Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Perbaikan Selesai, Kondisi Jalan Lenteng Agung Sudah Normal dan Bisa Dilewati
- Persib Mulai Susun Persiapan Hadapi Musim 2026/2027
- OTT Pejabat Imigrasi Jakbar, KPK Sita Mobil, Valas, Hingga Emas
- Erling Haaland Bisa Bawa Norwegia Bersaing di Piala Dunia 2026
- Davide Ancelotti Latih Lille, Calvin Verdonk Hadapi Tantangan Baru
Pemerintah Evaluasi Dampak MBG, Pertumbuhan Anak Akan Diukur
Kamis, 29 Januari 2026 22:18 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah menyiapkan evaluasi dampak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menekankan pentingnya ketepatan data penerima manfaat sebagai fondasi utama pengukuran hasil program.
Penegasan tersebut disampaikan Menko Pangan Zulkifli Hasan, usai Rapat Koordinasi Terbatas Penguatan Implementasi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan MBG, di kantornya, Kamis (29/1/2026).
“Nanti setelah satu tahun MBG kita ukur. Kalau sebelum makan bergizi bagaimana (perbandingannya),” kata Zulhas, sapaan akrab Zulkifli, seperti dikutip Antara.
Baca juga : DPR Minta Kualitas Gizi MBG Untuk Anak-Ibu Hamil Terus Ditingkatkan
Zulhas menerangkan, evaluasi akan difokuskan pada perbandingan kondisi sebelum dan sesudah pelaksanaan MBG, termasuk perubahan pada aspek pertumbuhan fisik penerima manfaat. Evaluasi program juga berpotensi mencakup dampak yang lebih luas dalam jangka menengah hingga panjang, seperti perkembangan fungsi otak dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Fisiknya, pertumbuhannya, termasuk tentu pertumbuhan otak. Nanti setelah setahun bagaimana? Dua tahun bagaimana? Tiga tahun seperti apa,” ujarnya.
Untuk mendukung evaluasi tersebut, Zulhas menegaskan perlunya perapihan dan pencocokan data lintas kementerian dan lembaga agar basis data penerima manfaat benar-benar akurat. Pencocokan data tersebut akan melibatkan pejabat eselon I dari sejumlah kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Agama, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Baca juga : Pemerintah Pacu Pertumbuhan Ekonomi Capai 6 Persen di 2026
Di tempat yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan, pengukuran dampak MBG merupakan bagian dari output program, namun pelaksanaannya harus dilakukan oleh lembaga independen. “Nanti yang mengukur harus lembaga independen,” ujar Dadan.
Ia mencontohkan, program makan bergizi di Jepang yang terbukti berdampak pada perubahan indikator fisik masyarakat dalam jangka panjang seiring peningkatan kualitas gizi secara berkelanjutan. “Jadi bukan hanya potensi genetik, tapi juga kualitas gizi. Nah, Indonesia akan seperti itu,” tuturnya.
Dadan menyebut, Indonesia dapat mengadopsi pola evaluasi serupa agar dampak program MBG dapat diukur secara objektif dan berkelanjutan dalam jangka menengah hingga panjang.
Baca juga : Menlu: Dewan Perdamaian Dunia Tak Akan Gantikan PBB
Hingga saat ini, jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tercatat mencapai 22.091 unit, dengan jumlah penerima manfaat MBG telah menembus lebih dari 60 juta orang. Pemerintah memastikan penguatan akurasi data penerima manfaat dan evaluasi hasil program akan menjadi bagian penting untuk menjamin MBG berjalan tepat sasaran, berkelanjutan, serta memiliki dampak yang terukur bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya