Lengkap, Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Sugiono Tahun 2026

 Sebelumnya 
Ibu dan Bapak yang saya hormati,

Sebagai Menteri Luar Negeri, saya mendengar langsung pertanyaan di banyak meja perundingan multilateral: ketika aturan sering dilanggar dan keputusan terlambat, apa manfaat multilateralisme bagi Indonesia?

Ini adalah sebuah pertanyaan yang sah. Dan Indonesia tidak menghindarinya. Kita semua melihat sendiri bagaimana multilateralisme hari ini berada di bawah ancaman serius. Bukan karena nilai dasarnya yang keliru, tetapi karena arsitekturnya tertinggal dari realitas geopolitik, ekonomi, dan keamanan yang bergerak jauh lebih cepat.

Dari pengamatan itu, menjadi jelas bahwa multilateralisme adalah instrumen strategis: untuk memperluas ruang bertindak di tengah menguatnya logika hard power dan memastikan survival tidak menjadi zero-sum game.

Indonesia tidak akan menggantungkan kepentingan nasional pada multilateralisme yang tidak bekerja. Namun Indonesia juga tidak akan menyerahkan masa depannya pada dunia tanpa aturan. Kita akan tetap berada di dalam sistem, sambil mendorong perubahan dari dalam.

Komitmen ini kita wujudkan secara konkret. Sepanjang tahun 2025, Indonesia mengikuti 10 pencalonan penting di berbagai organisasi internasional, dan seluruhnya berhasil kita menangkan. Ini bukan sekadar angka, tapi soal pengaruh dan dampak. Dan wujud kepercayaan kita terhadap prinsip-prinsip multilateralisme itu sendiri.

Mulai tahun 2026, Indonesia memegang berbagai peran kepemimpinan penting. Indonesia, melalui, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menjadi satu dari tiga negara anggota Dewan Auditor PBB periode 2026-2032, dan ini bertepatan dengan momentum reformasi PBB. Pada 8 Januari lalu, Indonesia resmi terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026, ini juga merupakan sebuah mandat yang akan kita jalankan secara imparsial, transparan dan konstruktif.

Baca juga : Pengamat: Pemerintah Serius Tangani Bencana Sumatera hingga Pencegahan

Di berbagai forum teknis, Indonesia juga memastikan kepentingan nasional diperhitungkan. Mulai dari standar keselamatan pelayaran di International Maritime Organization, hingga penguatan konektivitas pos dunia di Universal Postal Union, yang berdampak langsung pada UMKM dan e-commerce.

Dan saya mengucapkan terima kasih saya khususnya kepada Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir yang telah menggawangi, membina dan membimbing upaya-upaya diplomasi Indonesia di panggung multilateral.

Rule-setting adalah bukti multilateralisme dapat bekerja dan berdampak langsung bagi kehidupan kita. Dan Indonesia juga menyadari bahwa tantangan utama PBB hari ini adalah bagaimana memastikan reformasi di tubuhnya tidak sebatas wacana belaka.

Oleh karena itu, dalam momentum 80 tahun PBB, Indonesia secara aktif terlibat dalam berbagai inisiatif UN80. Arah yang kita dorong konkret: PBB harus lebih responsif, efisien, dan berdampak nyata di lapangan.

Atas dasar inilah, Indonesia kembali mencalonkan diri sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2029–2030. Hal ini kita lakukan bukan untuk prestise semata, tetapi untuk memastikan bahwa sistem tetap berfungsi, bahkan di tengah tekanan yang semakin besar. Dan sebuah upaya menunjukkan komitmen Indonesia untuk memperbaiki dan mereformasi institusi multilateral.

Kita juga menyadari satu hal penting. Bahwa di dunia yang multiplex, multilateralisme hari ini adalah sebuah ekosistem arena, yang bertahan karena diperkuat oleh berbagai platform. Ketahanan nasional dibangun dengan hadir secara konsisten di arena-arena itu, dengan prinsip yang jelas dan arah yang kita tentukan sendiri.

Karena itu, Indonesia aktif di BRICS, G20, APEC, OKI dan berbagai forum strategis lainnya. Bukan untuk memilih kubu, tetapi untuk menjembatani kepentingan dan memperluas ruang strategis bagi Indonesia. Because resilience is built through networks, not isolation.

