Dari Ribuan Ponpes, Cuma 50 Yang Mengantongi IMB

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Prabowo Subianto tak mau tragedi ambruknya bangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, terulang. Kepala Negara langsung memerintahkan jajarannya mendata dan memeriksa konstruksi seluruh ponpes di Indonesia. Hasilnya, dari ribuan ponpes cuma 50 yang tercatat memiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan).

Fakta tersebut diungkap Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. Kondisi ini sangat menghawatirkan karena rawan menimbulkan risiko keselamatan bagi ribuan santri.

“Sangat perlu adanya PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) untuk setiap ponpes,” kata Dody dalam keterangannya, Senin (6/10/2025). PBG sebelumnya dikenal sebagai IMB.

Baca juga : Transparansi Dan Akurasi Data Bikin Investasi Sehat

Politisi Partai Demokrat itu mengatakan, kepemilikan PBG menjadi hal krusial untuk menjamin keamanan dan kelayakan bangunan. Terutama setelah insiden robohnya bangunan ponpes di Situbondo, Jawa Timur.

Dody menegaskan, seluruh ponpes wajib memiliki PBG, baik untuk pembangunan baru, renovasi, maupun perawatan bangunan.

“Harusnya semua pesantren punya PBG. Nanti kita koordinasi dengan Kemendagri dan Kemenag,” ujarnya.

Baca juga : Satu Ditahan KPK, Satu Diduga Narkoba

Saat ini, lanjut Dody, Pemerintah masih fokus pada penanganan tanggap darurat di Sidoarjo. Setelah kondisi stabil, pihaknya akan berkoordinasi dengan Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk melakukan sosialisasi pentingnya PBG dan sertifikasi laik fungsi bagi seluruh ponpes.

“Kalau sudah selesai, kita akan duduk bersama. Mensosialisasikan kepada Pemda dan seluruh ponpes perlunya PBG dan sertifikasi laik bangunan,” tegasnya.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan, Pemerintah akan menindak tegas ponpes yang tidak memiliki izin bangunan resmi.

Baca juga : PAN: Bagus, Perlu Diperluas Ke Presiden Sebelumnya...

AHY menilai, kejadian robohnya bangunan ponpes harus menjadi pelajaran penting agar standar keamanan dan kelayakan bangunan dipatuhi secara ketat.

“Ke depan, kami akan menertibkan bangunan-bangunan infrastruktur, baik sekolah, ponpes, rumah sakit, dan semua fasilitas publik agar memiliki kekuatan dan aman,” kata AHY.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.