Dirut Pupuk Indonesia: Petani Adalah Prioritas Kami

RM.id  Rakyat Merdeka - Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi menegaskan pihaknya terus memperbaiki tata kelola dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Langkah tersebut bertujuan untuk mempermudah petani dalam mendapatkan pupuk. 

Hal tersebut disampaikan Rahmad saat meninjau pabrik Pupuk Sriwidjaja (Pusri) bersama perwakilan Forum Pemred di Palembang, Kamis (13/2/2025). 

Rahmad menceritakan, perbaikan tata kelola itu merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan, yang menjadi salah satu program utama Presiden Prabowo Subianto. 

Perubahan tata kelola tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, yang ditandatangani Presiden Prabowo pada 30 Januari 2025. Sebelumnya, aturan mengenai penyaluran pupuk bersubsidi mengacu pada Perpres Nomor 15 Tahun 2011.

"Menurut Pak Setneg, ini adalah dokumen pertama yang diteken Pak Presiden sepulang dari India," ujar Rahmad.

Baca juga : Pemerintah Perkuat Keamanan Di Laut

Dalam regulasi baru ini, terdapat sejumlah perubahan signifikan dalam tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi. Mulai dari sistem distribusi, mekanisme penyaluran, hingga jenis tanaman yang berhak mendapat pupuk subsidi. Dengan perubahan ini, diharapkan akses petani terhadap pupuk semakin mudah.

Rahmad menjelaskan, transformasi dalam tata kelola pupuk bersubsidi sudah dimulai 2024. Sebelumnya, volume pupuk subsidi untuk petani sering bervariasi. Meskipun luas lahan dan jenis komoditasnya sama. Misalnya tahun tahun lalu petani mendapat 3 sak, tahun ini hanya 2 sak. Tahun depan bisa tidak dapat sama sekali. Kini sistem tersebut telah diubah. Pemerintah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi sebesar 9,5 juta ton per tahun. 

Sistem administrasi juga diperbaiki. Dulu, setelah satu musim tanam selesai, petani harus mendaftar ulang untuk mendapatkan pupuk di musim berikutnya. Jika ingin menanam di lokasi berbeda, misalnya dari sawah tadah hujan ke lahan beririgasi teknis untuk musim tanam kedua, petani tidak bisa mengakses pupuk bersubsidi.

Kini, sistem pendaftaran diperbarui agar lebih fleksibel. Petani bisa mendaftar setiap empat bulan, menyesuaikan dengan siklus musim tanam.

"Filosofi di balik perubahan ini adalah memastikan pupuk tersedia tepat waktu, sehingga produksi pertanian dapat meningkat," kata Rahmad. 

Baca juga : Diaspora Loan BNI Bantu Pengusaha Indonesia Ekspansi Bisnis di Luar Negeri

Selain itu, pemerintah juga menyederhanakan jenis komoditas yang berhak mendapatkan pupuk subsidi. Dari sebelumnya 70 jenis komoditas, kini dikunci menjadi sembilan komoditas utama. Rinciannya 3 tanaman pangan yaitu padi, jagung, kedelai. Tiga tanaman perkebunan yaitu tebu, kopi dan kakao. Serta tiga tanaman hortikultura, cabai, bawang merah, dan bawang putih. 

Proses distribusi pun dipangkas sehingga tidak terlalu panjang. Distribusi pupuk kini dilakukan secara langsung oleh Pupuk Indonesia ke Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), pengecer, atau distribusi, sehingga rantai distribusinya menjadi sangat pendek.

Distribusi pupuk bersubsidi kini juga lebih sederhana. Jika sebelumnya memerlukan Surat Keputusan (SK) dari Bupati atau Gubernur, kini cukup dengan persetujuan Pelaksana Tugas (Plt) atau Kepala Dinas terkait. Perubahan ini mempercepat proses administrasi dan penyaluran.

Hasilnya pun sudah terlihat. Dokumen penyaluran pupuk bersubsidi telah rampung pada 9 November 2024, dan SK distribusi sudah terbit saat Natal. Dengan sistem baru ini, petani sudah bisa menebus pupuk sejak 1 Januari 2025. Hingga saat ini, total pupuk yang telah tersalurkan mencapai 825 ribu ton, jauh lebih tinggi dibanding Januari tahun lalu yang hanya 230 ribu ton.

"Perkembangan ini membawa harapan besar. Jika tidak ada gangguan cuaca ekstrem, pemerintah optimistis target produksi gabah April 2025 dapat tercapai," harapnya. 

Baca juga : Menkomdigi Apresiasi Peran Media dalam Menjaga Kredibilitas Informasi

Sistem penebusan pupuk juga lebih fleksibel. Jika sebelumnya hanya bisa dilakukan secara individu, kini petani yang sakit atau berhalangan bisa diwakili oleh anggota kelompok tani atau keluarganya. 

Selain itu, pemerintah memangkas distributor. Sehingga dari pabrik bisa langsung ke kios atau Gapoktan. Kata Rahmad, andaikan distributor protes, jajaran Pupuk Indonesia akan tetap mengutamakan petani. 

"Saya dan delapan direksi di Pupuk Indonesia sudah berkomitmen untuk berpihak pada petani," pungkasnya. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.