Di Muskomwil I Apeksi 2025, Bima Arya Ajak Pemda Perkuat Kolaborasi Nasional

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya sinergi antar-Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mendukung program-program strategis Pemerintah Pusat. 

Hal ini disampaikan Bima dalam Musyawarah Komisariat Wilayah (Muskomwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2025 yang berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar), Selasa (29/4/2025).

Menurutnya, APEKSI merupakan wadah yang kuat dalam membangun kolaborasi antardaerah, sekaligus menjadi ruang berkumpul yang memupuk semangat kebersamaan. 

Baca juga : Unika Atma Jaya Gandeng SPIL Perkuat Inovasi Bidang Logistik

Ia menambahkan, Indonesia saat ini sedang menghadapi era dan tantangan baru untuk menjadi negara maju. Salah satunya, adalah membawa Indonesia keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah (middle income trap).

“Cita-cita besar Bapak Presiden adalah membawa Indonesia keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah,” katanya.

Ia menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto secara konsisten mengingatkan pentingnya lompatan besar untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Untuk itu, dibutuhkan modal besar, salah satunya melalui efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tanpa mengabaikan pelayanan dasar masyarakat.

Baca juga : Asik, Mulai April 2025, Pelajar Pemegang KJP Gratis Masuk Ancol

Wamen dari PAN ini juga menyebutkan beberapa program prioritas pemerintah yang tengah berjalan, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pemeriksaan kesehatan gratis, serta penguatan koperasi desa dan kelurahan melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program-program ini akan berhasil jika didukung melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.

“Saya ditugaskan oleh Pak Menteri (Menteri Dalam Negeri) untuk bersama-sama melakukan sinkronisasi, sinergi, dan akselerasi [program-program pemerintah],” ujarnya.

Ia juga menekankan, kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah saat ini bukan dimaksudkan untuk mengurangi kualitas pelayanan masyarakat, melainkan untuk mengalokasikan anggaran secara lebih bijak. Misalnya, anggaran perjalanan dinas dapat dialihkan untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Hal ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan kemandirian fiskal.

Baca juga : Implementasi DHE, Bank Mandiri Optimalkan Kopra Perkuat Likuiditas Nasional

“Efisiensi adalah untuk kemandirian fiskal,” tandasnya.
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.