Kemlu RI Dan Bappenas Dorong Sinergi Diplomasi Dalam Pembangunan Nasional

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mendorong sinergi antara diplomasi luar negeri dan perencanaan pembangunan nasional. Hal ini mengemuka dalam Forum Debriefing Kepala Perwakilan RI yang digelar di Ruang Nusantara, Kemlu RI, Jakarta, Senin (13/10/2025).

Wakil Menteri PPN/Bappenas, Dubes Febrian A. Ruddyard, yang hadir sebagai narasumber utama, menekankan pentingnya menjadikan kerja sama luar negeri sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional. Menurutnya, peran aktif perwakilan RI di luar negeri seperti Kedutaan Besar (KBRI) dan Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) perlu diperkuat agar dapat memberi masukan strategis berbasis realita dan kebutuhan mitra di negara akreditasi.

“Kita perlu format baru seperti Strategic Policy Brief antara PTRI New York, PTRI Jenewa, dan jajaran di Jakarta. BSKLN bisa menjadi simpul koordinasi untuk mengintegrasikan masukan antarperwakilan,” kata Dubes Febrian.

Dalam forum bertema Upaya Peningkatan Kepemimpinan Indonesia di Tingkat Global itu, dia juga menggarisbawahi tantangan diplomasi multilateral, termasuk minimnya dukungan riset dan data analisis kebijakan bagi para diplomat Indonesia.

Baca juga : Kemendiktisaintek Dorong Fisika Kuantum Masuk Kurikulum Nasional

 “Negara lain sudah punya normative intelligence unit. Kita juga harus punya agar diplomat kita tidak berjuang sendiri tanpa dukungan basis data dan analisis yang kuat,” ujarnya.

Tantangan Global dan Peran Indonesia

Forum ini juga menghadirkan Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana, sebagai pembahas. Ia menilai bahwa kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam isu Palestina, seperti gencatan senjata di Gaza, menunjukkan Indonesia makin diperhitungkan dalam kancah global.

Namun, menurutnya, untuk menjaga keberlanjutan kepemimpinan Indonesia di forum internasional, diperlukan penguatan sumber daya diplomat muda yang mampu menyampaikan narasi Indonesia secara tepat dan bisa diterima  dunia.

“Kita tidak bisa hanya bergantung pada Duta Besar. Kita perlu diplomat muda yang paham konteks global dan bisa menerjemahkan nilai-nilai Indonesia dalam bahasa internasional,” ujarnya.

Baca juga : Polda Metro Gelar Seminar Urban Farming, Dukung Ketahanan Pangan Nasional

Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN) Kemlu RI, Muhammad Takdir, yang bertindak sebagai moderator, menilai usulan pembentukan, Normative Intelligence Unit sangat penting agar kebijakan luar negeri Indonesia lebih terukur dan sinkron dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

“Selama ini, narasi dan kebijakan luar negeri kita jarang yang merujuk langsung pada desain besar pembangunan nasional,” kata Takdir

Evaluasi Sekaligus Rekomendasi Strategis

Kepala Pusat Strategi Kebijakan Multilateral Kemlu, Masni Eriza, menjelaskan bahwa forum ini merupakan ruang refleksi dan evaluasi strategis bagi para kepala perwakilan RI setelah menyelesaikan tugas diplomatiknya. Selain menjadi forum pertanggungjawaban, acara ini juga menjadi ajang berbagi pembelajaran dan penyampaian rekomendasi kebijakan.

 “Multilateralisme tengah menghadapi tantangan besar. Diplomasi Indonesia harus lebih adaptif, inklusif, dan berakar kuat pada kepentingan nasional,” ujarnya.

Baca juga : Pertamina Dorong Transisi Energi Melalui Inovasi Bahan Bakar Ramah Lingkungan

Forum ini dihadiri sekitar 100 peserta yang terdiri dari akademisi, mahasiswa, pengamat, serta kalangan internal Kemlu dan media. Diskusi berlangsung dinamis dan menyoroti pentingnya kolaborasi lintas kementerian/lembaga dalam menjaga kepemimpinan Indonesia di tengah dunia yang semakin terpolarisasi.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.