Menhut Benahi Layanan Kehutanan, Prioritaskan Digitalisasi Pelayanan Publik

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mempercepat transformasi layanan publik di lingkungan Kementerian Kehutanan melalui digitalisasi berbagai layanan dan perizinan.

Upaya tersebut dilakukan untuk menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Arahan tersebut disampaikan Raja Juli Antoni saat memimpin rapat bersama jajaran Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Selasa (21/7/2026).

Dalam kesempatan itu, Raja Juli Antoni menilai perubahan di lingkungan Kementerian Kehutanan mulai menunjukkan hasil positif.

Baca juga : SIM Keliling Kabupaten Bogor 22 Juli Hadir di Mall Pelayanan Publik Cibinong

Menurutnya, kemajuan tersebut tidak hanya didorong oleh penyempurnaan regulasi, tetapi juga perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan kementerian.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di pusat maupun di balai. Saya merasakan progres yang luar biasa. Dulu yang rasanya tidak mungkin, sekarang jadi mungkin, dengan perubahan mindset, kultur maupun regulasi yang kita lakukan. Kita perbaiki pelayanan kita terutama kepada publik," ujar Raja Juli.

Untuk mempercepat transformasi tersebut, Menhut meminta seluruh unit eselon I memetakan seluruh layanan yang dimiliki guna menentukan prioritas digitalisasi.

Sejumlah layanan yang menjadi fokus pengembangan antara lain e-ticketing Taman Nasional, layanan pengaduan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum), Portal Elektronik Surat Angkut Tumbuhan Alam dan Satwa Liar (PESATS), serta Sistem Informasi Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan (Sipongi).

Baca juga : Perawatan IPA Hutan Kota, PAM Jaya Siapkan Mobil Tangki & Kompensasi Pelanggan

Menurut Raja Juli, wajah pelayanan publik di Kementerian Kehutanan harus mengikuti perkembangan zaman.

Ia menilai, masih terdapat layanan yang menggunakan pola konvensional sehingga perlu dibenahi menjadi lebih modern, nyaman, dan efisien.

"Saya kira kita bisa kumpulkan semua layanan dari masing-masing direktorat jenderal, lalu kita lihat mana yang menjadi prioritas untuk diperbaiki dengan sistem online dan antrean. Saya masih melihat ada loket yang seperti loket pembayaran listrik zaman dulu. Padahal pelayanan yang baik sudah seperti di perbankan, terbuka, antreannya tertata, bahkan masyarakat bisa memilih jadwal kedatangan dan mengetahui nomor antreannya sebelum datang," katanya.

Ia menegaskan, pembenahan layanan publik akan menjadi salah satu agenda prioritas Kementerian Kehutanan. Selain meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, transformasi digital juga diharapkan mampu memperkuat reformasi birokrasi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah.

Baca juga : Tak Ikut Piala Presiden, Borneo FC Prioritaskan Persiapan Tim

"Ini agenda yang akan saya perbaiki, supaya apa yang diinginkan Bapak Presiden terkait ease of doing business bisa terwujud. Orang bisa berbisnis dengan baik karena pelayanannya cepat, sementara kita juga memperoleh kepuasan dalam memberikan layanan dan meningkatkan indeks reformasi birokrasi," pungkas Raja Juli.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.