Kemenko PMK Berbenah Menuju Smart Ministry

RM.id  Rakyat Merdeka - Transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan keniscayaan bagi birokrasi modern. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan, aparatur negara harus segera mengadopsi teknologi dan kecerdasan artifisial (Artificial intelligence/AI) agar mampu bekerja lebih efisien, efektif dan produktif.

Hal itu disampaikan Pratikno dalam kegiatan “Pembelajaran Kepemimpinan Digital Berbasis Kecerdasan Artifisial: Menuju Kemenko PMK sebagai Smart Ministry”, yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai 14, Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Baca juga : Perlu Akademi Atlet Untuk Cetak Talenta Kelas Dunia

“Kita tidak bisa lagi menunda. Tantangannya bukan pada perlu atau tidaknya mengadopsi teknologi, melainkan bagaimana kita mengadopsinya dengan cepat, efektif, efisien dan produktif,” ujar Pratikno dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/10/2025).

Mantan Menteri Sekretaris Negara itu menjelaskan, transformasi digital tidak sekadar modernisasi sistem kerja, tetapi juga perubahan cara berpikir dan budaya organisasi di seluruh level pimpinan birokrasi. Dia menganalogikan peran kecerdasan artifisial layaknya pesawat terbang, memiliki risiko tetapi memberi kecepatan dan efisiensi luar biasa dalam mencapai tujuan.

Baca juga : Idrus Launching Tiga Buku, Ada Benang Kuning Antara Prabowo Dan Partai Golkar

“Memang ada risikonya, tapi terkadang kita tidak punya pilihan lain selain menggunakannya. Kalau mau jalan kaki, belum sampai tujuan sudah pensiun,” katanya, disambut tawa para peserta.

Menurutnya, tantangan terbesar bukan pada teknologi, melainkan cara mengelola dan memitigasi risikonya. Karena itu, dia mendorong penerapan prinsip Bijak dan Cerdas Ber-AI dalam setiap kebijakan publik.

Baca juga : Polemik PAW Anggota DPRD, KPU Minta Klarifikasi DPD Golkar Maluku

Mantan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) itu mencontohkan, penerapan AI dapat membantu pemerintah menangani isu kompleks seperti stunting dan Tuberkulosis (TBC) yang melibatkan lebih dari 20 kementerian dan lembaga. Meski begitu, diperlukan sistem navigasi cerdas agar kebijakan lintas sektor dapat dijalankan secara presisi, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga intervensi lapangan.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.