Dark/Light Mode

Cegah Kebocoran, Pemerintah Perkuat Sinergi Berantas Penyelundupan

Kamis, 6 Februari 2025 08:00 WIB
Menko Polkam Budi Gunawan (tengah) saat Konferensi Pers Ekspos Hasil Penindakan Impor dan Ekspor, di Surabaya (5/2/2025). Sebelumnya dilakukan Rapat Koordinasi tingkat Menteri, Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan yang dipimpin Menko Polkam, dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani beserta jajaran Dirjen Bea Cukai, serta perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kepolisian, Kejaksaan Agung, TNI, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) hingga unsur Forkopimda Jawa Timur. (Foto: Dok. Kemenko Polkam)
Menko Polkam Budi Gunawan (tengah) saat Konferensi Pers Ekspos Hasil Penindakan Impor dan Ekspor, di Surabaya (5/2/2025). Sebelumnya dilakukan Rapat Koordinasi tingkat Menteri, Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan yang dipimpin Menko Polkam, dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani beserta jajaran Dirjen Bea Cukai, serta perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kepolisian, Kejaksaan Agung, TNI, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) hingga unsur Forkopimda Jawa Timur. (Foto: Dok. Kemenko Polkam)

RM.id  Rakyat Merdeka - Untuk memperkuat arahan Presiden Prabowo Subianto mencegah kebocoran dan penyelundupan, pemerintah terus memperkuat sinergi dan resource sharing dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyelundupan.

Hal ini disampaikan Menko Polkam Budi Gunawan saat konferensi pers usai Rapat Koordinasi tingkat Menteri, Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan yang digelar di Surabaya pada Rabu, 5 Februari 2025.

Rapat ini dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani beserta jajaran Dirjen Bea Cukai, serta perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kepolisian, Kejaksaan Agung, TNI, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) hingga unsur Forkopimda Jawa Timur. 

Baca juga : Anggaran Infrastruktur Dipotong 81 T, Proyek Jalan, Irigasi & Bendungan Terganggu

Dalam keterangannya, Menko Polkam menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mencegah kebocoran barang selundupan serta melindungi industri dalam negeri.

Ada beberapa strategi yang akan diperkuat untuk memberantas penyelundupan. Salah satunya adalah sinergi sumber daya antarlembaga, termasuk Bea Cukai, Polri, TNI, Kejaksaan Agung, Bakamla, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan instansi terkait lainnya. 

“Terdapat beberapa hal yang disepakati untuk terus ditingkatkan, antara lain mekanisme koordinasi dan sinergitas antar lembaga pemerintah yang terus diperkuat dengan best resources dari instansi masing-masing,” ujar Menko Polkam.

Menko Polkam Budi Gunawan (kiri) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. 

Baca juga : Pram Mulai Latihan Ngantor di Balai Kota

Selain itu, peningkatan pengawasan di berbagai jalur rawan, baik darat, laut, maupun udara juga menjadi fokus utama. Langkah ini mencakup optimalisasi pemanfaatan teknologi modern dan sistem deteksi canggih dalam pengawasan perbatasan, pelabuhan dan bandara guna mencegah masuknya barang ilegal.

Pada awal tahun 2025 ini, berbagai operasi yang dilakukan oleh Bea Cukai, Polri dan Kementerian Perdagangan telah berhasil menggagalkan penyelundupan dengan nilai total Rp 480,47 miliar. Investigasi lebih lanjut juga tengah dilakukan terhadap 35 kelompok entitas dan 18 perusahaan yang diduga terlibat dalam praktik ilegal ini. Jika digabungkan dengan capaian sebelumnya, total nilai penyelundupan yang berhasil dicegah telah mencapai Rp 4,1 triliun, atau setara dengan 42,40 persen dari total penyelundupan tahun 2024 yang mencapai Rp 9,66 triliun.

Barang-barang yang berhasil diamankan mencakup berbagai komoditas seperti hasil tembakau, minuman keras, tekstil, elektronik, besi baja, kosmetik, serta barang ilegal lainnya, termasuk satwa liar dan produk pertanian yang berpotensi mengancam ketahanan hayati. “Hal ini menunjukkan keseriusan Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam melindungi usaha kecil san industri dalam negeri yang sangat terdampak praktik penyelundupan ini,” ujar Menko Polkam.

Baca juga : RUU BUMN Disahkan DPR, Erick Diberi Mandat Awasi Danantara

Menutup keterangannya, Menko Polkam menegaskan bahwa pemberantasan penyelundupan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat. 

“Kami juga mohon dukungan dari media dan masyarakat untuk terus mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyelundupan, sehingga industri kita betul-betul memiliki daya saing,” pungkasnya.

Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, melindungi industri dalam negeri, serta memperkuat daya saing Indonesia di pasar domestik maupun internasional. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.