Gelar Rakorendal 2025, Menko Polkam–Mendagri Sinergi Kelola Perbatasan

RM.id  Rakyat Merdeka - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menggelar Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian (Rakorendal) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025 pada Selasa (18/11/2025). Forum strategis ini mempertemukan para pemangku kepentingan nasional dan daerah untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan perbatasan dalam periode RPJMN 2025-2029.

Rakorendal 2025 dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ketua Pengarah dan Kepala BNPP ini menegaskan pentingnya tata kelola perbatasan yang terencana, kolaboratif, berorientasi pada peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

Menko Polkam Djamari Chaniago menyampaikan tiga pesan kunci terkait penguatan pengelolaan kawasan perbatasan.

"Seluruh program pembangunan perbatasan harus dikoordinasikan secara terpadu agar efektif memperkuat kedaulatan, meningkatkan kesejahteraan, dan menjadikan kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan bangsa,” kata Djamari. 

Baca juga : Gelar Career Day 2025, ITPLN Pastikan Lulusan Teknik & Energi Tak Tergantikan AI

Ia menekankan agar seluruh kementerian/lembaga menyusun program berdasarkan Rencana Induk (Renduk) BWNKP. Djamari juga meminta pemerintah daerah terus memastikan pemerataan pembangunan di kawasan perbatasan.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menegaskan tiga mandat utama BNPP. Pertama, percepatan penyelesaian batas negara, baik darat maupun laut, termasuk sejumlah titik krusial seperti di Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, wilayah Oecusse di Timor Leste, serta segmen di Pulau Sebatik.

“Komunikasi dengan otoritas negara tetangga terus kami bangun agar penyelesaian batas dapat dilakukan secara tuntas,” jelasnya.

Mandat kedua adalah penguatan pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Menurut Tito, kualitas PLBN Indonesia kini jauh lebih baik dibandingkan negara tetangga. Ia juga mengungkapkan rencana penambahan 11 PLBN baru yang diharapkan dapat segera dituntaskan oleh Kementerian PUPR.

Baca juga : Nurul Arifin Apresiasi Langkah Menkomdigi Kolaborasi Berantas Judol

“PLBN bukan hanya pintu gerbang negara. Di dalamnya terdapat unsur CIQS yang menjadi wajah pelayanan pemerintah,” tambahnya.

Diketahui, hingga saat ini BNPP telah menyelesaikan pembangunan dan pengoperasian 15 PLBN sebagai tindak lanjut Inpres Nomor 6/2015 dan Inpres Nomor 1/2019.

Mandat ketiga adalah mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di perbatasan. Pembangunan kawasan perbatasan diharapkan mampu meningkatkan produktivitas ekonomi, memperkuat kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjadi buffer zone yang mendukung sistem pertahanan negara.

“Ini tidak mudah, perlu kerja sama yang solid antara pusat dan daerah,” tegas Mendagri.

Baca juga : GWK Sukses Gelar Penjor Festival 2025, Rayakan Semangat Kebersamaan Bali

Sekretaris BNPP, Komjen Makhruzi turut menekankan bahwa kolaborasi antar-kementerian/lembaga menjadi fondasi keberhasilan pembangunan perbatasan. "Sinergi adalah kata kunci. Tanpa keselarasan langkah, pembangunan perbatasan tidak akan mencapai hasil optimal,” ujarnya.

Rakorendal 2025 dihadiri oleh 18 gubernur dari provinsi perbatasan, para bupati/wali kota perbatasan, kepala Bappeda, dan pimpinan perangkat daerah terkait. BNPP menargetkan pembangunan kawasan perbatasan pada 18 provinsi, 74 kabupaten/kota, 22 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), dan 204 kecamatan prioritas selama periode RPJMN 2025-2029.

Dengan penguatan sinergi lintas sektor, BNPP optimistis pengelolaan perbatasan Indonesia ke depan akan semakin tangguh, berdaulat, dan mampu menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi di wilayah terluar negara.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.