Tata Kelola Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah menegaskan komitmennya mengedepankan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Penguatan pengendalian internal Pemerintah juga terus dilakukan guna meningkatkan kinerja kelembagaan dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran.

Baca juga : OJK Perkuat Sistem Keamanan Siber BPD

“Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga auditor eksternal diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan juga berkelanjutan dengan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara, meningkatnya penerimaan negara, kemudian efektivitas pengeluaran dan belanja negara, serta pencegahan dan deteksi penyalahgunaan keuangan negara,” kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Workshop Persiapan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2025 di BPK Tower, Jakarta, Senin (12/1/2025).

Menurut Airlangga, di tengah ketidakpastian global, ekonomi Indonesia diprediksi tetap solid dengan risiko resesi yang relatif rendah dibandingkan negara lain.

Baca juga : Saatnya Pemerintah Ambil Langkah Tegas Dan Terpadu

Kinerja perekonomian nasional hingga akhir 2025 dinilai masih menunjukkan fundamental yang kuat dan resiliensi yang terjaga, dengan pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5 persen selama tujuh tahun terakhir.

Sepanjang 2025, Pemerintah menyalurkan stimulus fiskal sebesar Rp 110,7 triliun secara bertahap pada setiap kuartal guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Baca juga : Barcelona Pertahankan Piala Super Spanyol, Xabi Alonso Sakit Hati

Stimulus tersebut diperkuat dengan berbagai program non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), seperti Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas), Belanja di Indonesia Saja (BINA), dan Every Purchase is Cheap (EPIC Sale).

Memasuki 2026, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen dengan mengandalkan sejumlah sektor prioritas. Di antaranya ketahanan pangan dengan alokasi Rp 164,4 triliun, ketahanan energi Rp 402,4 triliun, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp 335 triliun, pendidikan Rp 757,8 triliun, serta kesehatan Rp 244 triliun.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.