Baca juga : Marc Marquez Comeback, Sinyal Kuat Persaingan Sengit MotoGP 2026

Keterlibatan Indonesia di BRICS dan proses menuju OECD tidaklah saling meniadakan. Keduanya mencerminkan satu pendekatan yang sama, yaitu strategic diversification yang konsisten dengan politik luar negeri bebas-aktif.

Pendekatan yang sama pula mendasari fokus Indonesia pada Keketuaan D-8 periode 2026-2027 dengan agenda yang lebih delivery-oriented: memperkuat perdagangan intra-D-8,ketahanan pangan dan energi, serta kerja sama ekonomi biru, sains, dan teknologi. Fokusnya jelas: jobs, growth, and resilience. Di tengah dunia transaksional, D-8 memberi ruang bagi the Global South untuk berkolaborasi dan membangun ketahanan bersama.

Cara pandang ini juga membentuk engagement Indonesia dengan dunia Islam. Bagi Indonesia, dunia Islam adalah mitra kunci yang perlu dikelola secara fokus, terencana dan lintas sektor. Pendekatan ini berangkat dari pengalaman Indonesia: negara dengan populasi Muslim terbesar, dengan rekam jejak moderasi yang sangat kuat.

Modalitas ini memberi Indonesia kredibilitas, sekaligus tanggung jawab untuk membentuk kerja sama dengan dunia Islam secara lebih substantif. Oleh karena itu saya juga mengucapkan terima kasih, kepada Wakil Menteri saya Bapak Doktor Anis Matta, yang secara khusus mengawaki diplomasi Indonesia dengan dunia Islam.

Ibu Retno, Pak Alwi, saya melaporkan saya punya 3 Wakil Menteri. Terus terang saja di momen-momen seperti ini kita bisa bertemu. Masing-masing beliau ada di mana-mana dengan urusan dan tanggung jawabnya masing-masing. Karena itu, Kementerian Luar Negeri kemudian, dengan langkah-langkah dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Bapak Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, menyusun Peta Jalan Kerja Sama dengan Dunia Islam, yang merupakan satu contoh kerangka kebijakan yang lebih terstruktur, berjangka panjang, dan berorientasi hasil.

Diplomasi Indonesia di dunia Islam juga kita terjemahkan ke dalam langkah konkret. Dan langkah konkret ini merupakan cita-cita yang selama ini diharapkan oleh Bapak Presiden, yaitu terwujudnya sebuah inisiatif Kampung Haji Indonesia di Mekkah, sebagai bagian dari penguatan kapasitas negara, sebagai bentuk dan wujud dari kehadiran negara dalam meningkatkan kualitas layanan bagi jamaah haji dan umroh Indonesia.

Namun tentu saja, dinamika dunia Islam hari ini tidak hanya berkaitan dengan kerja sama dan pelayanan. Di sejumlah kawasan, krisis dibiarkan berlarut, tanpa upaya nyata terlihat untuk menghentikannya. Dan Gaza adalah contoh dari kenyataan pahit tersebut.

Baca juga : Pemprov DKI Targetkan Pembangunan Sistem Tata Air Fatmawati Kelar Desember 2026

Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian yang sangat besar terhadap isu ini. Arahan beliau jelas: Indonesia tidak boleh diam ketika kemanusiaan dilanggar secara terang-terangan. Sejak awal, Indonesia memilih terlibat secara aktif dalam berbagai upaya internasional, termasuk sebagai co-chair Working Group yang menghasilkan New York Declaration; dan terlibat dalam mendorong implementasi dari Sharm El Sheikh Peace Summit.

Dalam konteks inilah, Indonesia berperan aktif dalam pembahasan International Stabilization Force atau ISF, sebagai langkah transisional untuk: memastikan gencatan senjata secara permanen terjadi, dan juga membuka akses bagi bantuan kemanusiaan di Gaza.

Namun ISF ini merupakan instrumen sementara; perdamaian melalui Solusi Dua Negara tetap merupakan tujuan akhir.

Karena bagi Indonesia, kemerdekaan dan kedaulatan Palestina adalah bagian dari amanat konstitusi yang harus kita perjuangkan. Dan bagi saya pribadi, Palestina menjadi pengingat bahwa diplomasi tidak boleh kehilangan nuraninya. Diplomasi Indonesia akan selalu hadir, dengan prinsip dan keberanian, dalam setiap langkah menuju Palestina yang damai dan merdeka
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.