Mendiktisaintek: Tidak Boleh Ada Pemotongan

 Sebelumnya 
“Proses seleksi mahasiswa KIP umumnya hanya melalui desk evaluation berdasarkan data administrasi seperti slip gaji dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), yang bisa memungkinkan pemalsuan data,” kata Rakhmat.

Dia mengritik kurangnya pengawasan pasca penerimaan KIP-Kuliah yang hanya meminta laporan nilai tanpa evaluasi atau kontrol lebih lanjut.

Baca juga : Beringin Soroti Potensi Investasi Sektor Vital

“Tidak ada mekanisme monitoring dan evaluasi yang rutin, seharusnya ada kontrol minimal setiap enam bulan sekali untuk menghindari penyalahgunaan bantuan,” jelasnya.

Untuk diketahui, KIP-Kuliah adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa yang terdaftar di perguruan tinggi dan berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi kurang mampu.

Baca juga : Siapkan Tiga Strategi, Kemenkes Fokus Beresin Kasus Malaria Di Papua

Program ini bertujuan memberikan akses pendidikan tinggi lebih luas dan mengurangi ketimpangan pendidikan di Indonesia.

Bantuan KIP-Kuliah berupa pembebasan biaya kuliah secara langsung serta bantuan biaya hidup yang ditetapkan berdasarkan indeks harga lokal masing-masing wilayah perguruan tinggi dalam lima klaster besaran.

Baca juga : Buntut Urusan Pokir, Bupati Dan Anggota DPRD Sidoarjo Tidak Harmonis

Mulai dari Rp 800 ribu, Rp 950 ribu, Rp 1.100.000, Rp 1.250.000 dan Rp 1.400.000 per bulan, yang dikirimkan ke rekening penerima KIP-Kuliah sebanyak satu kali per semester. KPJ

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 3, edisi Kamis, 19 Juni 2025 dengan judul "Soal Praktik Pungli Penyaluran Dana KIP-Kuliah Mendiktisaintek: Tidak Boleh Ada Pemotongan"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.