Dirjen Tatang Ingin Anak SMK Jadi Karyawan Sebelum Lulus

RM.id  Rakyat Merdeka - Sebanyak 50 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meneken Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Kemitraan tersebut diarahkan agar siswa mendapat pengalaman kerja yang relevan sekaligus membuka peluang kebekerjaan setelah lulus.

Penandatanganan PKS dilakukan dalam kegiatan Peningkatan Kapabilitas SDM Kemitraan SMK dan Penandatanganan PKS antara SMK dengan DUDI di Hotel Grand Mercure Yogyakarta, Rabu (19/8/2026).

Kegiatan diinisiasi oleh Direktorat SMK, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Acara dihadiri Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Muttaqin, Direktur SMK Arie Wibowo Khurniawan, Staf Khusus Mendikdasmen Bidang Manajemen dan Kelembagaan Didik Suhardi serta Kabid Pendidikan SMK Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY Wiwik Indriyani.

Sekitar 25 perwakilan dunia usaha dan industri turut hadir dalam kegiatan tersebut. Di antaranya PT Astra Daihatsu Motor, PT Trakindo Utama, PT Karadenta Estetika Indonesia, BNet Academy, serta perwakilan industri perhotelan di Yogyakarta.

Dalam sambutannya Dirjen Tatang Muttaqin mengatakan, kemitraan SMK dengan industri tidak boleh berhenti pada penandatanganan dokumen. Kerja sama harus menghasilkan manfaat nyata bagi sekolah, siswa dan industri.

Tatang bahkan ingin kemitraan tersebut membuka peluang siswa SMK menjadi karyawan sebelum lulus. Ia mencontohkan pola pendidikan vokasi di Kanada, seperti Seneca. Dalam pola tersebut, siswa secara bertahap semakin mampu memberikan kontribusi kepada industri selama menjalani praktik.

"Semakin lama mereka juga semakin berkontribusi, semakin memberikan nilai tambah. Pada akhirnya, bahkan sebelum selesai, mereka bisa ditarik menjadi karyawan," katanya.

Menurut Tatang, masa magang harus dirancang agar siswa tidak hanya belajar dan beradaptasi dengan lingkungan kerja, tetapi secara bertahap mampu memberikan kontribusi kepada perusahaan.

Karena itu, keberhasilan kemitraan tidak cukup diukur dari banyaknya PKS yang ditandatangani. Ukurannya adalah manfaat yang dirasakan seluruh pihak.

Baca juga : 50 SMK Jogja Gandeng Industri, Tingkatkan Kompetensi Siswa Hadapi Dunia Kerja

Ia menambahkan, apabila industri mendapatkan manfaat, sekolah, pemerintah, dan masyarakat juga akan merasakan manfaatnya. “Perekonomian nasional juga ikut merasakan dampaknya. Kalau itu terjadi, berarti kemitraan kita berjalan dengan baik,” ujarnya.

Tatang juga menekankan pentingnya penyelarasan kurikulum SMK dengan kebutuhan industri. Perkembangan teknologi membuat kebutuhan keterampilan berubah cepat. Ia menyebut sekitar 44 persen keterampilan dasar mengalami perubahan akibat digitalisasi.

"Di sinilah kurikulum yang ada di SMK harus betul-betul disusun bersama industri," katanya.

Menurutnya, kurikulum yang disusun hari ini akan digunakan siswa yang baru lulus tiga tahun kemudian. Dalam rentang waktu tersebut, kebutuhan industri bisa kembali berubah. Karena itu, sekolah harus memiliki kemampuan melakukan penyesuaian secara cepat agar kompetensi yang diberikan tetap relevan dengan perkembangan dunia kerja.

Selain hard skill, Tatang menekankan pentingnya penguatan soft skill. Kemampuan berkomunikasi, menerima instruksi, beradaptasi, memiliki sikap kerja dan karakter dinilai menjadi faktor penting dalam perkembangan karier lulusan.

Dalam kesempatan tersebut, Tatang juga menyampaikan tingkat pengangguran lulusan SMK terus mengalami penurunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sekitar 12,8 persen pada 2020, angka tersebut turun menjadi sekitar 9 persen pada 2024 dan mendekati 7 persen pada 2025.

Namun, ia mengingatkan tantangan berikutnya semakin berat. Menurunkan angka pengangguran dari hampir 13 persen menjadi 9 persen relatif lebih mudah dibandingkan menurunkannya dari 7 persen ke angka yang lebih rendah.

