Di IWC-11, Jumhur Ungkap 4 Prioritas Indonesia Atasi Krisis Perairan Global

RM.id  Rakyat Merdeka - Krisis perairan global membutuhkan lebih dari sekadar proyek penanganan lingkungan. Diperlukan perubahan sistemik yang mengintegrasikan kebijakan, inovasi, pendanaan berkelanjutan, dan kerja sama lintas negara.

Dalam Konferensi Perairan Internasional GEF ke-11 di Bali, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh Jumhur Hidayat mengungkapkan empat prioritas Indonesia untuk menjawab tantangan tersebut.

Keempat prioritas itu meliputi pencegahan polusi dari sumber hingga laut, restorasi ekosistem yang berdampak nyata, penguatan kerja sama lintas batas, serta pendekatan berbasis masyarakat dan kearifan budaya.

“Air tidak mengenal batas wilayah, begitu pula tekad semua yang hadir di acara ini. Perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi yang berasal dari daratan, terutama sampah plastik, mengancam ekosistem perairan di seluruh dunia,” kata Jumhur dalam pidato pembukaan Konferensi Perairan Internasional GEF ke-11 (International Waters Conference/IWC-11) di Bali, Senin (19/10/2026).

Konferensi bertema “Perairan Bersama, Solusi Transformatif: Memungkinkan Perubahan Sistem” itu menekankan perlunya solusi yang menyeluruh untuk mengatasi persoalan perairan global.

“Krisis saat ini menuntut lebih dari sekadar solusi yang terfragmentasi dan berbasis proyek. Sebagaimana tema konferensi ini mengingatkan kita, kita memerlukan solusi sistemik dan transformatif yang memadukan kebijakan, inovasi, pendanaan berkelanjutan, serta tata kelola yang kuat lintas batas,” ujar Jumhur.

Jumhur menyampaikan apresiasi kepada Sekretariat Global Environment Facility (GEF), program Perairan Internasional (International Waters), UNDP, UNEP, UNESCO-IOC, serta seluruh mitra internasional yang telah mendukung penyelenggaraan konferensi tersebut.

Baca juga : KLH Jembatani Energi Sampah Dan Industri

Menurut dia, IWC-11 bukan sekadar forum pertemuan, melainkan batu loncatan strategis untuk menghubungkan aksi kolektif saat ini dengan Konferensi Air Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendatang di Abu Dhabi pada Desember 2026.

“Komitmen, kemitraan, dan transformasi sistem yang kita bentuk di Bali ini akan membangun momentum serta menentukan agenda global untuk aksi air di Abu Dhabi dan seterusnya,” katanya.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menempatkan empat agenda sebagai prioritas mendesak dalam upaya melindungi ekosistem perairan.

Pertama, pencegahan polusi dari sumber hingga ke laut. Upaya ini dilakukan dengan menghentikan pencemaran sejak dari sumbernya, baik di kawasan perkotaan, industri, maupun sungai, sebelum mencapai ekosistem pesisir dan laut.

Kedua, restorasi ekosistem yang menghasilkan dampak nyata. Pemulihan lingkungan tidak cukup hanya diukur dari luas wilayah yang direstorasi, tetapi juga harus memperhatikan kesehatan ekologis yang terukur dan ketahanan masyarakat.

Ketiga, penguatan kerja sama lintas batas. Prioritas ini diwujudkan melalui pembangunan kepercayaan, pertukaran data, dan pengelolaan bersama dengan tetap menghormati kedaulatan nasional.

Keempat, pendekatan berbasis masyarakat dan kearifan budaya. Indonesia mendorong integrasi sains modern dengan pengetahuan lokal, sebagaimana tercermin dalam sistem irigasi Subak di Bali yang telah diakui UNESCO.

Baca juga : Hak Masyarakat Adat Tidak Boleh Tergerus

Untuk mewujudkan keempat prioritas tersebut, Jumhur mengusung perubahan pola pikir mendasar yang disebut sebagai “Tobat Ekologis” (Ecological Repentance).

Menurut dia, konsep tersebut bukan sekadar ungkapan penyesalan atas kerusakan lingkungan, melainkan seruan untuk mengubah cara manusia berinteraksi dengan alam.

“Tobat Ekologis bukan sekadar ungkapan penyesalan atas kerusakan lingkungan. Ini merupakan seruan untuk melakukan transformasi menyeluruh dalam cara kita berinteraksi dengan alam, beralih dari pola pikir eksploitasi menuju pola pikir yang mengedepankan harmoni, perlindungan, dan persaudaraan dengan semua makhluk hidup,” ujarnya.

Jumhur menjelaskan, Tobat Ekologis diterjemahkan ke dalam lima langkah tindakan, yakni merefleksikan dampak masa lalu, menghentikan praktik-praktik yang merusak, memperbaiki kebiasaan dan kebijakan, memulihkan ekosistem, serta melembagakan praktik berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari dan tata kelola kebijakan.

“Sudah saatnya mengubah filosofi ini menjadi tindakan nyata yang langgeng demi sungai yang lebih bersih, laut yang lebih sehat, dan masyarakat yang tangguh,” katanya.

Memasuki siklus GEF-9, Indonesia menyambut baik fokus pada perairan tawar lintas batas, ekosistem pesisir, serta dukungan terhadap Perjanjian Keanekaragaman Hayati di Luar Yurisdiksi Nasional (Biodiversity Beyond National Jurisdiction/BBNJ).

Namun, Jumhur menekankan perlunya perubahan pendekatan pendanaan. Pembiayaan tidak boleh hanya berorientasi pada proyek-proyek terpisah, tetapi harus diarahkan pada dampak lingkungan yang berkelanjutan dan dapat diverifikasi.

Baca juga : Jaga Hutan Tatar Pasundan, Menteri LH Jumhur Hidayat Diberi Gelar Adat

“Setiap dolar yang diinvestasikan harus menghasilkan perbaikan yang terverifikasi dalam hal kualitas air, keanekaragaman hayati, penguatan kelembagaan, dan penghidupan masyarakat,” tegasnya.

Dalam mengawali IWC-11, Jumhur juga mendorong seluruh peserta untuk berfokus pada tiga agenda utama, yakni memperkuat tata kelola lintas batas, meningkatkan skala inovasi yang didukung sains dan pendanaan, serta menghasilkan manfaat lingkungan yang nyata dan berkelanjutan.

“Biarlah Bali dikenang bukan sekadar sebagai kota tuan rumah, melainkan sebagai tempat lahirnya langkah-langkah tegas yang mendorong agenda air global menuju Abu Dhabi. Perairan yang kita miliki bersama merupakan tanggung jawab kita bersama,” pungkas Jumhur.

Konferensi tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan RI Irwan Meilano, perwakilan Gubernur Bali, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Sekretaris Jenderal Badan Lingkungan Hidup Abu Dhabi (Environment Agency–Abu Dhabi) Shaikha Salem Al Dhaheri, Perwakilan Residen UNDP di Indonesia Sara Ferrer Olivella, dan perwakilan Sekretariat GEF Andrew Hume.

Hadir pula perwakilan badan-badan PBB dan organisasi internasional, termasuk UNESCO, UNEP, FAO, dan UNDSS, serta pejabat senior dari Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.