Dark/Light Mode

Wawancara Khusus Dengan Menteri Kelautan Dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono

1.000 Kampung Merah Putih, Agar Nelayan Naik Kelas

Rabu, 21 Mei 2025 08:05 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Sakti Wahyu Trenggono di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin (19/5/25). (Foto: Khairizal Anwar/RM)
Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Sakti Wahyu Trenggono di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin (19/5/25). (Foto: Khairizal Anwar/RM)

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Prabowo Subianto punya perhatian besar pada nelayan kecil yang taraf hidupnya masih miskin. Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono menyiapkan sejumlah program andalan. Salah satunya membangun 1.000 Kampung Nelayan Merah Putih di seluruh Indonesia. “Ini proyek radikal, tapi penting untuk mengangkat derajat nelayan dan mengentaskan kemiskinan,” tegas Trenggono, dalam wawancara eksklusif dengan Rakyat Merdeka di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (19/5/2025).

Kampung Nelayan Merah Putih adalah kawasan terpadu. Ada cold storage, pabrik es, dermaga, SPBU, sampai pusat kuliner. Roda bisnisnya nanti digerakkan melalui Koperasi Merah Putih.

Koperasi nanti juga akan membiayai kapal-kapal besar ukuran 30 GT sampai 60 GT untuk para nelayan. Sehingga hasil tangkapan atau produktifi­tasnya akan meningkat.

Wawancara berlangsung sekitar 1 jam. Tim Rakyat Merdeka yang hadir yaitu Kiki Iswara Darmayana (CEO Rakyat Merdeka Group), Ratna Susilowati (Direktur Pemberitaan), Kartika Sari (Wakil Pemimpin Redaksi Koran Rakyat Merdeka), Firsty Hestyarini (Pe­mimpin Redaksi RM Digital), Bambang Trismawan (Redaktur Eksekutif) dan Khairizal Anwar (Jurnalis Foto/Video).

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (tengah) saat melakukan sesi wawancara bersama Direktur Utama Rakyat Merdeka Kiki Iswara (kiri) dan Direktur Pemberitaan Rakyat Merdeka Ratna Susilowati di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin (19/5/2025). (Foto: Khairizal Anwar/RM)

Berikut petikan selengkapnya.

Di pemerintahan Presiden Prabowo, Bapak kembali menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan. Bagaimana prioritas program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di pemerintahan yang baru ini? Apakah melanjutkan program di era pemerintahan sebelumnya?

Baca juga : Begini Cara Anak Muda Mengkomunikasikan Geothermal

Saya, empat tahun sebelumnya dipercaya oleh Presiden Jokowi untuk memimpin KKP. Dalam kurun waktu itu, lahir beberapa kebijakan penting, seperti PP Nomor 11 Tahun 2023 tentang penataan penangkapan ikan, dan PP 26 Tahun 2023 terkait pengolahan hasil sedimentasi. Kami waktu itu banyak berdis­kusi dengan dunia internasional tentang bagaimana seharusnya laut dikelola. Laut ini penting. Selain sebagai sumber daya, di situ juga hidup masyarakat pesisir, para nelayan sejati. Saya menyebut “nelayan sejati” itu bukan pengusaha kapal atau yang sekadar kerja sama dengan ABK, tapi benar-benar nelayan kecil yang menggantungkan hidupnya dari laut.

Nah, kita sudah 79 tahun merdeka, sekarang masuk ta­hun ke-80, tapi masih banyak nelayan yang tergolong miskin. Kami bangun beberapa model budidaya. Yaitu udang, tilapia, rumput laut, hingga membangun kampung nelayan modern. Dari model-model program ini­lah, yang mungkin jadi dasar Presiden Prabowo meminta saya melanjutkan memimpin kementerian ini. Tentu dengan target yang sama, kita harus lebih kuat.

Bagaimana visi Bapak Presiden mengenai pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia? Dan apa prioritas pro­gramnya?

