Dark/Light Mode

Kemendiktisaintek Ajukan Anggaran Belanja Tambahan

Menteri Brian Segera Cairkan Tukin Dosen

Rabu, 12 Maret 2025 07:30 WIB
Foto bersama audiensi dilakukan Kemendiktisaintek dan perwakilan Adaksi di Jakarta, Selasa (11/3/2025). (Foto: Dok. Kemdiktisaintek RI)
Foto bersama audiensi dilakukan Kemendiktisaintek dan perwakilan Adaksi di Jakarta, Selasa (11/3/2025). (Foto: Dok. Kemdiktisaintek RI)

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menargetkan proses pencairan Tunjangan Kinerja (Tukin) dosen berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) akan dimulai pada Juli-Agustus 2025.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendikti­saintek) Brian Yuliarto memasti­kan, Tukin 2025 bagi dosen telah mendapatkan kepastian untuk dicairkan dengan persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto.

Brian menegaskan, Kemen­diktisaintek telah mengajukan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk pencairan Tukin dosen tahun 2025. Apalagi, keputusan ini diambil setelah melalui berbagai pertimbangan dan diskusi lintas kementerian.

Brian mengaku memahami betapa pentingnya Tukin bagi dosen sebagai bentuk penghar­gaan atas dedikasi dan kontribusi mereka dalam dunia pendidikan.

Baca juga : Bahlil Gencarkan Silaturahmi

“Sekarang kami sudah mu­lai bekerja supaya nggak ada delay lagi,” kata Brian, usai audiensi dengan Aliansi Dosen ASN Kemendiktisaintek Seluruh Indonesia (Adaksi) di kantornya, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) tersebut enggan memberi detail terkait pem­bayaran rapel Tukin dosen periode 2020 hingga 2024.

Dia akan fokus pada penyele­saian pembayaran Tukin untuk tahun ini yang terhitung sejak Januari terlebih dulu.

“Jadi, yang 2025 ini akan kami proses. Nanti yang lain-lainnya ke depan itu seperti apa, tentu kami tentukan. Tapi saya fokus dulu ke 2025 ya,” tuturnya.

Baca juga : Indonesia Airlines Ramaikan Medsos

Adapun, nominal anggaran untuk Tukin dosen ASN pada 2025 masih sama dengan yang telah disetujui oleh Badan Anggaran DPR dan Kementerian Keuangan, yakni Rp 2,5 triliun.

Brian menekankan pentingnya pertemuan rutin untuk mendengarkan masukan dari dosen ASN.

“Masukan dari dosen dan ASN sangat berharga bagi kami untuk melakukan perbaikan,” ucapnya.

Perwakilan Adaksi dari Per­guruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) Esther Sanda Manapa berharap, pembayaran Tukin tahun ini dapat dilakukan lebih awal. Adaksi meminta pembayaran Tukin bisa dilakukan bersamaan dengan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).

Baca juga : Demokrat-PPP Pecah Kongsi

“Pencairan Tukin sekaligus THR tidak ada kata penolakan. Semoga itu berhasil,” harap Esther.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.