Penanganan Pascabencana Sumatera Masuk Transisi Fase Pemulihan

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana menegaskan, pemerintah mulai memasuki fase pemulihan dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Hal tersebut disampaikan Tito usai rapat progres percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Tito menjelaskan, masa tanggap darurat telah dilalui dan wilayah terdampak kini berangsur memasuki tahap transisi menuju pemulihan.

Untuk Sumatera Utara dan Sumatera Barat, masa transisi disebut hampir selesai, sementara Aceh diperpanjang sedikit sebelum memasuki tahap pemulihan penuh.

“Karena sekarang ini sebetulnya kita sudah melewati masa darurat dan masuk ke masa transisi menuju pemulihan,” ujar Tito.

Baca juga : Jaga Ketahanan Pangan, PKS Aceh Dorong Qanun Lahan Pertanian

Ia mengungkapkan, sejumlah layanan dasar di daerah terdampak telah kembali berjalan normal. Pemerintahan di Kabupaten Aceh Tamiang, misalnya, sudah pulih.

Selain itu, layanan rumah sakit di seluruh kabupaten juga kembali normal, meski masih terdapat beberapa puskesmas pembantu di desa-desa yang masih dalam proses penanganan.

Pasokan listrik juga hampir sepenuhnya pulih, kecuali di wilayah yang masih terisolasi akibat akses jalan terputus.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah menyalurkan genset sebagai solusi sementara.

Distribusi bahan bakar minyak (BBM) melalui SPBU, jaringan internet, jalan nasional, serta jembatan nasional pun telah kembali berfungsi.

Baca juga : DPR: Perketat Pintu Masuk, Perkuat Fasilitas Kesehatan

Di sektor pendidikan, pemerintah melalui kementerian terkait telah berkoordinasi dengan kontraktor dan berbagai pihak untuk mempercepat perbaikan fasilitas pendidikan berdasarkan skala prioritas.

“Terutama sekolah-sekolah yang belum ideal untuk proses belajar mengajarnya. Proses belajar sudah berjalan 100 persen, tetapi fasilitasnya belum sepenuhnya ideal,” jelas Tito.

Ia menegaskan, dukungan anggaran menjadi faktor penting dalam percepatan pemulihan. Pemerintah pusat, kata Tito, telah menyalurkan tambahan transfer ke daerah sebesar Rp 10,6 triliun kepada tiga provinsi terdampak.

“Sudah ditransfer semua, tuntas. Februari, Maret, April tiga kali penyaluran, totalnya Rp 10,6 triliun,” katanya.

Dana tersebut kini berada di pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

Baca juga : Kualitas dan Bahan Baku Susu Jadi Faktor Penting Memilih Produk

Pemerintah pusat pun terus mengawal agar penggunaannya tepat sasaran dan dapat memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak.

Selain transfer daerah, dukungan juga diberikan kementerian dan lembaga lain. Kementerian Pertanian menyiapkan anggaran untuk penanganan lahan pertanian terdampak, sementara Kementerian Sosial menyalurkan bantuan sosial.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turut mendukung pembangunan hunian sementara dan dana tunggu hunian.

Lebih lanjut, Tito mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan rencana induk pemulihan yang tengah diproses menjadi Peraturan Presiden (Perpres). Rencana tersebut ditargetkan berjalan selama tiga tahun hingga 2028 dengan tahapan kerja setiap tahun.

“Kalau nanti sudah disetujui oleh Bapak Presiden, maka otomatis percepatannya akan lebih kencang lagi ketika anggaran sudah disalurkan kepada kementerian dan lembaga yang menangani,” tandasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.