Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

2024 Orang Miskin Nol

Mau Percaya, Boleh...Gak Percaya, Silakan..

Senin, 9 Maret 2020 06:52 WIB
Program Keluarga Harapan (PKH) yang dicanangkan pemerintah. (Foto: Kementerian Sosial)
Program Keluarga Harapan (PKH) yang dicanangkan pemerintah. (Foto: Kementerian Sosial)

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Jokowi punya target ambisius dalam mengentaskan kemiskinan. Jokowi ingin, di 2024, saat dirinya berakhir menjadi presiden, tak ada lagi penduduk sangat miskin. Bisakah target ini terwujud? mau percaya silakan, nggak percaya juga nggak apa-apa.

Target zero kemiskinan itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas (ratas), di istana, tengah pekan kemarin. Dalam ratas itu, Jokowi memerintahkan jajarannya membuat program pengentasan kemiskinan ekstrim.

Ia minta program tepat sasaran, sekaligus terintegrasi. Tujuannya, agar kebijakan yang dibuat nanti tidak tumpang tindah. Jokowi ingin, beberapa program yang sudah ada saat ini lebih tepat sasaran, fokus mengerek daya beli, dan menaikkan penghasilan masyarakat.

Beberapa program yang dimaksud antara lain Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bank Wakaf Mikro, dan Dana Desa.

Dengan kerja sama semua pihak, Jokowi optimis targetnya itu bisa terealisasi di 2024. “Kalau ini betul-betul bisa dilakukan dan terkonsolidasi, saya yakin angka nol akan bisa terealisasi,” kata Jokowi, waktu itu.

Baca juga : Organisasi Perempuan Harus Berbagi Peran dalam Pembangunan

Data Bank Dunia menyebut, saat ini jumlah penduduk sangat miskin di indonesia sebanyak 9,9 juta orang atau 3,37 persen dari total penduduk. Sedangkan BPS mencatat, jumlah penduduk miskin per September 2019 mencapai 24,79 juta orang. Angka tersebut menurun 0,88 juta orang dibandingkan September 2018.

Meskipun turun, BPS mencatat disparitas kemiskinan antar daerah dan kota masih tinggi. Tercatat, persentase kemiskinan kota sudah tinggal 6,56 persen. Sementara untuk desa, tingkat persentase penduduk miskin mencapai 12,6 persen. Sepanjang pekan kemarin, target Jokowi soal nol kemiskinan di 2024 ini, menjadi sorotan banyak pihak.

Sandiaga Uno menilai, target tersebut kurang realistis. Kata dia, target menghapus kemiskinan sampai 0 persen me )mang bagus. Tapi, sulit direalisasikan kalau dalam waktu 34 tahun.

Menurut mantan Cawapres 02 ini, untuk menghapuskan angka kemiskinan ekstrim perlu upaya yang lebih besar dan waktu yang lebih lama. Yang di perlukan bukan hanya kebijakan peningkatan ekonomi, tapi pendidikan dan kesehatan. “Kalau 2045 masih memungkinkan, karena masih ada 25 tahun,” ucapnya.

Topik ini juga jadi perbincangan serius warganet. Ada yang menanggapi nya serius, ada juga yang menyindir. Seperti yang diciutkan @soetiknoardi. “Kemiskinan nol persen itu benar menurutku. Soalnya masyarkat miskin 2024 sudah pada mati semua,” cuitnya.

Baca juga : Bisakah `Orang Miskin` Jadi Menterinya Jokowi?

“Mungkin maksudnya orang miskin pada mati karena corona tanpa pengobatan, dan kemungkian resesi ekonomi,” timpal @anonyneme. Ada juga yang optimis. Seperti disampaikan @fmubarok. Dia berharap, pemerintah bisa merealisasikan target itu. Bukan hanya janji kosong.

“Ini target yang bagus. Mau percaya atau tidak silakan. Semoga pemerintah serius bukan cuma janji-janji,” cuitnya.

Ekonom dari Universitas indonesia, Nina Sapti, mengatakan, banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan agar target itu terealisasi. Dia mengakui, pemerintah memang sudah berhasil menurunkan angka kemiskinan.

Data BPS menunjukkan, angka kemiskinan per September 2019 turun 0,19 persen dari Maret 2019. Sayangnya, penurunan ini masih kurang cepat. Agar angka kemiskinan bisa turun cepat, kata Nina, pemerintah perlu meningkatkan pertumbuhan di sektor manufaktur dan jasa. Sehingga bisa menyerap lebih banyak lapangan pekerjaan dan menambah penghasilan.

Jika dua sektor itu berjalan lambat, khususnya sektor informal, penurunan angka kemisiknan pun berjalan lambat. “Apalagi kemiskinan itu sebagian besar adanya di pedesaan,” kata Nina, kemarin.

Baca juga : Ikut Pameran Kopi di China, UKM Binaan Pertamina Bawa Orderan 1,4 Miliar

Selama sektor informal masih besar, tambahnya, akan sulit bagi pemerintah mengentaskan kemiskinan secara cepat. Karena itu, Pemerintah perlu meniru apa yang dilakukan negara maju. Yaitu membuat kebijakan luar biasa di pedesaan.

Misalnya, orang yang bekerja di sektor informal masuk ke sektor manufaktur. Caranya, dengan menumbuhkan agribis nis. Di sini dibutuhkan peran UMKM.

“Contoh sukses besar ada di China yang melakukan modernisasi pertanian. Amerika dan Eropa juga begitu. Semua negara melakukan itu,” paparnya. Meski dinilai sulit, Pemerintah menanggapi dengan santai.

Tenaga Ahli Utama Kantor Kepala Staf Kepresidenan, Donny Gahral Adian, mengatakan, yang namanya target bisa tercapai bisa juga tidak. “Saya kira menargetkan itu tak jadi masalah, yang namanya target itu bisa tercapai bisa tidak,” katanya.

Dengan menargetkan angka kemiskinan ektrim 0 persen di 2024, kata Donny, Jokowi ingin memacu pemerintahannya bekerja lebih keras dalam memperbaiki kondisi perekonomian. “Artinya, ketika Presiden menargetkan hal yang ambisius, dia ingin mengatakan ayo kita bekerja keras lebih baik lagi untuk memenuhi target itu,” ujarnya. [BCG]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.