Kuota BSPS DKI Tembus 5.659 Unit, Ara Dan Rani Gaspol Bedah Rumah Warga Jakarta

RM.id  Rakyat Merdeka - Program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di kawasan padat DKI Jakarta terus dipercepat. Tahun 2026, kuota bantuan bedah rumah melonjak dari 158 unit menjadi 5.659 unit.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Rani Mauliani turun ke kawasan padat untuk meninjau lokasi calon penerima manfaat Program BSPS di Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Senin (15/6/2026) sore.

Khusus Jakarta Barat, alokasi BSPS mencapai 1.350 unit. Sementara itu, hasil inventarisasi dan verifikasi terdapat 942 unit rumah yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuan bedah rumah yang tersebar di enam kecamatan serta 22 kelurahan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, serta jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Maruarar mengatakan, kunjungan dilakukan untuk memastikan bantuan renovasi rumah yang diusulkan Ibu Rani sebagai wakil rakyat dari Jakarta Barta ini benar benar tepat sasaran.

"Pemerintah berkomitmen memastikan pelaksanaan Program BSPS berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang masih tinggal di rumah tidak layak huni. Bantuan ini merupakan bagian dari kolaborasi antara DPRD DKI Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta di sektor perumahan," kata Maruarar.

Baca juga : Perikhsa Riders Dan Bang Japar Salurkan Hewan Kurban Untuk Warga Jakarta

Dalam kesempatan itu, Maruarar atau biasa disapa Bang Ara ini berdialog dengan Enas (49), pedagang makanan dan minuman ringan yang menjadi salah satu calon penerima bantuan BSPS. Menurutnya, usulan penerima bantuan yang diajukan Ibu Rani sudah tepat.

"Kondisinya memang layak mendapatkan bantuan. Pelaksanaan pekerjaan peningkatan kualitas rumah direncanakan mulai 8 Juli hingga 7 Agustus 2026," ujarnya

Selain itu, Bang Ara juga meninjau rumah milik Siti Aisah (50), buruh harian sektor konveksi. Kondisi rumah tersebut dinilai mengalami kerusakan berat dan memenuhi syarat sebagai penerima Program BSPS.

"Dari kondisi rumah yang kami lihat secara langsung, keduanya memang layak menerima bantuan bedah rumah. Program BSPS bukan sekadar memperbaiki bangunan rumah, tetapi juga menghadirkan harapan, kenyamanan, dan kehidupan yang lebih layak bagi masyarakat," tegasnya.

Selain itu, Bang Ara menegaskan Pemerintah juga memberi perhatian terhadap aspek legalitas lahan agar bantuan yang diberikan memiliki kepastian hukum dan manfaat jangka panjang.

"Status lahan harus jelas dan legal agar rumah yang telah dibangun atau diperbaiki dapat ditempati penerima manfaat secara aman dan berkelanjutan," ujarnya.

Baca juga : Fadli Zon Temui Ara, Bahas Bedah Rumah Seniman Dan Revitalisasi Rumah Adat

Karena itu, Kementerian PKP akan terus bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah daerah guna mencari solusi terbaik terkait legalitas lahan masyarakat yang menjadi sasaran Program BSPS.

Pada 2026, alokasi BSPS untuk DKI Jakarta meningkat menjadi 5.659 unit. Jumlah tersebut melonjak tajam dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 158 unit. Dari total alokasi itu, sebanyak 5.359 unit diperuntukkan bagi wilayah perkotaan dan 300 unit di kawasan pesisir Kepulauan Seribu.

Khusus Jakarta Barat, alokasi BSPS mencapai 1.350 unit. Hasil inventarisasi dan verifikasi menunjukkan terdapat 942 rumah yang memenuhi kriteria penerima bantuan dan tersebar di enam kecamatan serta 22 kelurahan. Sementara Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, memperoleh alokasi 29 unit BSPS yang diusulkan oleh Rani Mauliani bersama Pemkot Jakarta Barat.

Selain meninjau lokasi, Ara juga meluncurkan Program BSPS Tahun 2026 untuk wilayah DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu. Pada kesempatan itu dilakukan pula Pemilihan Toko Terbuka (PTT) sebagai bagian dari mekanisme pelaksanaan BSPS yang mengedepankan prinsip transparansi, efisiensi dan akuntabilitas.

DPRD DKI Apresiasi

Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPRD DKI, Rani mengapresiasi dukungan Kementerian PKP dalam membantu renovasi rumah tidak layak huni di Jakarta. Menurutnya, program perumahan yang digagas Presiden Prabowo Subianto sangat dibutuhkan masyarakat.

"Saya ucapkan terima kasih atas bantuan renovasi rumah untuk warga DKI. Selama ini program BSPS berada di tingkat wali kota yang bekerja sama dengan Baznas atau memanfaatkan bantuan dana CSR perusahaan. Sepanjang yang saya ketahui memang belum tersedia program renovasi rumah warga yang bersumber dari APBD," ujar Rani di lokasi penerima manfaat perbaikan rumah tidak layak huni ini.

Baca juga : Blusukan Ke Bumi Cenderawasih, Ara Luncurkan Program Bedah Rumah Di Papua

Senada disampaikan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Kelik Indriyanto. "Kami kira memang belum ada anggaran untuk perbaikan rumah tidak layak huni di DKI Jakarta," katanya.

Sementara itu, Menteri Tito menyebut program bantuan perumahan saat ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Menurutnya, jumlah rumah yang memperoleh bantuan terus bertambah sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat program tersebut.

"Tentunya kami akan berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta agar dukungan terhadap program perbaikan rumah dapat diperkuat melalui APBD sehingga jangkauan program bedah rumah semakin luas," tandasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.