Presiden punya perhatian dalam perikanan tangkap dan kesejahteraan nelayan. Kita sudah punya lima roadmap kebijakan, hasil kajian tahun 2021–2024. Pertama, perluasan ruang konservasi laut hingga 30 persen wilayah Indonesia. Ini setara 97,5 juta hektare. Ruang ini berfungsi sebagai produ­sen oksigen, tempat pemijahan alami biota laut, dan penyerap karbon.

Daya serap karbon laut itu lima kali lebih tinggi dari hutan. Jadi, kalau laut kita sehat, udara bisa kita hirup, tumbuhan bisa tumbuh. Tapi karena tekanan ekonomi, banyak yang abai terhadap laut. Target konser­vasi laut, kalau tercapai, kar­bon yang diserap bisa 200 juta TCO2. Ini besar sekali. Bisa jadi penyelamat umat manusia.

Yang kedua, penangkapan ikan di laut harus terukur. Di negara maju, ada ikan tertentu dengan ukuran tertentu, dila­rang ditangkap. Kalau pun ter­tangkap harus dilepas kembali. Tujuannya supaya ikannya bisa hidup berkembang, membesar. Kita juga mulai terapkan aturan ini, termasuk penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan.

Baca juga : Bonnie Triyana: Mereka Menolak Istilah Sejarah Resmi

Yang ketiga, peningkatan budidaya. Ada beberapa komo­ditas strategis: udang, tilapia, rumput laut, kepiting, lobster, dan ikan laut lainnya. Semua sedang kita kembangkan dengan model-model baru.

Keempat, pengawasan pulau-pulau kecil dan pesisir. Karena populasi manusia meningkat, tekanannya luar biasa terhadap ekosistem. Contohnya pari­wisata laut yang kadang abai lingkungan. Ini kita jaga betul.

Kelima, komitmen terhadap dunia untuk mengurangi sampah plastik. Laut kita ini penyum­bang sampah plastik nomor dua di dunia. Kalau tidak diberes­kan, ini jadi bencana global.

Mengenai konservasi laut. Apa upaya yang dilakukan KKP?

Saat ini, produksi kita di­dominasi perikanan tangkap. Ini tidak sustainable. Dunia, bahkan negara-negara besar seperti China sudah menerapkan penangkapan ikan yang terukur. Mereka tidak asal mengeruk laut.

Produksi kita rata-rata seka­rang 7,5 juta ton per tahun. Sementara berdasarkan ka­jian Komnas Kajiskan (Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan), dari para ahli IPB, UNDIP, Universitas Brawijaya, dan Unhas, populasi perikanan kita 12,5 juta ton. Dari jumlah itu, 80 persen boleh ditangkap.

Baca juga : La Tinro La Tunrung: Kalau Ada Yang Salah, Diperbaiki Dan Diluruskan

Tapi, di Indonesia, kalau bisa maksimal 50 persen saja di­tangkap, dengan seleksi ketat berdasarkan ukuran dan jenis ikan tertentu.

Penangkapan ikan di Indone­sia didominasi kapal kayu. Ini menjadi tantangan tersendiri, terutama di jalur Pantura. Banyak nelayan di sana sebetulnya pengusaha, bukan nelayan tradisional. Mereka beroperasi terus-menerus, 24 jam sehari, tanpa henti. Berbeda dengan wilayah timur yang lebih memahami musim dan alam. Nelayan di timur, hanya melaut dua kali dalam setahun, karena tahu kapan waktu terbaik me­laut, berdasarkan arah angin dan kondisi cuaca.

Nelayan yang saya sebut sebagai pengusaha ini perlu diedu­kasi. Kita harus pelan-pelan membentuk kesadaran agar mereka peduli terhadap keber­lanjutan. China bisa melakukan itu, berhenti melaut pada musim tertentu. Kita juga harus bisa.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.