FLPP Tembus 259.841 Rumah, BP Tapera Siap Rangkul 43 Bank pada 2026

RM.id  Rakyat Merdeka - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatatkan kinerja solid menjelang akhir 2025. BP Tapera menorehkan rekor realisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) KPR Sejahtera bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tertinggi sepanjang sejarah sejak program ini diluncurkan pada 2010.

Hingga 18 Desember 2025, penyaluran dana FLPP mencapai 259.841 unit rumah atau senilai Rp 32,28 triliun. Dana tersebut disalurkan melalui 39 bank penyalur, bekerja sama dengan 22 asosiasi perumahan, melibatkan 7.977 pengembang yang membangun 12.931 kawasan perumahan.

Penyaluran FLPP disebar di 33 Provinsi dan 401 Kabupaten/Kota di Indonesia. Pada tahun 2022, penyaluran FLPP mencapai 226.000 unit rumah. Jumlah itu meningkat menjadi 229.000 unit pada 2023, sebelum mengalami penurunan pada 2024 menjadi 200.300 unit rumah.

"Data tersebut memperlihatkan bahwa KPR Sejahtera FLPP sangat diminati masyarakat dan telah tersebar di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, Kamis (18/12/2025).

Dari sisi profil penerima, MBR peminat FLPP masih didominasi pekerja swasta sebanyak 191.875 orang dan wiraswasta 36.400 orang. Sementara itu, dari kalangan PNS tercatat 19.004 orang, TNI/Polri 5.092 orang, serta profesi lainnya 7.470 orang.

Tapera Bidik 43 Bank Tahun Depan

Sementara itu, pada akhir Desember 2025 BP Tapera akan melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan 43 bank penyalur FLPP untuk tahun 2026.

Baca juga : Gema Bangsa Jabar Siapkan Langkah Strategis Jelang Rapimnas 2026

Bank-bank tersebut antara lain BTN, BRI, BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Sinarmas (BSN), serta BPD Jawa Barat dan Banten.

Adapun 36 bank lainnya terdiri dari BJB Syariah, BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Timur, BPD Jawa Tengah Syariah, Bank Mega Syariah, BPD Sumsel Babel, BPD Sumsel Babel Syariah, Bank Jambi, BPD Kalimantan Selatan Syariah, BPD Sumatra Utara, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat Syariah (BPD Sulselbar Syariah), dan BPD Sulselbar.

Lalu, BPD Jawa Timur Syariah, BPD Riau Kepri Syariah, BPD Kalimantan Tengah, Bank Nagari, BPD Aceh, BPD NTB Syariah, BPD Kalimantan Barat, dan BPD Kalimantan Timur.

Selain itu, bank yang akan mengikuti PKS, di antaranya BPD Kalimantan Selatan, BPD NTT, BPD Sumatra Utara Syariah, BPD Kalimantan Barat Syariah, Bank Nagari Syariah, BPD Jambi Syariah, BPD DIY, BPD Sulawesi Tengah.

Kemudian, BPD Papua, BPD Bengkulu, Bank Nobu, Bank Artha Graha Internasional, BPD Sulawesi Tenggara, BPD Sulawesi Utara Gorontalo, Bank Jakarta, dan Bank Jakarta Syariah.

Heru menyampaikan, target penyaluran FLPP pada 2026 ditetapkan sebanyak 285.000 unit rumah dengan total kebutuhan dana Rp 37,1 triliun.

Baca juga : Prancis Vs Ukrainan, Ayam Jantan Siap Segel Tiket Piala Dunia 2026

Anggaran tersebut terdiri dari dana DIPA sebesar Rp 25,1 triliun, pengembalian pokok sebesar Rp 10,4 triliun yang digulirkan kembali, serta saldo awal tahun 2026 sebesar Rp 1,6 triliun.

"Sesuai Nota Keuangan 2026, Pemerintah juga mengalokasikan pencadangan pembiayaan investasi untuk mengantisipasi potensi penambahan target penyaluran FLPP hingga 350.000 unit rumah tahun depan," tegas Heru.

Di sisi lain, Heru mengapresiasi kinerja seluruh bank penyalur pada 2025 yang berhasil mencatatkan penyaluran FLPP tertinggi sepanjang sejarah.

"Kami berharap pada 2026 kinerja bank penyalur semakin baik sehingga semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat terbantu," ujarnya.

Hingga 18 Desember 2025, Bank BTN tercatat sebagai bank penyalur FLPP terbesar dengan realisasi 124.611 unit rumah subsidi.

Posisi kedua ditempati BTN Syariah dengan 54.825 unit, disusul BRI sebanyak 30.279 unit, BNI 13.499 unit, dan Bank Mandiri 10.591 unit. Selanjutnya, Bank Syariah Indonesia menyalurkan 3.992 unit, serta BPD Jawa Barat dan Banten 3.905 unit.

Baca juga : Penyaluran FLPP Tembus 213 Ribu Rumah, BP Tapera Genjot Target Akhir Tahun

"Saya berharap kinerja ini dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan agar target penyaluran FLPP 2026 dapat tercapai," tegasnya.

Dalam PKS mendatang, BP Tapera akan meningkatkan porsi penyaluran FLPP bagi sektor nonformal. Jika pada 2025 alokasi pembiayaan nonformal sebesar 10 persen untuk setiap bank, maka pada 2026 ditingkatkan menjadi 15 persen.

"Dengan peningkatan ini, kami berharap semakin banyak pekerja nonformal yang dapat menikmati pembiayaan KPR Sejahtera FLPP dan distribusinya semakin merata di seluruh Indonesia," pungkas Heru.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.