Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur kembali digeber. Presiden Prabowo Subianto menyetujui anggaran sebesar Rp 48,8 triliun untuk melanjutkan proyek IKN pada tahap dua, 2025-2029.
Keputusan ini diambil setelah Prabowo memimpin Rapat Kabinet Terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/1/2025). Rapat ini fokus membahas percepatan pembangunan IKN. Dalam rapat ini, hadir Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.
AHY menyatakan, pembangunan IKN tetap menjadi prioritas Pemerintah. “Sesuai arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, pembangunan IKN akan kita lanjutkan, tentu mengikuti timeline dan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan sebelumnya,” kata Ketua Umum Partai Demokrat tersebut.
AHY menjelaskan, pembangunan IKN akan difokuskan pada konsep “ibu kota politik” dengan menuntaskan pembangunan fasilitas pemerintahan, termasuk lembaga legislatif (DPR, DPD, dan MPR) serta lembaga yudikatif. Hal ini sesuai dengan visi Presiden Prabowo untuk menciptakan tata pemerintahan yang lengkap dan mencerminkan demokrasi.
Baca juga : Raden Igun Wicaksono: Pendapatan Driver Berkurang Signifikan
Dalam rapat tersebut, Presiden dan jajarannya juga membahas tentang sumber pendanaan yang melibatkan kombinasi antara APBN dan sumber non-APBN melalui kerja sama dengan pihak swasta. Pemerintah berharap sektor swasta dapat berkontribusi secara positif dan terintegrasi dengan baik dalam proyek pembangunan IKN.
Untuk dari APBN, anggaran Rp 48,8 triliun akan digunakan Otorita IKN untuk melanjutkan pembangunan dalam rentang 2025-2029. “Bapak Presiden sudah setuju untuk dialokasikan sebesar Rp 48,8 triliun di OIKN untuk menyelesaikan pembangunan IKN,” ungkap Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.
Pria yang akrab disapa Pak Bas ini mengungkapkan, Presiden menargetkan IKN menjadi ibu kota politik pada 2028. Ia diberikan tugas untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur ekosistem yudikatif dan legislatif, baik untuk kantor dan hunian.
“Pertama menyelesaikan kompleks legislatif, yudikatif, dan ekosistem pendukungnya serta membuka akses menuju IKN wilayah perencanaan (WP) 2,” jelasnya.
Baca juga : Rosel Lavina: Tak Lebih Dari 15 + 5 Persen
Selain itu, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk memelihara serta mengelola prasarana dan sarana di IKN yang sudah selesai. “Jadi dari Kementerian PU (Pekerjaan Umum) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sekarang menyerahkan pada OIKN untuk kami kelola dan kami pelihara,” paparnya.
Dalam kesempatan yang sama, Basuki melaporkan, pada tahap awal (2022-2024), pemerintah telah menginvestasikan Rp 89 triliun dari APBN untuk membangun infrastruktur penting seperti jalan tol, 47 tower hunian, sistem air minum, sanitasi, embung, kolam retensi, perkantoran, serta fasilitas peribadatan.
Selain itu, ada investasi swasta sebesar Rp 58,41 triliun telah berhasil digerakkan hingga September 2024. “Kami juga mendapat masukan dari Pak Menteri Perumahan untuk bisa mengoptimalkan swasta yang sudah melakukan groundbreaking,” ujar Basuki.
Selain itu, Pak Bas juga mengungkapkan, Otorita IKN memiliki program yang dibiayai melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp 60,93 triliun yang sedang berproses. “Sudah kami proses sampai dengan feasibility study yaitu untuk 97 tower apartemen dan 129 rumah tapak lagi,” jelasnya.
Baca juga : Program MBG Bawa Dampak Sosial Positif
Dari pihak legislatif, Pimpinan MPR berencana mengunjungi IKN untuk mengecek perkembangan pembangunan infrastruktur, akhir pekan ini. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, pihaknya juga akan mengecek rencana pembangunan gedung parlemen, yang terdiri dari Gedung DPR, Gedung DPD, dan Gedung MPR.
"Kita membahas rencana kunjungan Pimpinan MPR ke Ibu Kota Nusantara pada Jumat dan Sabtu," kata Muzani, usai mengikuti Rapat Pimpinan MPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/1/2025).
Menurut dia, MPR bisa segera mengetahui jadwal selesainya gedung parlemen setelah mengecek langsung IKN. Nantinya MPR juga akan memberi masukan secara langsung kepada Kepala Otorita IKN.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
