Ikuti Arahan Prabowo, Wamen Christina: KemenP2MI Siap Lindungi Pekerja Migran

RM.id  Rakyat Merdeka - Pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal pentingnya mewujudkan keselamatan rakyat langsung direspons Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI). Wakil Menteri P2MI Christina Aryani menegaskan, negara akan tetap hadir melindungi para pekerja migran, bahkan yang statusnya tidak prosedural sekalipun.

"Pelayanan yang kami berikan ini sejalan dengan pesan Presiden Prabowo soal keselamatan rakyat, seperti yang disampaikan beliau dalam pertemuan dengan pimpinan media nasional," ujar Christina di Jakarta, Kamis (10/4/2025).

Seperti diketahui, Presiden Prabowo berdialog dengan tujuh jurnalis nasional di Hambalang, Jawa Barat, Minggu (6/4). Dalam pertemuan itu, Presiden menyoroti sejumlah isu strategis, termasuk soal keselamatan warga negara, tak terkecuali mereka yang berada di luar negeri.

Baca juga : Tiba Di Ankara, Prabowo Disambut Hangat Presiden Erdogan Saat Turun Dari Pesawat

Christina mengingatkan, para pekerja migran Indonesia (PMI), baik yang prosedural maupun non-prosedural, tidak perlu ragu meminta bantuan jika menghadapi persoalan di negara penempatan. “Silakan datang ke KBRI terdekat. Bisa juga menghubungi call center KemenP2MI di nomor 0-800-1000 (dalam negeri) atau +622129244800 (luar negeri),” jelas politisi Golkar itu.

Selain itu, KemenP2MI juga membuka akses melalui situs siskop2mi.bp2mi.go.id, WhatsApp di nomor 0811-8080-141, serta kantor BP3MI dan P4MI di berbagai daerah.

Christina menyebut, banyak persoalan yang menimpa para PMI, mulai dari gaji tidak dibayar hingga kontrak kerja yang tak sesuai perjanjian. Di sisi lain, ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur iklan lowongan kerja dengan iming-iming gaji besar di negara-negara yang belum punya perjanjian kerja sama penempatan dengan Indonesia, seperti Thailand, Myanmar, dan Kamboja.

Baca juga : RI Ditekan Tarif AS, Prabowo Umumkan Sikap Resmi Pemerintah Besok

“Negara-negara itu rawan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Ini terus kami sosialisasikan terutama ke sekolah-sekolah vokasi,” katanya.

Salah satu contoh kasus yang tengah ditangani adalah dugaan TPPO terhadap Saleh Darmawan (24), warga Bekasi yang diduga jadi korban sindikat perdagangan orang lintas negara.

KemenP2MI, lanjut Christina, terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menangani kasus-kasus penempatan ilegal ini. Ia berharap, tak ada lagi warga Indonesia yang jadi korban. “Ini semua sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo dalam menjaga keselamatan rakyatnya, di mana pun mereka berada,” pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.