Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan ikut mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Luhut memberi masukan ke Badan Gizi Nasional (BGN) agar lebih efisien, dan menggunakan data yang akurat.
Luhut menerangkan, MBG sebenarnya punya peran besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan anggaran yang mencapai Rp 1 triliun per hari, MBG dapat menciptakan pemerataan ekonomi.
"Hanya, kemarin mungkin agak buru-buru, sehingga banyak masalah," kata Luhut, di kantornya, Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Saat ini, kata Luhut, Program MBG sudah berjalan satu tahun. “Saya kira sudah lebih paham. Saya yakin, dalam enam bulan, satu tahun ke depan, pasti akan jauh lebih baik," tutur mantan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi ini.
Luhut mengundang dua Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Trenggono, ke kantornya, Selasa (23/6/2026). “Dalam rangka evaluasi dan perbaikan tata kelola program flagship Presiden Prabowo,” terang Luhut, dalam unggahan di akun Instagram @luhut.pandjaitan, Rabu (24/6/2026).
Dalam pertemuan itu, ia menjelaskan hasil survei DEN dan mengusulkan kepada BGN untuk efisiensi anggaran dan mengimplementasikan MBG secara bertahap. Hasil survei ini sebelumnya telah disampaikan Luhut kepada Presiden Prabowo.
Baca juga : Kesimpulan Purbaya: Kita Sudah Lewati Ujian Berat
“Sesuai keinginan Presiden, saya kembali mengingatkan bahwa program sebesar ini harus dikelola dengan berorientasi kepada data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, agar tata kelola dan pengawasannya berjalan lebih akurat,” tegasnya.
Menurut hasil survei yang dilakukan DEN di 800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), ditemukan potensi ekonomi program MBG luar biasa besar. Perputaran belanja diperkirakan lebih dari Rp 120 triliun per tahun dan mampu menyerap sekitar 1,2 juta tenaga kerja.
Namun, kata Luhut, implementasi sebelumnya belum memberikan manfaat ekonomi ke level terbawah. "Banyak petani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM lokal yang belum terhubung secara optimal ke dalam rantai pasok," terangnya.
Menurut Luhut, tantangan terbesar MBG bukan pada fasilitas dapur, melainkan ketahanan rantai pasok, ketersediaan komoditas, kapasitas pemasok kecil, serta tata kelola kemitraan. Persoalan ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh SPPG.
"Dibutuhkan kerja terintegrasi antara lintas kementerian, pemerintah daerah, lembaga pengawasan, perbankan, koperasi, dan pelaku usaha agar manfaat program ini bisa semakin luas dirasakan masyarakat," terang Luhut.
Luhut memastikan, DEN selalu siap untuk berkolaborasi dengan BGN dalam merumuskan langkah-langkah strategis ke depan demi memperkuat ekosistem rantai pasok MBG.
Baca juga : Hadir Di Bangkalan Madura, Presiden Jelaskan Rupiah Di Depan Para Ulama NU
“Hasil kajian yang kami serahkan merupakan bentuk komitmen penuh agar pelaksanaan MBG semakin akuntabel, efisien, dan membawa dampak ekonomi yang inkusif bagi seluruh masyarakat Indonesia,” tandas Luhut.
Senada dengan Luhut, Wakil Kepala BGN sekaligus Juru Bicara BGN Agustina Arumsari menegaskan, data yang akurat menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan gizi nasional. Pemerintah ingin memastikan bantuan gizi benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan.
Dalam proses refocusing program, BGN menetapkan sejumlah kelompok prioritas penerima MBG. Yakni, anak-anak di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
"Tujuannya adalah memastikan intervensi gizi diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan. Sehingga manfaat program dapat dirasakan secara optimal," ucap Agustina.
BGN terus melakukan pemutakhiran dan validasi data penerima manfaat. Caranya, dengan mengintegrasikan berbagai indikator yang mencerminkan kondisi masyarakat di lapangan.
Terdapat sejumlah faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas penerima manfaat MBG. Faktor tersebut meliputi ketahanan gizi, kondisi sosial ekonomi, hingga akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan gizi.
Baca juga : Jaga Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Kucurkan Stimulus 26,34 Triliun
"Kami ingin memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar berbasis data. Karena itu, kualitas data terus kami perbaiki agar dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi," tegas Agustina.
BGN juga telah melakukan identifikasi dan pemetaan sejumlah wilayah, serta satuan pendidikan sebagai bagian dari proses validasi data. Hasil pemetaan tersebut akan terus diperbarui seiring masuknya data baru dan hasil verifikasi lapangan.
Agustina memastikan, refocusing yang dilakukan bukan sekadar penyesuaian program, melainkan upaya memastikan setiap kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat. "Karena itu, data menjadi fondasi utama dalam seluruh proses pengambilan keputusan," pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