PKL Harus Punya Proyek Nyata

Direktur SMK Kemendikdasmen Arie Wibowo Khurniawan mengatakan, kerja sama dengan industri harus diterjemahkan dalam berbagai kegiatan yang mempertemukan pembelajaran di sekolah dengan kebutuhan dunia kerja.

"Tujuannya satu, yaitu menghasilkan kemitraan yang berdampak dan bermanfaat bagi SMK, mulai dari penyelarasan kurikulum, peningkatan kompetensi guru dan siswa, sertifikasi, serta praktik kerja lapangan yang terprogram dan sistematis," kata Arie.

Baca juga : HUT ke-81 RI, Mendikdasmen Ajak Rawat Indonesia dengan Gotong Royong

Menurut Arie, penandatanganan PKS tersebut merupakan bagian dari delapan program kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri yang tengah diinisiasi Direktorat SMK sesuai arahan Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.

Salah satu programnya adalah membangun database mitra strategis DUDI. Mitra industri yang bekerja sama dengan Kemendikdasmen akan dihimpun dalam database tersebut dan dipasangkan dengan spektrum keahlian serta klasifikasi bidang usaha.

Dengan pemetaan itu, kemitraan diharapkan lebih tepat sasaran. Industri dapat menemukan sekolah dengan kompetensi yang sesuai kebutuhan, sementara SMK memperoleh mitra relevan untuk mengembangkan pembelajaran dan kompetensi siswa.

Arie juga ingin mengubah pola PKL agar lebih terarah. Industri nantinya tidak hanya menerima siswa untuk menjalani praktik, tetapi ikut menentukan proyek yang harus dikerjakan selama berada di tempat kerja.

"Industri akan menetapkan proyek-proyek yang harus diselesaikan oleh anak-anak kita selama PKL, sehingga PKL itu punya arah dan memberikan dampak," ujarnya.

Penguatan kemitraan juga diarahkan pada kebekerjaan lulusan. Direktorat SMK tengah membangun sistem kebekerjaan luar negeri agar lulusan SMK memiliki peluang memasuki pasar kerja internasional.

Arie mengungkapkan, pihaknya bersama Dinas Pendidikan Provinsi DIY akan menginisiasi program untuk memberangkatkan sekitar 1.500 siswa SMK ke luar negeri pada Oktober mendatang.

"Ini merupakan mandat dari Bapak Presiden dan kita harus bisa mengukur setiap lulusan sekolah dengan tujuan kebekerjaan, termasuk peluang bekerja di luar negeri," katanya.

Arie menilai keterlibatan industri menjadi penting karena SMK memang disiapkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja.

Baca juga : Kemendikdasmen Kirim 50 Tenda Darurat Tangani Dampak Gempa Flores

"Karena SMK itu lahir dari industri, maka pengelolaan SMK tidak sama dengan pengelolaan SD, SMP dan SMA. Pengelolaan SMK harus benar-benar menjadi replika industri," tegasnya.

Untuk memperkuat kemitraan, Direktorat SMK juga menyiapkan gagasan tax deduction bagi industri yang bermitra dengan SMK. "Sehingga industri yang bermitra dengan SMK juga mendapatkan manfaat," cetus Arie.

Selain itu, Direktorat SMK terus menyelaraskan keahlian yang diajarkan di sekolah dengan standar yang digunakan industri dan dunia kerja. Penguatan sertifikasi kompetensi juga menjadi bagian dari program tersebut, termasuk memperkuat skema sertifikasi okupasi dengan melibatkan industri.

Kemitraan juga akan diperluas ke SMK di luar Jawa yang masih kekurangan mitra industri. Penguatan jejaring DUDI diharapkan membuka akses lebih luas bagi siswa untuk mendapatkan pengalaman kerja, sertifikasi hingga peluang kebekerjaan.

Kabid SMK Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY yang diwakili Wiwik Indriyani mengatakan, kemitraan SMK dengan dunia kerja bukan sekadar formalitas. Kerja sama tersebut harus menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem pendidikan vokasi yang berorientasi pada praktik nyata.

Wiwik berharap sinergi antara pemerintah daerah, sekolah, kementerian dan dunia usaha serta industri semakin erat untuk menyiapkan lulusan SMK yang kompetitif, adaptif dan memiliki karakter sesuai kebutuhan dunia kerja.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.