Di Forum Kedokteran, Menko PMK: Kita Butuh Spesialis Banyak & Cepat

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menekankan, pentingnya penerapan dual track system dalam pendidikan dokter spesialis untuk menjawab kebutuhan tenaga medis yang mendesak di Indonesia.

Hal itu disampaikan Praktikno saat memberikan sambutan dalam acara 2nd International Conference on Advancing Post Graduate Medical Education 2025 di Hotel Raffles Jakarta, pada Rabu (27/8/2025).

"Kita membutuhkan lebih banyak dokter, kita butuh mereka secepatnya. Butuh banyak, butuh secepatnya, dan butuh para dokter ada di mana-mana,” tegasnya.

Pratikno menyebut kekurangan tenaga kesehatan di Indonesia masih sangat besar.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, Indonesia membutuhkan tambahan sekitar 70.000 dokter spesialis pada tahun 2032.

Pratikno juga menekankan bahwa ketimpangan geografis juga menjadi masalah serius.

"Ini lebih dari sekedar ketimpangan, tetapi kita belum mampu memenuhi janji kita, janji konstitusional untuk memberikan pelayanan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kita harus bertindak cepat dengan cara-cara yang extraordinary, tidak dengan biasa-biasa saja karena masalah yang kita hadapi luar biasa,” ujarnya.

Baca juga : Prabowo Cium Bendera Merah Putih Sebelum Diserahkan Ke Paskibraka

Menko PMK mendorong agar percepatan pemenuhan dokter spesialis dilakukan melalui dual track system dengan model university-based dan hospital-based. Menurutnya, kedua jalur ini bukanlah kompetisi, melainkan harus saling melengkapi.

"Antara university based dan hospital-based untuk pendidikan spesialis ini bukan kompetisi, tetapi adalah komplementaritas. Bukan saling berkompetisi, tetapi saling mengisi. Bukan pembagian kapasitas, tetapi perkalian kapasitas,” jelasnya.

Pratikno menekankan bahwa PPDS cepat harus berjalan dengan dua jalur: university-based (Kemdiktisaintek) dan hospital-based (Kemenkes). Tujuannya agar jumlah dokter spesialis bisa dipenuhi lebih banyak, lebih cepat, dan dapat hadir di seluruh wilayah.

Ia juga menegaskan, bahwa pendidikan dokter umum dan dokter gigi tetap dilaksanakan melalui university based. Sementara untuk PPDS, jalur hospital based akan memperkuat ketelitian akademik dan riset, sekaligus memberi ruang pelatihan praktis berbasis rumah sakit.

Selain itu, keberhasilan dual track system harus ditopang tiga hal utama: sinergitas manajemen dengan pola pikir complementary, standarisasi akreditasi untuk menjamin mutu layanan medis, serta kebijakan distribusi dokter yang dirancang bersama agar mampu mengakhiri ketimpangan pelayanan kesehatan antarwilayah.

Pratikno menambahkan, standarisasi di kedua jalur pendidikan tidak bisa ditawar. Harus ada joint standardization agar kualitas lulusan tetap setara, baik dari jalur universitas maupun rumah sakit.

Lebih jauh, Pratikno menekankan pemanfaatan teknologi sebagai bagian dari ekosistem kesehatan yang tidak boleh ditinggalkan.

Baca juga : Bertemu Gubernur Pram, Menteri PKP Bahas Sosialisasi KUR Perumahan Di Jakarta

Menurutnya, pemanfaatan teknologi harus menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas dalam pelayanan kesehatan yang merata.

"Kita harus memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan, dan kualitas daya jangkau, jadi dokter bisa hadir di mana mana tidak hanya secara fisik, tetapi juga hadir melalui bantuan teknologi,” tuturnya.

Menko PMK juga menekankan pentingnya mengakhiri ketimpangan geografis. Untuk itu, Pemerintah menyiapkan paket pendidikan khusus di daerah terpencil serta insentif menarik, baik bagi dokter spesialis yang telah bertugas maupun dokter-dokter baru yang sedang menjalani pendidikan.

Lebih lanjut, ia menyoroti potensi ekonomi dari percepatan pemenuhan dokter spesialis.

Menurutnya, sektor kesehatan dapat menjadi pengungkit ekonomi nasional melalui health tourism, mengingat kenaikan pertumbuhan belanja kesehatan masyarakat lebih tinggi dibandingkan PDB. Oleh karena itu, sistem pendidikan dokter harus memberi dampak nyata tidak hanya bagi layanan kesehatan, tetapi juga bagi pertumbuhan ekonomi.

Sebagai bentuk nyata sinergitas, dalam forum tersebut juga dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat pemerataan layanan kesehatan.

Kesepakatan ini menjadi komitmen bersama dalam memperluas akses tenaga medis di seluruh wilayah Indonesia.

Baca juga : Wagub Rano: Keterbatasan Fisik Jadi Nilai Tambah Sebuah Karya Seni

Pratikno menegaskan, kolaborasi erat dengan pemerintah daerah sangat penting. Pemda harus menjadi mitra kunci dalam mendukung distribusi dokter, penyediaan fasilitas, hingga keberlanjutan insentif agar pemerataan layanan kesehatan benar-benar tercapai.

Ia berharap pendidikan kedokteran ke depan tidak hanya menghasilkan dokter, tetapi juga pemimpin, inovator, bahkan wirausahawan medis yang dapat memberi dampak luas bagi masyarakat.

"Mimpi besar tadi tidak bisa jalan kalau tidak ada kolaborasi. Kalau kita bersatu kita menemukan kekuatan, dengan kolaborasi kita menemukan solusi. Waktunya sekarang, kita mulai sekarang, secepat-cepatnya karena kita butuh banyak, kita butuh sekarang, kita butuh dimana-mana,” pungkasnya.

Turut hadir dalam agenda tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, President and CEO ACGME International James A. Arrighi, Staf Khusus Menpan RB Bidang Politik, Pemerintahan, dan Isu Keamanan Nasional Donny Adityawarman, serta kepala daerah dari berbagai wilayah.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.