak mengajak pihak swasta untuk berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur. Antara lain melalui skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Untuk diketahui, dalam APBN 2025, pemerintah mematok anggaran infrastruktur dengan angka Rp 400 triliun. Turun dibanding APBN 2024, yang tercatat Rp 423 triliun.
"Semua hal-hal penting, program-program prioritas tahun ini, sebenarnya adalah tugas pemerintah. Kalau infrastruktur, kita bisa mencari solusi-solusi komersial. Bukan bisa, harus," tandas Thomas.
Baca juga : Pastikan, Keselamatan Para ASN Dan Keluarganya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya