Kemendagri Libatkan Pelajar Dan Guru Cegah Ekstremisme Berbasis Kekerasan

RM.id  Rakyat Merdeka - Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Kewaspadaan Nasional menggelar diskusi bertajuk “Penguatan Ekosistem Pendidikan dan Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan” di Aula Sekretariat Daerah Kota Cirebon, Kamis (5/3/2026).

Kegiatan ini diikuti aparatur Pemerintah Kota Cirebon serta sekitar 150 pelajar dan guru bimbingan konseling dari 25 SMA se-Kota Cirebon. Diskusi tersebut menjadi salah satu upaya strategis pemerintah untuk memperkuat pemahaman aparatur, pelajar, dan ekosistem pendidikan mengenai bahaya ekstremisme berbasis kekerasan yang dapat mengancam stabilitas sosial, persatuan bangsa, serta nilai-nilai kebangsaan.

Direktur Kewaspadaan Nasional Ditjen Polpum Kemendagri Aang Witarsa mengatakan, lingkungan pendidikan memiliki peran penting dalam mencegah penyebaran ideologi kekerasan sejak dini.

Ia mengungkapkan, berdasarkan data terbaru dari Densus 88 Antiteror (AT) Mabes Polri, kelompok usia sekolah kini menjadi salah satu sasaran utama penyebaran ideologi ekstrem.

Baca juga : Kabar Gembira, Tunjangan Profesi Guru Madrasah Cair Bertahap Mulai Pekan Ini

Menurutnya, banyak anak yang terpapar sebenarnya bukan individu dengan niat jahat. Mereka kerap merupakan remaja yang merasa kesepian, terluka, atau sedang mencari pengakuan diri namun terjerumus ke lingkungan yang salah.

Menjawab tantangan tersebut, Aang menjelaskan ada empat pilar utama yang perlu dibangun di lingkungan sekolah guna menekan potensi ekstremisme. Pertama, ramah, yakni menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari perundungan atau bullying.

Kedua, inklusif, yaitu menghargai perbedaan dan tidak melakukan diskriminasi terhadap siswa mana pun. Ketiga, responsif, dengan menghadirkan sistem pelaporan yang aman dan cepat saat terjadi persoalan. Keempat, kolaboratif, yakni membuka ruang dialog agar siswa dapat mengekspresikan diri secara positif.

“Menghadapi tantangan ini, pendekatan hukum atau penindakan saja tidak cukup. Sekolah memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan untuk melakukan pencegahan dini melalui konsep Sekolah Ramah dan Inklusif,” kata Aang, Kamis (5/3/2026).

Baca juga : Pertamina Jaga Pasokan BBM Dan LPG Lewat Sistem Digital Hub

Ia juga mengingatkan pentingnya literasi digital serta kebijaksanaan dalam menggunakan media sosial, mengingat platform digital kini menjadi salah satu jalur utama penyebaran informasi.

“Dalam penggunaan media sosial, kita harus pandai dan bijak menyaring setiap informasi yang ada. Karena di era sekarang, media sosial menjadi pintu masuk berbagai informasi, termasuk potensi masuknya konten yang mengandung bahaya ekstremisme,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir sejumlah narasumber, antara lain perwakilan Densus 88 AT Mabes Polri, Badan Kesbangpol Kota Cirebon, serta kalangan akademisi. Para narasumber berbagi pandangan, strategi, dan langkah konkret dalam memperkuat pencegahan ekstremisme yang berpotensi mengarah pada tindakan kekerasan.

Melalui forum diskusi ini diharapkan terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, aparat keamanan, serta ekosistem pendidikan dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, damai, dan terbebas dari pengaruh ekstremisme berbasis kekerasan.

Baca juga : KB PII Dukung Pembatasan Alfamart dan Indomart Demi Pengembangan Koperasi Desa

Ditjen Polpum Kemendagri menegaskan komitmennya untuk terus mendorong upaya pencegahan melalui pendekatan edukatif, kolaboratif, dan berkelanjutan guna memperkuat daya tangkal masyarakat terhadap paham ekstremisme yang mengarah pada tindakan kekerasan, sekaligus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.