Dark/Light Mode

Diminta Wamendes Awasi BLT Dana Desa, GAMKI Bentuk Relawan Pemuda Desa Siaga Covid-19

Senin, 27 April 2020 22:39 WIB
Budi Arie Setiadi dalam saat mengisi webinar yang digelar DPP GAMKI (Foto: Istimewa)
Budi Arie Setiadi dalam saat mengisi webinar yang digelar DPP GAMKI (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI) menggelar Webinar bertajuk “Relawan Pemuda untuk Desa Siaga Covid-19”, Jumat (24/4). Diskusi ini menghadirkan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Budi Arie Setiadi, dan Plt. Direktur RS PGI Cikini, dr. Alphinus Kambodji.

Dalam diskusi, Budi Arie menyampaikan kebijakan pemerintah untuk melarang mudik sangat tepat. Hal ini disampaikannya saat membawakan topik “Terciptanya tata kelola desa dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 sesuai Surat Edaran Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020”. “Pemerintah baru mengeluarkan kebijakan, karena sebelumnya pemerintah harus terlebih dahulu menyusun semua instrumen supaya tidak merugikan warga masyarakat,” ujarnya, seperti keterangan yang diterima redaksi, Senin (27/4)

Dia mengatakan, mitigasi risiko ini dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus, melindungi warga desa dari Covid-19, dan mempermudah gerak cepat pemerintah dalam membangun perekonomian Indonesia ketika Covid-19 ini sudah berakhir. Sebab, desa adalah struktur sosial dan produksi. Apabila desa terpapar, maka akan mengganggu ketahanan nasional bangsa ini.

Berita Terkait : 40.000 Desa Sudah Bentuk Relawan Lawan Covid-19

Kendati demikian, Budi berharap semua aktivis, pemuda desa, aparat desa, pendamping desa untuk selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga tugas relawan desa adalah melindungi dan menjaga warga desa dan warga perantau (sanak saudara). “ini adalah tugas kita semua untuk mengamankan warga desa dari Covid-19. Indonesia saat ini membutuhkan solidaritas dan gotong-royong, karena pemerintah saja tidak cukup menangani pandemi ini,” imbuhnya.

Soal kriteria penerima BLT, dia mengatakan bahwa kebijakan tersebut masih universal dari Merauke hingga Sabang. Budi mengatakan, Kemendes sedang membuat terobosan guna memudahkan pemerintah desa dalam melakukan pendataan, sehingga tidak membingungkan kepala desa, RW dan RT.

Dia mengakui, kondisi kemiskinan di setiap desa di Indonesia sangat berbeda-beda. Sehingga kebijakan yang harus ditempuh setiap desa adalah Musyawarah Desa Khusus dan harus sejalan dengan UU Desa tahun 2014. “Jadi, semua ada pada keputusan masyarakat, mana yang berhak dan patut menerima bantuan. Jangan sampai tumpang tindih dengan penerima PKH, Kartu Pra Kerja, dan Bantuan Pangan Nontunai,” ucapnya.

Berita Terkait : Jangan Main-main, Kemendes Bakal Pelototi Program BLT Desa Untuk Covid-19

Dia berharap, semua aktivis desa dan tokoh desa agar memantau dengan seksama, supaya penyaluran BLT Dana Desa dapat tersalurkan bagi warga yang pantas dan berhak menerimanya. “Kami sangat membutuhkan bantuan dari GAMKI untuk dapat terlibat dalam mencegah penyebaran Covid-19, dan memantau apabila ada kejanggalan-kejanggalan di lapangan. Laporkan segera ke kemendes, kita akan bantu dan langsung menurunkan gugus tugas Kemendes. Bantuan ini harus betul-betul disalurkan bagi mereka yang benar-benar terdampak,” tandasnya.

Ketua DPP GAMKI Bidang Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal, Yanni Kainama, mengatakan, ajakan Kemendes harus disambut dengan baik. GAMKI sepakat bahwa penyaluran BLT Dana Desa dan PKTD masih belum berjalan dengan baik dan harus diawasi agar transparan dan tepat sasaran.

Yanni menyatakan, bahwa GAMKI melalui Relawan Pemuda untuk Desa Siaga Covid-19 siap membantu Kemendes dalam mengawal implementasi BLT dan PKTD, serta menindaklanjuti semua pengaduan warga desa ke Kemendes secara proporsional dan profesional. “GAMKI siap membantu Kemendes untuk mengawal Dana Desa sebagaimana yang telah disampaikan Wamendes tadi dan melakukan edukasi pencegahan Covid-19 di desa. Selain itu kita juga harus mengupayakan ketahanan pangan sehingga dalam waktu beberapa bulan ke depan tidak kelangkaan pangan, baik di desa, apalagi di kota,” tutup Yanni. [KAL]