1.000 Kampung Merah Putih, Agar Nelayan Naik Kelas

 Sebelumnya 
Tantangan utama konser­vasi adalah sampah plastik. Apakah ada upaya dari pemerintah untuk mengurangi sampah plastik?

Sejak era Pak Jokowi hingga sekarang bersama Pak Prabowo, kita bentuk Satgas Sampah Laut, khususnya plastik. Kita lakukan edukasi dan ajak pelaku usaha. Terutama kapal-kapal penang­kap ikan, untuk bertanggung jawab atas logistik plastik yang mereka bawa ke laut. Kalau saat kembali ke darat jumlahnya plastik berkurang, mereka dike­nai denda.

Selain itu, kita juga ajak ne­layan tradisional menangkap plastik satu hari dalam setahun. Mereka melaut bukan untuk menangkap ikan, tapi plastik. Plastik itu kita beli, harganya setara harga ikan. Jadi kalau mereka dapat 1 kg plastik, kita bayar setara 1 kg ikan.

Program ini sudah berjalan sejak 2022, dan kita berhasil mengurangi ribuan ton sampah plastik di laut. Harapan saya, dalam 5–10 tahun ke depan, laut Indonesia bisa benar-benar bebas dari sampah plastik. Karena kalau sudah berubah jadi mikroplastik, itu sangat berbahaya bagi umat manusia.

Bagaimana rencana pemerintah untuk mengelola lim­bah plastik di laut?

Baca juga : Begini Cara Anak Muda Mengkomunikasikan Geothermal

Saat ini, pengelolaan limbah plastik di laut masih dilakukan manual. Ke depan, kita mem­bangun sistem pengelolaan data kelautan atau Ocean Big Data. Kita bisa mendeteksi secara akurat dari mana sumber plastik yang mengalir ke laut.

Dari studi yang dilakukan oleh Western Australian Uni­versity di Perth, plastik yang masuk ke laut Indonesia ti­dak hanya berasal dari dalam negeri. Ada juga yang berasal dari Bangladesh dan negara lain. Plastik itu terbawa arus dan sampai ke laut kita.

Oleh karena itu, kita juga mendorong agar isu ini menjadi perhatian global. Kita ingin negara-negara lain sadar dan bertanggung jawab.

Bagaimana Indonesia menunjukkan komitmennya ter­hadap konservasi laut?

Kita punya lima pilar eko­nomi biru. Salah satunya pembangunan kawasan konservasi. Targetnya, pada 2045 nanti, 30 persen wilayah laut Indonesia menjadi kawasan konservasi. Artinya, di wilayah itu tidak boleh disentuh: tidak boleh ada kapal melintas, tidak bo­leh ada penangkapan ikan. Ini kontribusi Indonesia terhadap perubahan iklim global. Meski kita tidak bisa mengontrol per­tumbuhan penduduk dunia, paling tidak kita sudah menun­jukkan komitmen. Kalau ini berhasil, kontribusi Indonesia akan sangat besar.

Baca juga : Bonnie Triyana: Mereka Menolak Istilah Sejarah Resmi

Bagaimana langkah yang diambil pemerintah untuk memperbaiki metode penang­kapan ikan agar lebih ramah lingkungan?

Eropa menganggap metode penangkapan ikan kita tidak ramah lingkungan. Karena itu, kita perlu memperbaiki cara tangkap, salah satunya melalui modernisasi kapal. Presiden Prabowo telah menginstruk­sikan agar ada 1.000 kapal tangkap modern berbahan besi, kapasitas 30–60 GT. Kapal ini nantinya diberikan kepada koperasi Merah Putih. Nelayan-nelayan kecil pengguna kapal 1–2 GT digabung dalam ko­perasi dan naik kelas, meng­gunakan kapal besar. Mereka membentuk korporasi nelayan yang bersih dan edukatif. Ini adalah kerja besar. Targetnya, dari 1.000 kapal akan muncul 1.000 koperasi sebagai inisiatif awal. Jika koperasi berkembang, mereka bisa mandiri.

Presiden juga memberi perha­tian pada budidaya perikanan. Salah satunya adalah pembangunan 1.000 Kampung Ne­layan Merah Putih. Konsepnya, koperasi Merah Putih menangani usaha, sementara pemerintah menyediakan sarana produksi seperti dermaga, cold storage, pabrik es, SPBU, bengkel, toko logistik, hingga gedung kuliner.

Era Pak Jokowi ada pro­gram Kalamo (Kampung Ne­layan Modern). Apakah ini akan dilanjutkan menjadi program Kampung Nelayan Merah Putih?

Model (Kalamo) sudah diuji coba di akhir 2023 dan terbukti berhasil. Jadi ikan hasil tang­kapan disimpan di cold storage dan dikirim dengan kontainer. Kualitasnya meningkat drastis dibanding sebelumnya yang hanya pakai kulkas. Konsep Kampung Nelayan Merah Pu­tih merupakan pengembangan dari Kampung Nelayan Modern (Kalamo). Namun, diselaraskan dengan koperasi Merah Putih.

Baca juga : La Tinro La Tunrung: Kalau Ada Yang Salah, Diperbaiki Dan Diluruskan

Targetnya, dalam dua ta­hun, 1.100 kampung selesai dibangun. Jadi sekitar 500-an kampung per tahun secara para­lel. Ini memang proyek radikal, tapi penting mengangkat derajat nelayan dan mengurangi ke­miskinan. Bila berhasil, produk­tivitas mereka melonjak.

Selain itu, akan dibangun kawasan budidaya udang super modern seluas 2.000 hektar di Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Lokasi ini di­pilih karena airnya bersih dan belum ada aktivitas nelayan tradisional, sehingga bisa mulai dari nol. Budidaya akan dikelola BUMN, sementara masyarakat bekerja di dalamnya. Ini di­harapkan meningkatkan ekspor udang yang saat ini masih seki­tar 2 miliar dolar per tahun, dengan produksi hanya 0,6 ton per hektar.

Selanjutnya, kita juga akan merevitalisasi tambak udang windu di Pantura yang dulu jaya pada era 30–40 tahun lalu. Total luas tambak yang rusak sekitar 78.000 hektar. Contoh yang sudah dilakukan ada di Karawang, dengan mengubah tambak lama menjadi budidaya nila salin. Hasilnya sekitar 1,5 juta ton, dan jika dikembangkan dengan investasi sekitar Rp 26 triliun, Indonesia bisa menjadi produsen utama tilapia.

Budidaya ini sangat modern dan higienis. Tidak ada amonia, mikroplastik, atau logam berat. Di dunia, budidaya tilapia kita bisa jadi yang terbaik. Di Jawa Tengah bagian utara, juga ada potensi 15.000 hektar untuk budidaya. Kita sedang mengkaji komoditas yang paling cocok, mungkin bandeng atau lainnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.