Dark/Light Mode

Permintaan Wamendes Budi Arie

BLT Harus Nyiprat Ke Warga Desa Sebelum Lebaran

Jumat, 15 Mei 2020 21:45 WIB
Wakil Menteri Desa  dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDTT) Budi Arie Setiadi berbicara di video conference
Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDTT) Budi Arie Setiadi berbicara di video conference "Menuju Penyaluran BLT Dana Desa 100 %" bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Kepala Dinas PPMD Jawa Timur Mohamad Yasin, Bupati Tenggralek , Bupati Bangkalan serta seluruh perangkat daerah lainnya, Jumat (15/5). (Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Wamendes PDTT Budi Arie Setiadi menegaskan, bantuan langsung tunai  (BLT)  dana desa harus segera disalurkan dan dibagikan bagi warga yang berhak sebelum Hari Raya Idul Fitri. 

"Saat ini BLT dana desa yang tersalurkan baru mencapai sekitar 11.000 desa atau 14, 6 persen. Baru sekitar 1,1 juta KPM ( Keluarga Penerima Manfaat ). Padahal dana yang sudah ditransfer ke rekening desa mencapai  Rp 20, 5 Triliun. Angka ini masih sangat  rendah sekali, " ujar Budi Arie Setiadi dalam acara Video Conference  "Menuju Penyaluran BLT Dana Desa 100 % " bersama  Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Kepala Dinas PPMD Jawa Timur Mohamad Yasin, Bupati Tenggralek , Bupati Bangkalan serta seluruh perangkat daerah lainnya, Jumat (15/5).

Berita Terkait : Mendes Jamin BLT Dana Desa Bakal Nggak Bakal Tumpang Tindih dengan Bansos Lain

"Di waktu yang tersisa kita sama-sama bekerja keras bergotong royong agar seluruh warga desa yang berhak menerima BLT Dana Desa bisa merayakan hari raya Lebaran dengan penuh kegembiraan. Sebab prinsip utama dana desa adalah instrumen distribusi keadilan," jelas Budi.

"Saya juga berharap pencapaian 100 persen penyaluran BLT Dana Desa di Kabupaten Trenggalek bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi daerah- daerah lain untuk segera mengeksekusi nya secepat-cepat nya dan sebaik- baiknya, " jelas Budi.

Berita Terkait : Diminta Wamendes Awasi BLT Dana Desa, GAMKI Bentuk Relawan Pemuda Desa Siaga Covid-19

"Jika diperlukan harus ada diskresi terobosan dan kreatif untuk mempercepat proses penyaluran itu. Tapi  prinsip - prinsip akuntabilitas dan transparansi tetap harus diutamakan.  Jangan biarkan warga desa menunggu, " pungkas Budi. [DIR]