Gandeng Kementerian & Lembaga, Kemenkop Perkuat Ekonomi Kerakyatan

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menekankan, pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat kemandirian ekonomi desa.

Hal tersebut disampaikan Ferry dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Koperasi dengan sejumlah kementerian, lembaga, serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Senin (11/5/2026).

Ferry menegaskan, bahwa sesuai amanat Presiden Prabowo Subianto, seluruh jajaran pemerintahan harus mulai membiasakan kerja kolaboratif untuk menyukseskan program-program prioritas nasional.

"Kita harus membangun super tim sehingga mudah-mudahan dengan kolaborasi dan tim yang kuat, kita bisa menyukseskan berbagai program yang dilaksanakan pemerintah," ujar Ferry dalam keterangannya, Senin (11/5/2026). 

Pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama ini adalah Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Badan Standardisasi Nasional (BSN), BPJS Ketenagakerjaan, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Lebih lanjut Ferry menegaskan, fokus utama dari kolaborasi ini adalah penguatan terhadap program prioritas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Baca juga : Gandeng Perbankan, KKP Perkuat Pembiayaan Usaha Perikanan di KNMP

Ia merinci beberapa poin strategis dari kerja sama tersebut, antara lain bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), produk hasil kelompok perempuan desa akan diinkubasi, dibiayai, dan dipasarkan melalui gerai koperasi desa.

“KDKMP nantinya akan mengoperasikan gerai obat dan klinik desa yang juga berfungsi sebagai unit pengasuhan serta perlindungan anak," ujar Ferry.

Kemenkop bersinergi dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN untuk mendorong kelompok-kelompok binaan di desa agar memiliki badan usaha koperasi.

Kemudian melalui kerja sama dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN), produk-produk koperasi akan didorong agar memiliki standar yang mampu bersaing di pasar dalam maupun luar negeri dan pengembangan produk, aspek perlindungan sosial menjadi poin penting.

Ferry mendorong BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi pengelola koperasi, mulai dari manajer hingga tenaga keamanan dan keuangan.

"BPJS Ketenagakerjaan juga kita dorong untuk menjangkau kelompok perempuan dan binaan di bawah kementerian terkait agar mereka mendapatkan manfaat perlindungan,"ujarnya.

Baca juga : Danantara, Mesin Utama Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Dari sisi permodalan, kerja sama dengan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) di bawah Kementerian Keuangan diharapkan dapat membantu pembiayaan unit-unit usaha dan kelompok binaan yang telah bertransformasi menjadi koperasi.

Ferry berharap sinergi kolektif ini dapat memberikan manfaat nyata bagi anggota koperasi dan masyarakat luas di tingkat desa maupun kelurahan.

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji menyoroti potensi besar sinergi antara program pemberdayaan keluarga yang selama ini dijalankan BKKBN dengan inisiatif program Koperasi Desa Merah Putih

Wihaji menjelaskan, bahwa kementeriannya memiliki unit akar rumput yang disebut Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA). Kelompok ini terdiri dari para akseptor atau peserta KB yang dibina untuk memiliki kemandirian ekonomi. 

“Inilah cikal bakal yang nanti menjadi bagian sinergi dengan Menteri Koperasi melalui Kopdes Merah Putih," ujar Wihaji. 

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Choiri Fauzi mengusulkan agar KDKMP tersebut dapat menjadi pusat laporan terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Baca juga : Kemenkop Dorong Akses Keuangan Perkuat Ekonomi Desa Berkelanjutan

Hal ini dinilai sebagai solusi strategis mengingat lokasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPA yang selama ini berada di tingkat kabupaten sering kali dianggap terlalu jauh oleh masyarakat desa.

Selain sebagai pusat pengaduan, KDKMP diharapkan menjadi wadah pusat pelatihan bagi warga lokal. Tidak hanya itu,

Arifah juga mendorong agar unsur perempuan wajib masuk ke dalam jajaran pengurus KDKMP.

"Keterlibatan perempuan bukan sekadar pelengkap, melainkan motor penggerak ekonomi di desa," ujarnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.