Menlu Sugiono: Batas Ekonomi-Keamanan Makin Kabur, Indonesia Harus Bisa Adaptasi

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menyoroti fakta semakin kaburnya batas antara ekonomi dan keamanan. Perdagangan, investasi, dan teknologi semakin sering digunakan sebagai instrumen geopolitik. Karena itu, menurutnya, Indonesia harus terus menguatkan diplomasi ekonomi, demi menjaga ketahanan dan kemandirian nasional.

"Weaponization of economic policies is a sign of our time today (politisasi kebijakan ekonomi adalah salah satu tanda zaman kita saat ini, Red)," kata Sugiono dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) di Kantor Kemlu RI, Rabu (14/1/2026).

Dalam kenyataan baru ini, lanjutnya, kekuatan ekonomi suatu negara tidak lagi semata diukur dari angka pertumbuhannya. Melainkan dari kemampuannya untuk bertahan dan beradaptasi. "Sebagai bagian dari komunitas internasional, Indonesia tidak kebal terhadap realitas ini," ujar Sugiono.

Diplomasi Ekonomi Adalah Inti 

Sugiono menjelaskan, berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, diplomasi ekonomi diarahkan untuk pertumbuhan dan juga ketahanan ekonomi nasional. "Dalam konteks ini, saya menegaskan bahwa diplomasi ekonomi menjadi inti diplomasi yang Indonesia lakukan," ujarnya.

Sugiono memaparkan, di tengah perlambatan ekonomi global dan economic coercion, Indonesia hadir dengan fondasi yang kokoh. Dengan angka pertumbuhan yang berada di di atas rata-rata dunia, inflasi yang terkendali, surplus perdagangan, dan tingkat realisasi investasi yang tetap tinggi.

Baca juga : Peringatan PD III Terhadap Kasus Venezuela, Indonesia Harus Waspada (Bagian I)

Fondasi ekonomi yang stabil ini memperkuat posisi Indonesia di panggung dunia dan juga menopang peran aktif Indonesia yang berkelanjutan. Untuk mempertahankan peran tersebut, Indonesia harus mampu mengamankan masa depannya sendiri. Di sinilah kemandirian ekonomi menjadi sesuatu yang krusial.

Untuk mengurangi kerentanan yang sistemik, Indonesia berkontribusi memperkuat financial inclusion, termasuk melalui mekanisme inovatif seperti QRIS.

"Berkat upaya diplomasi kita, QRIS telah memfasilitasi transaksi lintas batas di berbagai negara, seperti di Thailand, Malaysia, China, dan Jepang," tutur Sugiono. 

Kemlu Dukung Penuh Diplomasi Ekonomi 

Sugiono memastikan, Kemlu berkomitmen penuh untuk terus mendukung agenda-agenda diplomasi ekonomi. Dia membeberkan, sepanjang tahun 2025, Indonesia telah menyepakati 3 perjanjian kerja sama ekonomi dengan Kanada, Peru, dan Eurasian Economic Union.

"Kita juga akan menyelesaikan CEPA dengan Uni Eropa, Preferential Trade Agreement dengan Mauritius, dan memastikan implementasi upgrade ASEAN-China Free Trade Agreement 3.0 dan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement, serta mendorong kerja sama perdagangan dengan mitra-mitra baru di wilayah Afrika seperti Rwanda," terang Sugiono.

Baca juga : Tren Ekonomi dan Perpajakan Indonesia 2026 dan Dampaknya bagi Dunia Usaha

Menurutnya, diversifikasi mitra ini dilakukan dengan satu kesadaran untuk mengurangi risiko ketidakpastian atau de-risking dari gejolak dan perlambatan ekonomi yang dihadapi mitra-mitra tradisional. Seperti yang dilakukan Indonesia, saat bergabung dengan BRICS.

"Kita juga mendorong pengembangan industri nasional yang berkelas dunia, melalui investasi yang ditopang dengan ease of doing business," beber Sugiono.

Akhir 2025, Kemlu telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kementerian Perindustrian dan Himpunan Kawasan Industri.

Dengan kesepahaman ini, Sugiono berharap Perwakilan Republik Indonesia dapat lebih terarah dalam mengundang dan menarik arus investasi ke dalam negeri. Dan menjadi lebih efisien bagi para calon investor.

"Keseluruhannya merupakan bagian dari diplomasi ekonomi yang berorientasi pada value creation, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti yang sudah ditargetkan oleh Presiden Prabowo Subianto," tandas Sugiono.

Pembentukan Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi & Kerja Sama Pembangunan

Baca juga : IIBF: Jangan Salahkan Sawit Indonesia, Masalahnya di Tata Kelola

Sugiono menekankan perlunya strategi yang jelas dan dukungan institusional yang kuat, demi mewujudkan diplomasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi seperti yang ditargetkan Presiden. 

"Atas dasar inilah, saya menginisiasi pembentukan Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan, untuk menegaskan peran Kementerian Luar Negeri sebagai strategic enabler dan dalam melakukan de-bottlenecking berbagai isu ekonomi yang krusial," urai Sugiono. 

"Dengan demikian, diplomasi ekonomi Indonesia dapat menjadi aksi kolektif yang terukur dan terarah, dalam memperjuangkan kepentingan nasional," pungkasnya. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.